MAKASSAR, BKM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Kepala Satuan Tugas ( Kasatgas) Wilayah IV Korsupgah KPK, Niken Ariati, meminta Pemerintah Provinsi Sulsel tak kembali mengulang terjadinya tindak pidana korupsi di wilayahnya.
Hal ini disampaikan saat Sosialisasi Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) khusus Perizinan, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel melalui virtual, Rabu (28/4), sore.
“KPK minta kami terus mengingatkan, bahwa jangan sampai terjadi lagi korupsi di Pemprov Sulsel. Tentu saja tantangannya besar. Karenanya, kehadiran kami untuk pendampingan upaya pencegahan korupsi, koordinasi, dan monitor. Harapan kami, di Pemprov Sulsel tidak terjadi lagi perkara tindak pidana korupsi,” ujar Niken Ariati.
Niken memang ingin memperkuat struktur APBD, terutama dalam konteks akar kemandirian yang riskan. Maka, ia mendorong area-area tersebut.
“Kami (dari KPK) berharap Pemprov setempat agar memberikan informasi yang akuntabel, dan transparan,” ucap Niken Ariati.
Terkait masalah pelayanan satu pintu, Sulteng menempati posisi terendah, dan untuk Sulsel cukup bagus. Sebenarnya, konteks dari PTSP itu adalah regulasi. Dimana, pemerintah daerah diharapkan memberikan kewenangan dan mandat yang cukup keras kepada PTSP dalam hal pemberian regulasi.
Sementara itu, Abdul Hayat Gani, menyampaikan, Pemprov Sulsel berkomitmen untuk melakukan penguatan pada delapan intervensi area MCP. Khususnya tiga variabel ini, yakni perizinan, pajak daerah dan manajemen aset.
Menurutnya, ketiga OPD ini jika terjadi krusial di lapangan tidak ada salahnya melakukan koordinasi dengan cepat. Jangan selalu mengharapkan kepada teman-teman KPK untuk mengoptimalkan, tanpa koordinasi dengan Sekdanya.
“Karena pada intinya, adalah koordinasi. Karena ini dari negara ke negara, jadi saya fikir ini tidak terlalu sulit selama ingin dikoordinasikan dengan baik,” ucap Abdul Hayat.
Terakhir, kata Abdul Hayat, terkait masalah manajemen aset, bahwa sudah ada instruksi seperti kendaraan dinas akan dilakukan penertiban.
“Selain itu, rumah-rumah dinas bagi teman-teman yang pensiunan kita melakukan edukasi bagaimana melakukan penertiban. Dan termasuk proses penghapusan aset, kita akan melakukan dengan segera, kemudian kami melaporkan ke ibu Niken,” terangnya. (jun)
