PAD Sulsel Masih Capai Rp150 M

MAKASSAR, BKM–Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Makassar di triwulan pertama baru mencapai Rp150 miliar.
PAD yang belum maksimal membuat tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Makassar khusus di bulan April terancam dipangkas.
DPRD Kota Makassar melihat sejumlah faktor yang membuat PAD tidak maksimal ialah setoran perusda juga ikut melorot.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, menegaskan, Perumda Kota Makassar merupakan satu dari enam perusda yang mampu memberi kontribusi besar terhadap PAD.”Itupun, jumlahnya masih jauh dari potensi yang ada” kata legislator PAN Kota Makassar ini.
Enam perusda yang ada di Kota Makassar pun kata Leo belum mampu menopang PAD.
Disisi lain, sambung Leo penyebab penurunan PAD dikarenakan pembatasan aktivitas objek pajak.
“Selain kebijakan pembatasan aktivitas objek pajak, juga belum maksimalnya kinerja OPD yang mengelola PAD. Jadi kalau kurang maksimal realisasinya, wajar kalau tidak ada TPP. Karena sumber pembayaran TPP itu dari PAD,” katanya.
Menurutnya, perusda seharusnya bisa melakukan efisiensi terhadap operasional cost. Sehingga pendapatan yang diperoleh perusda tidak melulu digunakan untuk biaya operasional.
“Sebesar apapun potensi yang dimiliki tanpa dibarengi efisiensi operasional maka sisa hasil usaha (SHU) akan tetap kecil,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso berharap, Pemkot Makassar memberi kebebasan pada SKPD untuk mengambil langkah akselerasi dalam memburu kekurangan PAD.
Agar para SKPD bisa berkreasi dan berinovasi dalam rangka meningkatkan PAD.
“Karena hingga sekarang ini berdasarkan laporan monev, PAD masih minim,” ujarnya.
“Pemkot harus selalu mensupport dan mengedukasi SKPD agar lebih bersemangat mengerjakan program utamanya yang menghasilkan PAD kota Makassar. Jangan mi terlalu fokus di pelelangan pelelangan kita ingin sama sama melihat bagaimana PAD Makassar tidak nihil terus dan terangkat dengan kerja kerja bersama,” tutupnya.
Diranah yang sama, anggota DPRD Kota Makassar lainnya, Ari Ashari Ilham menilai kebijakan Pemerintah pusat membuka destinasi wisata ditengah larangan mudik diharapkan menjadi solusi untuk menaikkan PAD Pemerintah Kota Makassar.
“Harapannya, masyarakat yang tidak mudik bisa tetap menikmati libur lebaran dengan menikmati destinasi wisata yang ada di daerahnya,” kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Makassar ini, kemarin.
Lebih jauh, Ari menambahkan membuka tempat wisata dinilai sudah tepat. Ari berpandangan bahwa perekonomian Kota Makassar tidak boleh mati sehingga tidak kembali terpuruk.
“Jadi, kenapa larang mudik tidak disertai dengan penutupan tempat wisata, karena dengan ditutupnya para pemudik kita berharap warga Kota Makassar bisa berwisata,” tutupnya.(nug)