Anggaran PEN Baru Terserap Rp500 M

MAKASSAR, BKM– Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih mengendap di Pemerintah Provinsi Sulsel. Dari Rp900 miliar (pencairan tahap 1) anggaran yang sudah ditransfer PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) baru Rp500 miliar yang terserap.
Padahal, sesuai kesepakatan antara Pemprov Sulsel dan PT SMI, proyek PEN itu harus selesai paling lambat 31 Mei mendatang. Progres terakhir di bulan April, masih ada tiga proyek di bawah 10 persen dan 15 persen, yaitu Jalan Bua-Rantepao Toraja, dan Bendung Lalengrie Kabupaten Bone.
Pemerintah Provinsi Sulsel mengejar rekanan yang mengerjakan proyek dengan sumber anggarannya dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar segera menuntaskan proyek yang dikerjakan tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan, agar para rekanan tersebut bisa menyelesaikan segera proyek yang masa pengerjaannya akan berakhir pada bulan Mei 2021 ini.
“Dana PEN ini betul-betul untuk pemulihan ekonomi yang menyentuh sektor infrastruktur menyerap tenaga kerja serta stimulan bagi pengusaha serta sektor irigasi untuk pertanian kita sebagai andalan lumbung pangan nasional” ujar Andi Sudirman Sulaiman beberapa hari lalu.
Ia pun menuntut, para rekanan agar menagih kepada Pemprov Sulsel jika sudah ada progres pengerjaan yang sudah dilakukan. Sehingga ada keseimbangan antara progres fisik dan pencairan. Pihaknya pun akan melakukan adendum dengan rekanan agar proses pencairan bisa dilakukan kapan saja.
“Saya sudah perintahkan Kadis PUTR agar ada addendum khusus untuk termin pembayaran bisa setiap saat kepada kami. Proyek PEN ini serapannya dipercepat. Jadi sudah bisa dicairkan setiap hari, jika berkas proseduralnya memenuhi persyaratan dan diakui progres fisiknya kita langsung cairkan,” ungkapnya.
“Ini bukti kami menginginkan ekonomi tetap berputar, (rekanan) bisa survive dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Andi Sudirman mengaku, bahwa dalam dana PEN ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, jembatan dan infrastruktur.
“Karena ini menyentuh kehidupan banyak orang. Apalagi irigasi akan bermanfaat untuk para petani kita dalam menjaga pangan kita,” pungkasnya.
Sementara Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief, setelah penutupan atau closing kerjasama PEN tahap 1, Pemprov Sulsel akan memberi pelaporan kepada PT SMI. Selesai tidak selesai, Pemprov Sulsel tetap harus memberi bayaran kepada kontraktor. Karena itu, rekanan tak perlu khawatir, pekerjaan yang dilakukan tetap akan dibayar.
“Kalau jalan sampai disitu (tidak sesuai target) itu tonji dibayar, nanti ada pemeriksaannya, sampai dimana dan berapa yang boleh dibayar. Yang kasian seperti bendungan kalau tidak lanjut bagaimana, kalau jalan kan bisa dilanjut tahun depan pake APBD,” ujar Sulkaf. (jun)