MAKASSAR, BKM–Insentif tenaga kesehatan ternyata belum seluruhnya dibayarkan. Olehnya itu, anggota DPRD Makassar berjanji segera memperjuangkannya.
Apalagi, kata Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, kalau insentif untuk periode September 2020 telah dibayarkan.
“Saya baru terima informasi cross check RS Daya kau instensif nya sudah terbayarkan, berarti puskesmas juga sudah masuk semua itu,” katanya.
Ia menambahkan, anggaran yang perlu dibayarkan kepada nakes berjumlah Rp15 miliar. Namun, yang tersedia kata legislator Golkar itu baru Rp7 miliar lebih.
“Jadi kurang 8 miliar, sehingga dinas kesehatan membayar dulu satu bulan sambil menunggu parsial 3 untuk memasukkan kekurangan anggarannya,.Jadi mohon kesabarannya untuk seluruh nakes insyaallah akan terbayarkan, masih butuh proses administrasi. Saya berharap minggu ini terbayarkan yang satu bulan,” tuturnya.
Sementara untuk sisanya, jelas Wahab, dewan berharap setelah ditandatangani dimungkinkan masuk parsial tiga mudah-mudahan bisa terbayarkan.
Wahab menambahkan, insentif covid nakes termasuk kategori utang belanja yang harus dibayarkan. Sehingga, ia berjanji pihaknya bersama wali kota Makassar akan segera melunasi insentif nakes.
“Termasuk soal kekurangan gaji tenaga kontrak akan terbayarkan. Dengan catatan, syarat administrasi, Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin menandatangani SK kontrak mereka,” pungkasnya.
Berita sebelumnya, Barisan Muda Kesehatan Kota Makassar melakukan demonstrasi di Gedung DPRD Makassar, Jumat lalu.
Irham Tompo selaku Jendral Lapangan mengatakan, insentif nakes di beberapa puskesmas belum cair. Tak itu saja, iuran BPJS juga kabarnya belum dituntaskan.
“Kami datang ke dinas kesehatan dan DPRD untuk meminta pertanggungjawaban kemudian memberikan solusi terkait insentif covid yang belum cair sampai sekarang,” jelasnya beberapa hari lalu.
Padahal, menurut Irham, ada beberapa Rumah Sakit sudah mencairkan insentif nakesnya. Bahkan untuk insentif tahun 2021 sudah dirampungkan. Sementara nakes di puskesmas, sampai saat ini masih tersendat.
“Kita mau tau apa yang jadi penghambat sampai insentif belum cair. Itu yang jadi alasan kami datang ke DPRD kota dan Dinkes,” bebernya.
Jika belum ditindaklanjuti, Irham berjanji akan mengerahkan jumlah massa yang lebih besar untuk mempertanyakan kembali apa yang menjadi kendala selama ini.
“Kami meminta ketegasan DPRD selaku pengawas eksekutif, agar nasib kami tidak dinomorduakan,” tutupnya.(nug)
