FRAKSI Demokrat, dengan juru bicaranya, Rismawati Kadir Nyampa, juga mempertanyakan peningkatan utang pemprov dari tahun 2019 hingga saat ini. “Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak melakukan kesalahan secara berulang dan berdampak signifikan dalam performa keuangan daerah,” ucap Risma.
Bahkan, kata Risma, Fraksi Demokrat berharap, agar semua kesalahan dan kekeliruan tidak dibebankan atasnama pandemi. Apalagi sekarang, utang pemerintah bukan hanya ke daerah namun juga pada swasta atau dalam bentuk proyek pihak ketiga.
Risma melanjutkan, adanya kekeliruan dalam pengisian pos anggaran pada APBD pokok 2021 yang mengakibatkan melonjaknya pos belanja hibah karena kesalahan dalam penempatan karena ditempatkan dalam pos belanja modal. “Kami berharap bahwa kedepan tidak terulang lagi,” katanya.
Berbeda dengan juru bicara dari Fraksi PAN, Arifin Bando. Ia mengatakan,pada prinsipnya Fraksi PAN lebih fokus untuk menyampaikan harapan dan ekspektasi masyarakat tethadap beberapa program prioritas yang yang mesti terakomodir dalam ranperda APBD 2021, termasuk pada upaya mengoreksi pada komponen pendapatan daerah maupun pada komponen belanja daerah.
Ia juga menyampaikan pandangan, terkait dengan pemberian layanan dasar pendidikan, apalagi akses untuk sarana pendidikan dalam hal ini sekolah masih perlu ditingkatkan secara merata di wilayah Sulsel.
“PAN merekomendasikan kepada pemprov untuk melakukan penambahan RKB dan bahkan penambahan sarana pendidikan, agar warga dapat menikmati sarana pendidikan secara maksimal,” tuturnya.
Juru bicara Fraksi PPP, Andi Nurhidayati, juga menyampaikan beberapa poin penting diantaranya bahwa pihaknya berharap pemprov terus melakukan inovasi dalam hal ini Bapemda untuk lebih meingkatkan upaya pencapaian target.”Jadi program pada anggaran perubahan ini agar diberikan kepada OPD yang menghasilkan PAD. Termasuk program OPD yang terkait hasil reses mohon untuk di prioritaskan,” tuturnya. (rif)
