JAKARTA, BKM — Komisi XI DPR menggelar rapat kerja (Raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembahasan rapat terkait kinerja dan anggaran OJK. Dalam sesi tanya jawab anggota komisi XI DPR Misbakhun menagih laporan terkait masalah yang terjadi pada industri asuransi nasional. Misalnya pada kasus Bumiputera dan Jiwasraya.
”Tadi dibahas Pak Wimboh beberapa hal, tapi itu yang up to date, bukan yang fundamental. Sampai sekarang belum pernah saya melihat laporan OJK soal asuransi Bumiputera pak? Sudah sampai mana? Laporan di sini nggak ketemu, di sana nggak ketemu,” kata Misbakhun dalam raker seperti dikutip dari salah satu media, Rabu (15/9).
Menurut dia, untuk laporan ke DPR seharusnya bisa dilengkapi dengan realisasi atau penyelesaian masalah-masalah yang sudah dilakukan OJK. Dia mengungkapkan, selain Bumiputera, masalah Asuransi Jiwasraya seharusnya perlu diupdate ke DPR.
”Kita kan sudah kasih persetujuan yang luar biasa. Di sini nggak disinggung sedikitpun, disenggol aja nggak. Lah ini kita disuruh pura-pura mengawasi atau pura pura menelaah laporan kinerja atau apa pak?” jelasnya.
Dia menyebutkan untuk masalah pasar modal juga seharusnya OJK bisa mengawasi sampai hal terkecil. Contohnya terkait endorse selebgram pada produk saham. Hal ini, menurut Misbakhun justru meresahkan karena yang diminta endorse tidak memiliki kapasitas tertentu.
“Apakah ini layak secara marketing untuk memperkuat pasar modal kita? Apakah ada peraturan yang dilanggar kalau orang melakukan itu? Saya ingin hal-hal yang substansial seperti ini yang dibahas,” imbuh dia.
Anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mengungkapkan OJK sebagai lembaga superbody harus memiliki kinerja yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
”Sebagai otoritas yang punya kewenangan super atau lembaga superbody ini harusnya membuat regulasi, punya pengawasan dan bisa menentukan anggaran sendiri bisa menindak. Apa hasilnya. Apa yang sekarang sedang berkembang dan dibenahi tidak pernah dilaporkan,” jelas dia. (int)
