PAREPARE,BKM — KPPN Parepare sebagai kuasa bendahara umun negara (BUN) di daerah mengelola dana APBN dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 1.779 Trilyun. Hingga triwulan III TA 2021 telah terealiasi APBN dan TKDD sebesar Rp.1.192 T atau 66,90 persen.
Realisasi APBN dan TKDD terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Kasi Bank Kantor KPPN Parepare Suratman Senin (4/10) mengatakan belanja pegawai pagu Rp.665,3 M realisasi Rp.564,7 M atau 84,87 persen, Belanja Barang pagu Rp 260 M realisasi Rp180,1 M atau 69,28 persen, belanja modal pagu 29,4 M realisasi Rp.18,5 M atau 63,01 persen dan belanja bantuan sosial pagu Rp 7,0 M realisasi 5,8 M atau 82,96 persen.
Wilayah Kerja KPPN Parepare meliputi lima Kabupaten/Kota dengan jumlah mitra kerja sebanyak 111 Satker yang mengelola dana APBN yang terdiri dari instansi kementerian negara/lembaga sebanyak 110 Satker dengan rincian masing-masing.
Dari lima kabupaten/kota — Kota Parepare 30 Satker Pagu Rp 376. 5 M, Kabupaten Barru jumlah satker 18 dengan Pagu Rp 138,9 M, Pinrang jumlah Satker 20 Pagu Rp165.6 M, Sidrap jumlah Satker 21 Pagu Rp159,7 M dan
Enrekang jumlah satker 21 pagu Rp. 118,2M.
Satu Satker yaitu KPPN Parepare sebagai Satker Pengelola Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk 5 (lima) wilayah Kabupaten dan Kota se- Ajatappareng.
KPPN Parepare sebagai Satker Pengelola Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa (DD),dengan pagu Anggaran sebesar Rp.820 Milyar,- Untuk DAK Fisisk yang terbagi dalam 5 (lima) Pemerintah Daerah Kab/Kota Pagu Sebesar Rp.512,8M, dengan realisasi s.d triwulan III TA.2021, sebesar Rp.189,9M atau 37,04 persen.
Dalam rangka percepatan pelaksanaan penyaluran APBN sampai triwulan III 2021, KPPN Parepare telah berkoordinasi dengan seluruh Satker dan Pemkab dalam bentuk sosialisasi, Bimtek dan FGD secara daring membahas dan mendorong percepatan penyaluran dana APBN untuk direalisasikan anggarannya oleh Satker dan Pemkab.
Bbersama dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel dalam rangka kunjungan kerja ke KPPN Parepare dengan kegiatan menjalin kerja sama dengan Pemkab untuk melakukan Sinergi dan koordinasi. Penandatanganan MoU antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Pemkot Parepare, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap, dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah serta mendorong percepatan penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa TA.2021.
(rls/mup)
