MAKASSAR, BKM–Sejumlah politisi yang pernah tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel hadir pada bedah buku data dan fakta ‘Hak Angket DPRD Sulsel di Hotel Myko Panakkukang, Sabtu (23/10) petang.
Mereka diantaranya mantan legislator PKB Wahyuddin AB Kessa, mantan legislator PPP Amran Aminullah dan Abd Wahid, mantan legislator Demokrat Nupri Basri, mantan legislator Hanura Wawan Mattaliu serta mantan legislator Golkar HA Kadir Halid yang pernah tercatat sebagai ketua pansus hak angket 2019 lalu.
Bedah buku menghadirkan pakar diantaranya Prof Aminuddin Ilmar, Prof Madjid Sallatu, Dr Hasrullah, Dr Tajuddin Rahman, Prof Amdan Arraya serta Dr Ramli Haba.
Bedah buku yang dipandu Dr Hasrullah mengungkapkan bila selain bicara hak angket, ada tokoh yang telah menulis disertasi soal hak angket yakni Dr Ramli Haba. “Termasuk Pak Luthfi yang menjadi salah satu korban dari hak angket”ujar Dr Asrullah sambil melirik mantan kepala Inspektorat Sulsel itu .
Prof Madjid Sallatu mengemukakan pansus hak angket merupakan sebuah bukti sejarah yang sulit dilupakan. “Beginilah wakil rakyat jika ingin menyuarakan kebenaran”ujar Madjid Sallattu.
Majid pernah memuji pansus hak angket dengan sebuah tulisan yang berjudul ‘Selera tinggi kepuasan rendah’.
Madjid yakin banyak tokoh yang lahir dari kasus tersebut sebab fakta itu menantang dunia akademik.
“Buat wartawan, tolong jangan hentikan bila penyelenggaraan pemerintahan di Sulsel belum betul”ucap Madjid.
Hal berbeda disampaikan Prof Ilmar yang mengungkapkan awal pertemuannya dengan Gubernur NA soal rencana hak angket, tapi NA menjawab dengan canda.
“Akhirnya, bengkalai yang ditinggalkan NA kini sangat besar, sebab hak angket itu menjadi peringatan dini, namun diabaikan”jelas Ilmar.
Dr Tajuddin Rahman mengakui saat itu ada pelanggaran undang-undang dan dualisme kepemimpinan.
Mantan staf ahli DPRD Sulsel ini pernah meminta agar NA menghadiri panggilan ketua DPRD Sulsel HM Roem, namun tak jadi, padahal NA sudah mengiyakan.
Tajuddin juga pernah usul agar ipar NA yakni (alm) Taufik Fachruddin jangan diangkat menjadi direktur utama (Dirut) Perseroda, tapi juga diabaikan.
