MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalokasikan anggaran melalui APBD 2022 untuk pengadaan kendaraan dinas baru, baik kendaraan dinas jabatan maupun operasional.
“Ada skala prioritas yang harus diperhatikan sehingga untuk APBD murni tahun ini ditiadakan. Ini berarti pengadaan kendaraan dinas ditunda dulu,” kata Kepala Biro Umum Setda Pemprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang, saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (23/11).
“Kalau ada kegiatan atau program yang lebih mendesak untuk kepentingan masyarakat, maka pemerintah harus menyusun skala prioritas penggunaan anggaran dilihat dari kemanfaatannya,” katanya.
Ia menyebutkan ada beberapa kendaraan dinas yang harus diremajakan karena usianya sudah tua dan biaya pemeliharaan semakin tinggi. “Semakin tua usia kendaraan, biaya pemeliharaannya akan semakin besar. Namun, sekali lagi ada skala prioritas yang harus dikedepankan,” katanya
Andi Darmawan Bintang menambahkan, Pemerintah provinsi Sulsel sudah memiliki standar harga serta spesifikasi teknis dari setiap kendaraan dinas jabatan maupun operasional yang harus dipenuhi dalam proses pengadaan kendaraan.
“Kami pending soal kendaraan dinas. Tidak ada pengadaan kendaraan dinas, kita manfaatkan aset yang ada, ada ada itu pemeliharaan, dimanfaatkan untuk prioritas saja yang jadikan operasional,” tegasnya. (jun)
