MAKASSAR, BKM — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan memanggil Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Ni’matullah Erbe (Ulla) di Jakarta pekan ini. Keduanya diminta untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper tes) apakah layak dan mampu membesarkan partai berlambang bintang mercy ini untuk periode 2021-2026.
Soal siapa yang akan terpilih, Kepala Badan Pembina Organisasi Kederisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengemukakan bila amanah berdasarkan AD/ART tahun 2020, mekanismenya memang hanya menghasilkan nama calon maksimal tiga orang untuk kemudian dikirim ke DPP. Kemudian salah satunya dipilih oleh Tim 3, yang terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, dan OKK.
“Ini adalah mekanisme, dan ketua umum memberikan ruang untuk sama-sama menyampaikan pemaparan visi misi dan program kerja dalam fit and proper test. Uji kelayakan dan uji kepatutan ini adalah alat untuk mengetahui dan melihat apakah kandidat kita ini cukup mampu untuk bisa memimpin pertempuran di 2024,” jelas Herman Khaeron.
Soal dukungan 16 DPC untuk IAS, Herman menegaskan bila musda tidak langsung memilih berdasarkan suara. “Kita hanya dihadapkan pada hasil jumlah suara. Yang diperlukan oleh DPP adalah yang memiliki konsepsi dan perencanaan yang baik bahwa 2024 itu bisa menang dengan langkah yang dipersiapkan,” ucapnya.
Kapan nama IAS atau Ulla yang diputuskan? Herman mengungkapkan prosesnya nanti setelah Januari. “Kami memang akan memberikan waktu untuk menyusun, persiapkan bahan, berkoordinasi dengan DPC. Jadi kita butuh waktu. Awal Januari lah kita lakukan fit,” tegasnya.
Apakah ada jaminan dukungan mayoritas dimentahkan oleh DPP? Menurutnya, dukungan DPC itu adalah tiket agar bisa menjadi calon. Sebab setiap bakal calon minimal mendapat dukungan 20 persen suara. Kemudian kedua, ada tahapan penetapan calon. Tapi biasanya disepakati oleh mereka bahwa tidak perlu lagi ada pemilihan langsung.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kapasitas ketua DPD itu mumpuni dam memiliki konsepsi menang di 2024. Kedua, ini mekanisme saja. Sebab AHY akan menguji dengan sangat objektif agar menjadi ukuran untuk menang di pemilu 2024.
“Keduanya akan ditetapkan dalam sidang pleno ke 3 sebagai bakal calon, karena hasil verifikasi sudah memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh PO (Peraturan Organisasi). Kami harap ketua terpilih bisa mengembalikan kejayaan Demokrat di Sulsel dan menjadi pemenang pemilu di Sulsel,” jelas Herman.
LPj Ulla Ditolak
Dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Demokrat Sulsel yang dihelat di Four Point By Sheraton Hotel, Rabu (22/12) yang dihadiri Ketua Umum AHY secara virtual, menghasilkan dua nama sebagai calon ketua, yakni IAS dan Ulla. Untuk itu, kedua nama yang diputuskan dalam musda akan diserahkan ke AHY, bersama sekjen dan ketua OKK DPP Demokrat guna menentukan siapa yang nantinya akan menjabat ketua DPD di Sulsel.
Dalam musda kemarin, ada 26 pemilik suara. Masing-masing 24 ketua DPC, satu dari unsur DPD dan satu suara dari DPP.
Pada sesi laporan pertanggungjawaban (LPj) Ni’matullah sebagai ketua DPD, ada 16 DPC yang menolak. Penolakan itu lantang disuarakan pada musda yang dihadiri Kepala BPOKK DPP Demokrat Herman Khaeron, dan sejumlah pengurus teras DPP.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Demokrat Sinjai Muhammad Nasyit Umar, mengungkapkan alasan sehingga pihaknya menolak LPj Ulla, yakni perolehan suara hasil Pemilu 2019 dari Demokrat Sulsel di semua tingkatan mengalami penurunan. Capaian itu merupakan indikator kegagalan Ulla memimpin partai.
“Kalau terus berlanjut kan tidak baik untuk Demokrat. Perolehan kursi DPR RI dari tiga menjadi dua kursi. Lalu, perolehan kursi DPRD Provinsi Sulsel dari 11 menjadi 10 kursi. Perolehan kursi DPRD kabupaten/kota se-Sulsel dari 91 menjadi 78 kursi,” beber Nasyit Umar yang pernah tercatat sebagai anggota DPR RI.
Nasyit juga mengungkap bahwa konsolidasi dan koordinasi partai tidak berjalan optimal di bawah kepemimpinan Ulla. Terdapat beberapa fakta maupun indikator perihal masalah tersebut. Salah satunya yakni sejak awal hingga akhir kepengurusan, Ulla tidak pernah melaksanakan Rakerda DPD Demokrat Sulsel.
Tak hanya itu, Ulla juga mengabaikan perintah DPP agar melaksanakan validasi pengurus. Padahal pengurus DPD Demokrat Sulsel sudah banyak yang tidak aktif.
Juga soal transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran. Pendapatan dan penggunaan anggaran partai tidak pernah dipertanggungjawabkan di internal pengurus. Termasuk laporan keuangan setiap kegiatan yang dibentuk secara adhock dalam kepanitian partai.
“Termasuk pemanfaatan bantuan anggaran partai dari pemerintah agar dipergunakan untuk pendidikan politik, baik untuk pengurus maupun masyarakat tidak direncanakan secara reguler dan pelaksanaannya sangat minim,” jelasnya.
Nasyit juga percaya DPP akan mempertimbangkan suara mayoritas yang kini mendukung IAS. Bila ngotot memilih figur lain yang hanya didukung segelintir DPC, maka tentunya berpotensi menimbulkan masalah baru. Padahal, Demokrat harus solid dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Hitungan kita sudah jelas, ada 16 DPC mendukung IAS. Lalu, ada delapan DPC belum jelas, ditambah dua suara dari DPD dan DPP. Kalau pun digabung ada 10, yang lebih banyak 16 kan. Sangat berisiko kalau DPP malah memenangkan Ni’matullah, karena akan jadi preseden buruk. Yang punya massa kan DPC. Makanya, jangan khianati suara akar rumput,” cetusnya.
Ketua DPC Demokrat Toraja Utara Hatsen Bangri juga mengakui pihaknya mempertimbangkan menolak LPj UIla. Alasannya, karena kepengurusan yang berjalan bisa dibilang gagal. Pihaknya ingin ada penyegaran dan percaya IAS merupakan figur tepat untuk mengembalikan kejayaan Demokrat di Sulsel.
Ia mencontohkan kepengurusannya di Toraja Utara tidak pernah dilantik oleh Ulla. Lalu, saat ada usungan Demokrat maju di pilkada Toraja Utara 2020, perhatian DPD pun sangat minim. Kondisi itu pula yang membuat figur usungannya itu, yang belakangan terpilih menjadi bupati malah pindah ke Partai Golkar.
“Yang saya sangat sayangkan adalah Ulla dalam kurun lima tahun terakhir tidak pernah melantik kepengurusan (Demokrat) Toraja Utara. Perhatian ke usungan yang belakangan jadi bupati pun kurang. Tidak ada satu pun kalimat untuk bupati Toraja Utara terpilih, hingga akhirnya pindah ke Golkar,” terangnya.
IAS
menyampaikan bahwa penolakan LPj dari mayoritas DPC di luar ranahnya selaku kandidat ketua. Hal tersebut merupakan realitas dan dinamika partai yang harus dihargai. Penolakan LPj harus direspons oleh pihak terkait, dalam hal ini Ulla.
Mantan wali kota Makassar ini mengaku, pihaknya tidak punya kewenangan atau kuasa untuk menahan sekitar 70 persen DPC agar tidak menolak LPj Ulla. Sikap 16 DPC itu merupakan akumulasi kekecewaan pengurus di daerah. Apalagi yang dievaluasi bukan cuma kepengurusan lima tahun, melainkan tujuh tahun atau satu periode kepengurusan lebih.
”Semuanya itu harus dihargai lantaran mereka pun menginginkan yang terbaik agar Demokrat Sulsel kembali berjaya. Apalagi menghadapi Pemilu 2024.
Itulah realitas dan dinamika partai dan harus dihargai. Itu di luar ranah saya selaku calon, karena DPC kan pemilik suara. Penolakan itu adalah perseteruan Ulla dengan orang-orang yang dipimpinnya. Olehnya itu, pihak terkaitlah atau pihak yang ditolak LPj-nya yang harus menjawab,” jelas IAS.
Lebih jauh dikatakan, dukungan dari 16 DPC kepadanya merupakan kebanggaan. Ia memahami pemberian dukungan itu juga diiringi harapan untuk mengembalikan kejayaan Demokrat Sulsel, apalagi menghadapi Pemilu 2024. Mereka menginginkan adanya penyegaran serta penguatan konsolidasi dan koordinasi antara DPD dan DPC agar Demokrat Sulsel bisa meraih hasil maksimal.
“Dukungan 16 DPC Demokrat se-Sulsel merupakan kebanggaan bagi saya. Ada harapan yang mereka titip karena menganggap saya sanggup mengemban amanah itu. Harapan para ketua DPC itu memang sejalan dengan impian saya untuk mengantar Demokrat jaya di Sulsel,” jelasnya.
Dinamika Organisasi
Meski LPjnya menuai penolakan, Ulla tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan berterima kasih semua pihak yang sudah membantu dan berkontribusi, terutama panitia dan para ketua DPC sehingga musda ini berjalan dengan baik dengan lancar dan kondusif.
“Saya kira ada banyak orang yang mungkin berasumsi bahwa musda ini akan berlangsung pertarungan keras brutal dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah, kami dari Partai Demokrat membuktikan bahwa persoalan serumit apapun kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Apa yang dihasilkan oleh musda ini mudah-mudahan disambut baik dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Mas AHY, bersama sekjen dan ketua OKK untuk mengambil keputusan yang paling baik dan paling tepat untuk kebaikan Demokrat di Sulawesi Selatan,” ujar Ulla usai musda.
Wakil ketua DPRD Sulsel ini juga menyebut bahwa penolakan LPj merupakan dinamika organisasi. “Tapi akhirnya kan keputusannya menerima LPj dengan catatan, ada yang menolak ada yang menerima. Jadi demokrasi itu tidak semua orang harus dipaksa menerima. Ada yang merasa tidak puas. Ada yang merasa kecewa. Itu sah-sah saja. Dan saya kira ini kerja-kerja politik. Sebagai bapak dan kepala rumah tangga pun bisa saja ada anak yang kecewa. Ada istri yang tidak suka. Saya menganggap itu menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi ke depan. Saya mesti memperhatikan beberapa hal supaya bisa lebih sukses dan bisa membawa partai ini lebih baik,” janji Ulla.
(rif)
