GOWA, BKM — Sebuah video viral di kalangan masyarakat Gowa, khususnya mereka yang menjadi agen e-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong). Seorang oknum anggota DPRD Gowa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bernama Asnawir Syam mengeluarkan pernyataan kontroversial di dalam bideo tersebut. Ia melarang warga Kelompok Penerima Manfaat (PKM) untuk tidak belanja e-Warong di para agena yang ada di Kabupaten Gowa.
Pernyataan yang mengundang kecaman dari para agen e-Warong ini lahir dari adanya dugaan pemaksaan belanja dari salah satu oknum pendamping BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ke KPM. KPM diminta dan terkesan dipaksa untuk belanja kebutuhannya berupa kebutuhan pokok, seperti beras, telur, dan buah-buahan di agen tertentu saja.
Karena adanya indikasi pemaksaan itulah maka oknum anggota dewan dari Partai PKS ini merekam video pelayanan penyaluran BPNT, lalu kemudian membuat pernyataan dan memviralkannya di medsos.
Ternyata apa yang dilakukan Asnawair memicu reaksi serta protes dari ratusan agen e-Warong di Gowa. Alasannya, hal yang dilakukan oknum dewan tersebut dinilai memojokkan agen yang pada dasarnya tidak seperti dikira oleh oknum anggota dewan tersebut.
Karena merasa dizalimi dan dirugikan, para agen di Gowa bersepakat mendatangi kantor DPD PKS Gowa di jalan poros Malino, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Kamis (10/3) pukul 10.00 Wita.
Ada belasan perwakilan agen e-Warong dari beberapa kecamatan di Gowa. Mereka diterima Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Gowa Trie Alfiard Hasyim dan beberapa pengurus partai lainnya.
Sayangnya, oknum anggota dewan Asnawir Syam yang sangat diharapkan hadir untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya di medsos itu, tidak hadir. Demikian pula dengan ketua DPD PKS Gowa serta yang lainnya. Karenanya, agen dan pihak PKS bersepakat menjadwal ulang pertemuan klarifikasi masalah tersebut.
“Saya bersyukur karena didatangi saudara-saudara kami dari para agen untuk duduk bersama mengklirkan masalah ini. Memang tujuannya PKS itu berpolitik adalah menyelesaikan persoalan membantu pemerintah dalam hal program-program yang kita anggap progam pro masyarakat. Kalau pun ada hal-hal yang menghambat, maka kita mengambil posisi memediasi,” kata Trie.
Khusus kasus ini, Trie mengatakan minta maaf karena dirinya sendiri belum terlalu mendalami persoalannya.
” Saya cuma dengar dari selentingan tentang cara penyaluran BPNT ini. Saya menilai, perlu menyamakan dulu persepsi antara saudara-saudara kita agen dengan anggota dewan kami. Jangan sampai kita salah paham, sementara kita sama-sama tidak kuasai masalahnya,” terang Trie.
Ia menegaskan, pihaknya tidak boleh membiarkan kasus ini berlarut-larut. ”Kami akan mencoba untuk menyelesaikannya. Pertama secara internal kami akan tanyakan kepada anggota dewan kami Pak Asnawir, sebab kami juga punya dewan etik . Dewan etik daerah (dewan etik PKS) itu akan menilai apakah pernyataan ini menciderai atau tidak. Di PKS itu ada dewan pengurus daerah. Dewan inilah yang berwenang memberikan penugasan-penugasan kepada anggota dewan Pak Asnawir,” tandasnya.
Dengan adanya kasus ini, menurut Trie, akan menjadi pelajaran bagi semua.. ”Saya salut dengan para agen yang datang dengan tertib tanpa ribut-ribut untuk melakukan klarifikasi seperti ini. Sebagai partai, kami tentu akan mengevaluasi apakah pernyataan ini melanggar atau tidak. Kami akan upayakan yang terbaik untuk PKS maupun terhadap rakyat maupun terhadap pemerintah daerah, ” jelas Trie lagi.
Sementara itu, Ketua Agen e-Warong Gowa Muh Rusli usai pertemuan dengan pimpinan DPD PKS Gowa, mengatakan pertemuan ini dalam rangka untuk mengklarifikasi pernyataan oknum anggota DPRD Gowa yang juga anggota DPD PKS Gowa melalui rekaman video di medsos.
“Dalam video itu, oknum dewan ini melarang KPM berbelanja ke agen. Pas waktu itu ada pembagian bansos tunai di kantor Kecamatan Somba Opu. Kemudian beliau masuk ke dalam menyampaikan kepada seluruh KPM bahwa jangan belanja di agen. Kalau ada yang tanya, bilang saya Pak Dewan,” ungkap Muh Rusli menirukan ucapan Asnawir Syam di rekaman video tersebut.
Dikatakan Rusli, pascarekaman video itu beredar di medsos, sebanyak 255 agen di Gowa resah dan dirugikan.
“Kami merasa dirugikan. KPM belanja di agen atau e-Warong itu sesuai juknis pemerintah melalui Kemensos dan ditunjuk resmi sebagai agen. Jadi bukan kami menetapkan sendiri sebagai agen. Ada juknisnya ada SK-nya. Makanya kami datang ke kantor PKS untuk meminta pertanggungjawaban Pak Dewan, Pak Asnawir Syam agar kami tahu apa alasannya membuat video larangan KPM belanja di agen. Kami mau minta penjelasan beliau. Sayangnya beliau masih ada di Jakarta. Katanya lagi ikut bimtek anggota dewan,” tandas Rusli.
Kasubag Humas DPRD Gowa Farhan Makmur, yang dikonfirmasi terkait keikutsertaan Asnawir Syam melakukan bimtek kedewanan di Jakarta, membenarkan jika anggota dewan asal Partai PKS Gowa memang sementara mengikuti bimtek di Jakarta bersama para anggota dewan lainnya.
Dikatakan Farhan, kemungkinan para anggota dewan itu kembali ke Gowa pekan depan. (sar)
