Anggota DPR Sosialisasi Dana Desa

LUWU, BKM — Legislator DPR RI Amran, SE, sangat peduli dengan pengelolaan dana desa. Amran mengaku malu jika dana desa di kabupaten Luwu dikelola tidak profesional oleh aparat desa. Jika itu terjadi bakalmenyulitkan dirinya memperjuangkan anggaran pusat untuk mengkucuran bantuan pembangunan infrastruktur di wilayah Luwu. “Saya malu jika dana desa di Luwu bermasalah dengan hukum,”ujar Amran kepada BKM Jumat (15/4).
Saat reses ke Luwu Rabu (13/4) melakukan sosialisasi transfer dana desa dari pemerintah pusat. Sosialisasi dihadiri 207 Kades menggandeng tiga Kementerian yakni Kemendagri, Kemendes dan Kemenkeu dibuka Wakil Bupati Luwu H Amru Saher.
Politisi PAN ini yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI ini menyebut, alokasi anggaran pemerintah pusat cukup besar ke pemerintah desa. Besarnya kucuran dana desa harus dibarengi peningkatan kapastias pemerintah desa dalam hal pengelolaan pemerintahandesa dan pengelolaan keuangan desa.
“Manajemen pengelolaan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa harus di maksimalkan, dan Pemda Luwu harus membantu pemerintah desa untuk peningkatan kapastias ini. Demikian pula tenaga pendamping desa harus optimal mendampingi desa, jangan sampai terjadi justru pemerintahdesa yang mengajari tenaga pendamping desa, ” Ungkap Amran.
Wabup Luwu, Amru Saher mengatakan, Pemkab berjanji akan membantu aparat pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa.
“Kami berjanji membantu sekuat tenaga teman-teman kepala desa. Bupati sudah mewanti-wanti para Kades jangan bosan mengikuti Diklat untuk meningkatkan kapastias mereka,” jelas Amru. Kasubdit Dana Desa Kementerian Keuangan RI, DR Mariana Dyah Savitri, menjelaskan pemerintah dalam dua tahun ini telah memberi kewenangan yang besar kepada pemerintah desa, dengan memberi alokasi anggaran kedesa yang cukup optimal yang bersumber dari APBN dan APBD.
“Kami melakukan sosialisasi transfer dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini karena masih menemukan sejumlah permasalahan yang menghambat pencairannya, diantaranya, masih banyak desa yang belum memasukkan dana desanya sebagai APBD murni, belum adanya peraturan Bupati/Walikota yang mendukung, serta mengubah peletakan dana desa yang jumlahnya berbeda, serta persoalan pengelolaan keuangandesa dan pengelolaan barang dan jasa oleh pemerintah desa,” ujar Mariana.
“Untuk kabupaten Luwu ADD tahun ini Rp 56 miliar, untuk dana desa Rp 127,4 miliar. Rata-rata per desa menerima Rp 960 juta,” tukasnya. (wan/C)