MAKASSAR, BKM — Pemerintah Pusat tidak memasukkan Sulawesi Selatan dalam prioritas pembangunan pariwisata tahun ini. Sejumlah kalangan menyorotinya karena akan berpengaruh pada kepariwisataan Sulsel.
Menyikapi persoalan itu, Kepala Dinas Pariwisata Sulsel Jufri Rahman mengganggap banyak kalangan yang gagal paham dalam memahami kebijakan itu.
Dia menjelaskan, dalam PP 50 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional (Riparnas), Indonesia dibagi dalam 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) termasuk didalamnya KSPN Toraja, KSPN Bira dan KSPN Makassar dan sekitarnya. Namun karena keterbatasan anggaran di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pengembangan KSPN disusun menurut skala prioritas berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan management pengelolaan pada masing-masing KSPN.
Untuk itulah maka pada tahun 2016 ditetapkan kawasan prioritas pembangunan pariwisata dengan memprioritaskan KSPN yang infrastrukturnya masih minim.
“Sehingga ditetapkanlah 10 KSPN yang dianggap masih minim infrastrukturnya dan mendesak untuk dibenahi. Sulsel tidak dimasukkan dalam 10 kawasan prioritas tersebut karena dianggap dari aspek infrastruktur pendukung dan management pengelolaan destinasi sudah cukup memadai dibandingkan 10 KSPN tersebut,” kata Jufri di Makassar, akhir pekan lalu.
Tahun 2017 nanti, masih akan ditetapkan lagi 10 kawasan prioritas pembangunan masih dengan acuan dan indikator yang sama yaitu ketersediaan infrastruktur pendukung. Demikian pula tahun 2018 akan ditetapkan lagi 10 kawasan prioritas pembangunan pariwisata.
“Jadi itulah penjelasannya. Ada yang gagal paham mengatakan Sulsel tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam bidang pariwisata. Padahal sebenarnya tidak demikian,” pungkasnya. (rhm/war)
