MAKALE, BKM — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makale menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, di Gedung DPRD Tana Toraja, Rabu (7/9) kemarin.
Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi menerima aspirasi aktivis GMKI di ruang paripurna DPRD. Aksi GMKI Cabang Makale menyuarakan tujuh poin tuntutan segera dipenuhi pemerintah.
Selain DPRD bersama Pemkab Tana Toraja menolak kenaikan harga BBM, juga mendesak pemerintah mencabut kembali keputusan menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022.
Selain itu, GMKI juga mendesak pemerintah memperbaiki data subsidi BBM agar konsumsi BBM subsidi tepat sasaran, membuat kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi dengan intruksi ASN menggunakan trasportasi publik. Subsidi BBM tidak membebani APBN, pemerintah mendorong kendaraanpribadi agar menggunakan BBM non subsidi.
Melakukan penegakan hukum kepada industri yang menggunakan BBM subsidi dan oknum yang menimbun BBM subsidi, serta melakukan percepatan realisasi Perpres No 55 tahun 2019 dengan mendorong perusahaan otomotif untuk produksi mobil lisrik, mendorong investasi mobil listrik, membangun infrastuktur mobil listrik.
Serta mendorong ASN dan pemerintah menggunakan mobil listrik agar menjadi stimulus ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ketuju poin tuntutan GMKI tersebut disambut baik dan diterima Ketua DPRD Tana Toraja.
Welem mengaku hasil kajian tujuh poin aspirasi GMKI tersebut, atas nama DPRD Tana Toraja dan masyarakat Tana Toraja bersama GMKI Cabang Makale menolak dengan tegas kenaikan Harga BBM bersubsidi.
”Aspirasi segera ditindaklanjuti ke pihak berwewenang untuk mendapatkan perhatian dan disikapi dengan bijak, ”ujar Welem. (gus/C)
