MAKASSAR, BKM — Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Dr Sonny Harry B Harmadi, sesuai rencana akan melantik dan mengukuhkan pengurus KKI Provinsi Sulsel periode 2022-2026, Selasa, 13 September 2022 di Aula Kantor Perwakilan BKKN Provinsi Sulsel. Pelantikan ini akan dirangkaian dengan penandatanganan kerja sama antara pengurus KKI Sulsel dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel.
Hal itu ditegaskan Ketua Panitia Pelantikan dan Rapat Kerja KKI Provinsi Sulsel, Drs. H. Abdullah Kemma,M.Si, pada pertemuan pemantapan pelantikan di Kantor Perwakilan BKKBN Sulsel, Senin, 12 September 2022. Hadir pada rapat ini para pengurus KKI Sulsel, seperti Dr. H. Anwar Parawangi,M.Si, Dr. Hj A Ratna Sari Dewi,SE,M.Si, Yoseph Upa,S.Sos,M.Si, Dr.H.Muhlis Madani, M.Si, Dr Muhammad Yahya Mustafa,M.Si, Dr.Abdi, M.Pd, Dr. Adi Sumandiyar,M.Si.
”Kepengurusan KKI Provinsi Sulsel berasal dari berbagai dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta, serta pegawai Kantor BKKBN Sulsel. Pengurus yang akan dilantik itu ada dosen di Unhas, UNM, UIN Alauddin, Unismuh Makassar, Universitas Cokroaminoto, UMI Makassar, Universitas Islam Makassar, Universitas Sawerigading Makassar dan beberapa kampus lainnya,” ujar Abdullah Kemma.
Menurut mantan kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat ini, sesuai rencana usai pelantikan dan pengukuhan para pengurus KKI Sulsel yang dipimpin Prof Dr.HM.Tahir Kasnawi, SU,Sekretaris Dr,H.Amir Muhiddin,M.Si dan Bendahara Dr.Hj.ST.Syamsudduha. MAg, akan dilanjutkan rapat kerja. Pemateri adalah Ketua Umum KKI Dr.Sonny Harry B.Harmadi, Ketua KKI Sulsel Prof Dr.HM.Tahir Kasnawi, SU dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Dra.Hj. Andi Ritamariani, M.Pd.
”KKI merupakan wadah individu dan kelompok yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kependudukan dan beranggotakan dari berbagai latar belakang kepentingan dan dispilin ilmu. Hal ini mengingat masalah kependudukan merupakan yang sangat kompleks,” ungkap mantan kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah itu.
Dengan kehadiran KKI ini, pemerintah sangat terbantu dalam mengarahkan kebijakan kependudukan dan KB. Selain itu, tugas utama KKI adalah memberikan solusi kepada pemerintah tentang pembangunan kependudukan melalui advokasi, komunikasi, edukasi, informasi dan berbagai sumbangan pemikiran. (rls)
