MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menegaskan dua terminal milik Pemerintah Kota Makassar yakni Terminal Malengkeri dan Terminal Makassar Metro (Terminal Regional Daya) harus secepatnya dibenahi. Pasalnya, hingga kini tak ada perubahan yang berarti di dua terminal tersebut, termasuk setoran deviden untuk pendapatan asli daerah.
Menurut anggota Komisi B DPRD Makassar Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Azwar ST mengaku, setelah dilakukan perubahan beberapa kali pada direksi yang baru, belum ada perubahan pada pendapatan dan kinerja Perusda Terminal. Kini, dewan meminta direksi saat ini bekerja lebih maksimal dari segi pengelolaan dan pendapatan untuk meningkatkan PAD.
“Belum ada yang membanggakan dan perubahan di terminal. Memang ada (Pengalihan) sejak beberapa tahun belakangan ini, katanya mau dialihkan karena tidak jelas juga, tapi kalau saya dilihat lagi klausal perjanjian kerja sama kalau bisa duduk bersama membahas agar aset Pemkot Makassar tidak lepas,” ungkapnya di Gedung DPRD Makassar, Senin (19/9).
Bahkan rencana, Terminal Regional Daya akan dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sedangkan, Terminal Malengkeri bakal diambilalih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan belum ada kejelasan mengenai status pengelolaan hingga saat ini.
Lanjut legislator Fraksi PKS DPRD Makassar ini mengusulkan agar mengambil langkah hukum jika Pemkot Makassar merasa dirugikan. Sebab pengalihan tersebut tentu menurunkan PAD di Pemerintah Kota Makassar. “Tentu PAD kita turun, tapi kita juga tidak bisa tutup mata dengan kondisi terminal kita saat ini,” ucapnya.
Sedangkan Sekertaris Komisi B DPRD Makassar, Ari Ashari, menambahkan, ia memberikan kesempatan kepada PD Terminal Makassar untuk melakukan perubahan guna mengefektifkan kembali kondisi terminal saat ini. Apalagi memang diketahui tidak ada anggaran untuk PD termina itu sendiri sebab sifatnya adalah perusahaan swasta.
“Kemarin dewan juga sudah katakan selagi ingin bekerja maka lakukan. Kita masih percaya terminal masih bisa bekerja maksimal yang benahi ini dari dalam dulu. Baru ubah pemeikiran masyarakat bahwa terminal sekarang telah berubah, sehinga bus ini mau masuk dan ada pendapatan untuk mereka benahi kondisi terminal,” jelasnya.
Lanjut legislator Fraksi Nasdem Makassar ini bahwa kontribusi yang diberikan PD Terminal ke pemerintah kota sangatlah minim. Bahkan dewan sengaja tidak memberikan anggaran untuk PD Terminal, melihat sistem dan kerja yang dilakukan PD Terminal belakangan ini tidak banyak melakukan perubahan.
Direktur Utama PD Terminal Makassar Metro, Dafris, salah satu program kerja direksi PD Terminal adalah melakukan kerja sama dengan ekspedisi.
Lahan seluas empat hektar juga sudah disiapkan PD Terminal Makassar Metro untuk digunakan pihak ekspedisi. Ini merupakan pemanfaatan lahan tidur.
“Nanti kita buatkan kantor semi permanen di situ (lahan kosong) untuk ditempatkan sebagai kantor ekspedisi supaya bisa dipakai untuk bongkar muat barang,” kata Dafris.
Kerja sama ini juga untuk menyelesaikan persoalan aktivitas bongkar muat gudang dan ekspedisi di dalam kota yang jelas-jelas melanggar aturan.(ita)
