MAKASSAR, BKM–Tak terasa sudah dua tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal dalam membangun Kota Makassar.
Meski berbagai terobosan telah ditanamkan Danny-Ical (DIA) yang merupakan tagline dari wali kota dan wakil wali kota, seperti penataan lorong dan menjadikan Makassar dua kali tambah baik, Smart City, tetapi masih ada setumpuk tugas yang masih harus diselesaikan oleh keduanya.
Memang diakui, berbagai tanggapan positif dan pujian dari buah karya Danny-Ical, tetapi kiritikan juga masih muncul termasuk datang dari legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Mereka mengaku belum puas melihat persoalan macet, parkir liar dan ketidakseriusannya sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mengatasi persoalan-persoalan perkotaan.
Ketua DPRD Makassar, Farouk M Beta, menegaskan, Wali kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto bukan hanya menjadi panutan bagi masyarakatnya, tetapi juga panutan di lingkup SKPD yang dipimpinnya. Sehingga semua visi dan misi dari wali kota seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik.
“Danny-Ical harus konsisten untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan konsisten mendengar harapan masyarakat. Adapun program yang belum tuntas harus dievaluasi kembali,” ujar Farouk, saat dihubungi Minggu (8/5).
Legislator Fraksi Golkar ini-pun mengakui, walaupun sudah banyak pembenahan yang dilakukan DIA selama kurung waktu dua tahun ini termaksud di lorong-lorong kota Makassar, penyediaan mobil Tangkasa di setiap 14 kecamatan, pembenahan pasar, pembenahan Pantai Losari, pengelolaan TPA, sampai perluasan kanal, tetapi masih banyak yang perlu dituntaskan.
“Persoalan lalu lintas, banjir dan kemacetan masih menjadi masalah klasik saat ini, dan secara teknis sering menjadi tugas dari pejabat SKPD. Kalau ada pejabat yang tidak mampu bekerja segera dievaluasi,” pungkasnya.
Ia juga menilai, kinerja DIA dua tahun ini masih belum berjalan cepat, khususnya kinerja yang bersentuhan langsung terhadap publik.
Sementara itu, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Wahab Tahir juga mengakui, banyak tugas wali kota yang sudah terselesaikan, namun juga sudah banyak yang terselesaikan seperti evaluasi pejabat SKPD yang tidak bekerja efektif.
“Sudah banyak dilakukan wali kota seperti pengadaan CCTV dalam kota yang terintegrasi dengan War room di Balai Kota, tinggal bagaimana wali kota mengevaluasi pejabatnya hingga melakukan mutasi,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Susunan Halim juga menegaskan, ada empat poin yang saat ini perlu diperhatikan oleh pemerintahan DIA. Yang pertama terkait persoalan macet yang kian hari tidak terkendali.”Kami tidak melihat ada upaya nyata dari pemerintah kota dalam mengurai kemacetan tersebut. Coba lihat saja bagaimana truk masih berkeliaran di dalam kota,” ujarnya.
Kedua terkait sampah, menurut Sugali sapaan akrab Susuman Halim, piala adipura penting akan tetapi lebih penting sekarang ini adalah perubahan prilaku masyarakat kita agar mereka bisa terlibat dalam menjaga lingkungannya.”Sebaiknya yang harus menjadi titik fokus pemerintahan DIA adalah penegakan perda, tegakkan perda tentang sampah, tegakkan aturan tentang larangan parkir,” tambahnya.
Ketiga, kata Sugali, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto diharapkan tetap solid bekerja bersama wakilnya, Syamsu Rizal hingga masa pemerintahan DIA berakhir. Jangan mendengar info-info sesat untuk membuat keduanya pecah kongsi.”Wali kota juga harus memberikan tugas-tugas penting ke wakil wali kota,” harap sugali.
Terpisah, Pengamat pemerintahan, Arief Wicaksono menilai, dua tahun pemerintahan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota, Syamsu Rizal, berbagai program yang dicanangkan sejak awal pemerintahan mulai berjalan. Namun ada sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian.
Arief menilai wali kota harus lebih membuka diri dan lebih mau mendengar karena beberapa programnya yang menuai kontroversi. Dia memberi contoh, seperti program gendang dua yang tidak berjalan baik.
Tentang program yang berhasil dilaksanakan, kata Arief, itu relatif. Seperti misalnya Adipura, terlepas dari pro dan kontra yang menyelimuti kisah usaha mendapatkan Adipura, tapi keberadaan piala tersebut adalah cermin keberhasilan. Kalau program-program tersebut direncanakan dengan matang dan didukung oleh DPRD, terlebih lagi didukung oleh masyarakat, dia optimistis apapun programnya pasti akan berhasil.
Ke depan, lanjut Arief, wali kota dan wakil wali kota harus lebih memaksimalkan keterbukaan, koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkompeten demi suksesnya program-program yang dicanangkan.
Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar, Habibi Masdin juga menegaskan, kinerja wali kota dan wakil Wali kota sudah cukup maksimal dalam hal pelayanan masyarakat. Namun yang masih perlu diperhatikan yaitu menyangkut kesejahteraan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.”Dalam hal proses pengelolaan, saya melihat masyarakat saat ini tengah menuju kota dunia,” tandasnya.
Dia juga meminta agenda pembangunan untuk mengembangkan pembangunan jangan merampas hak-hak masyarakat.(rhm-ita-mat/war)
