MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan 225.000 butir telur bagi keluarga berisiko stunting di Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Jeneponto, Selasa (6/12). Bantuan ini merupakan CSR (Corporate Social Responsibility) dari PT. Satwa Utama Raya, perusahaan yang bergerak di bidang pembibitan unggas ayam.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. H. Aslam Patonangi, S.H., M.Si. menyerahkan bantuan ini secara simbolis pada Grand Launching Penyaluran Pemberian Makanan Tinggi Protein untuk Mendukung Upaya Percepatan Penurunan Stunting oleh PT Satwa Utama Raya Tahap II di Ruang Pola Kantor BKKBN Sulsel.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd mengatakan bantuan tahap II yang diberikan ini sebanyak 7.500 rak telur. Masing-masing disalurkan di empat kecamatan di kota Makassar sebanyak 328 rak, Kabupaten Takalar 1.031 rak, Kabupaten Jeneponto 3.816 rak, serta Kabupaten Gowa disalurkan sebanyak 2.325 rak telur.
Andi Rita mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS), dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI), serta Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 19 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Setiap unsur pemerintah, swasta dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menurunkan angka stunting. Semua harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing, dan inilah yang implementasikan oleh PT SAR,” ujar Andi Rita.
Ditambahkan, grand launching ini sebagai langkah mewujudkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan, dengan melibatkan mitra kerja dan dunia usaha dengan memberikan layanan intervensi spesifik kepada kelompok sasaran keluarga anak stunting atau keluarga berisiko stunting.
“Perlu kami sampaikan bahwa TPPS Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja memaksimalkan semua potensi dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan yang masih tinggi, yaitu 27,4 persen. Masih di atas rata-rata nasional 24 persen” ungkap Andi Rita.
Dikatakan, dalam mendukung percepatan penurunan stunting telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.
“Tim Pendamping Keluarga telah melakukan pendampingan terhadap mereka yang berisiko. Saatnya kita bersama terus memperkuat konvergensi dan monitoring apa yang telah dilakukan. Semua unsur pemerintah swasta dan masyarakat saling konvergen dalam penurunan stunting, maka target 14 persen dapat kita raih pada tahun 2024,” ujarnya.
“Kita berharap partisipasi pihak swasta, dunia usaha dalam kegiatan penurunan stunting semakin meningkat, mengingat kasus-kasus stunting masih cukup banyak di tengah-tengah masyarakat. Jika berharap pada pemerintah untuk menyelesaikannya tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen bersama bahu membahu dalam mengatasi masalah stunting,” tambah Andi Rita.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aslam Patonangi mewakili Gubernur Sulawesi Selatan dalam arahannya, mengatakan bahwa untuk bisa menjalankan program percepatan penurunan stunting, diperlukan data akurat mengenai stunting agar bisa menentukan strategi yang tepat,
“Dalam menjalankan program ini dibutuhkan satu data yang terintegrasi lintas sektor agar pelaksaannya tepat sasaran,” terang Aslam.
Dijelaskan pula, Program Percepatan Penurunan Stunting merupakan program prioritas nasional. Untuk mendukung itu, Gubernur Sulsel telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Bappelitbangda telah menyusun RPD 2024-2026 dengan memasukkan target angka stunting 14 persen di tahun 2024,” ungkap Aslam.
Dijelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi penyakit berulang akibat kondisi sanitasi yang buruk. Selain itu, praktik pengasuhan anak yang kurang baik, serta tidak tersedianya asupan makanan bergizi bagi ibu hamil mendorong terjadinya stunting.
“Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan anak, namun juga pertumbuhan otak anak yang menyebabkan menurunnya tingkat kecerdasan serta produktivitas anak. Hal itu berdampak pada menurunnya kualitas generasi bangsa dalam menghadapi persaingan global di masa mendatang” terang Aslam.
Untuk itu, sinergitas dan kolaborasi menjadi satu kunci utama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor serta sinergi yang kuat antarpemerintah dan mitra kerja mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan. (*)
