MAKASSAR, BKM — Dua proyek strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi mendapatkan kucuran dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Jumlahnya mencapai miliaran.
Proyek yang mendapatkan suntikan CSR tersebut adalah Bandara Sorowako dan Masjid 99 Kubah di Makassar.
Dana CSR dialokasikan untuk program strategis yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Asumsinya adalah seluruh program strategis gubernur yang tidak teranggarkan dalam APBD diminta forum untuk berkoordinasi dengan seluruh badan usaha yang ada untuk memenuhi,” kata Ketua Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FK-TSLP) Sulsel Latunreng, Kamis (10/8).
Ia menjelaskan, saat terjadi bencana alam di beberapa daerah, pihaknya juga menyalurkan CSR melalui gubernur untuk diberikan kepada wilayah terdampak.
“Tahun ini ada beberapa yang forum berikan kepada Bapak Gubernur. Termasuk pada kegiatan kemarin adanya bencana, sampai ke Jawa pun kita suplai sampai beberapa kontainer. Sudah sangat banyak,” kata Latunreng.
Mantan Ketua Apindo Sulsel ini menyebut, dua proyek strategis di Sulsel yang telah mendapatkan CSR masing-masing Rp1 miliar.
“Untuk saat ini dari Januari, Februari, Maret ada beberapa kita buat. Saat ini kita lagi bantu Pak Gubernur untuk renovasi Bandara Sorowako. Karena penyerahan sudah bulan lalu, sehingga kami dari tim CSR membantu. Sorowako kita bantu Rp1 miliar, Masjid Kuba juga landscapenya kita bantu Rp1 miliar,” jelasnya.
Dia meyakini bahwa dana APBD Pemprov Sulsel tidak mampu untuk membiayai semua proyek infrastruktur, sehingga perlu adanya suntikan dana dari CSR.
“Sangat terbatas dan tidak mungkin kebijakan politis Pak Gubernur itu memenuhi, sehingga keberadaan saya di CSR untuk membantu dari kalangan swasta,” ucap Latunreng.
Ia pun mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan anggaran untuk program strategis atau bantuan lainnya yang bersifat sosial dapat diajukan usulannya melalui gubernur.
“Kabupaten/kota yang membutuhkan, masukkan pengusulannya. Misalnya pendidikan alat-alat sekolah, apa saja yang dibutuhkan kabupaten/kota melalui Pak Gubernur. Kita bisa berikan,” tandasnya. (jun)
