MAKASSAR, BKM–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel tidak menganggap sebagai permasalahan tahapan Pemilu, Pileg dan Pilpres yang bersinggungan dengan tahapan Pilkada 2024.
Terlebih lagi setelah terbitnya PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Pilkada dijadwalkan diselenggarakan pada September 2024, sementara Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada 14 Februari mendatang.
“Terkait pemajuan Pilkada serentak pada bulan November? Kami pada prinsipnya selalu siap menjalankannya, karena sudah lama siap dengan tahapan yang pasti bersinggungan antara Pemilu dan Pilkada serentak,” kata Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, Rabu (31/1).
Hasbullah menyatakan bahwa sebelum terbitnya PKPU Nomor 2 Tahun 2024, pihak KPU Sulsel bersama dengan KPU di daerah telah mengetahui bahwa jadwal Pilkada akan bersinggungan dengan Pemilu 2024.
“Jadi, bersinggungan adalah konsekuensi karena memang waktunya seperti itu, sesuai dengan timeline. Mungkin setelah selesai penghitungan suara Pemilu, tahapan Pilkada akan dilanjutkan, karena sejak awal teman-teman sudah memprediksi jadwal tersebut,” jelas Hasbullah yang juga pengurus IKA Unhas.
Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa tahapan persiapan penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2024 sudah dimulai dengan perencanaan program dan anggaran, mencapai puncak pada tanggal 26 Januari 2024.
Selanjutnya, Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilih dimulai pada 27 Februari 2024. Pada tanggal 5 Mei 2024, tahapan Penyelenggaraan sudah dimulai. Mulai tanggal ini, tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan akan dilaksanakan.
Pada tanggal 24 Agustus 2024, dijadwalkan pengumuman pendaftaran pasangan calon. Kemudian, disusul pendaftaran pasangan calon yang dijadwalkan pada Selasa, 27 Agustus hingga Kamis, 29 Agustus 2024.
Dengan demikian, Hasbullah berharap agar KPU di 24 daerah tetap menjalankan tugas sesuai dengan tahapan yang berlaku. Pekerjaan di KPU tetap berjalan, karena prinsip kerjanya bersifat kolektif kolegial.
“Kita berharap dengan program kerja kolektif kolegial di internal Komisioner, begitu juga di satuan kerja kita untuk perangkat PNS yang dikomandoi oleh sekretaris tidak ada masalah,” ungkapnya.
“Dan yang paling penting, melalui semua tahapan itu, selain menunjukkan profesionalisme, mereka juga harus menjaga kesehatan. Kesehatan yang baik sangat penting karena semua pekerjaan akan terganggu jika kesehatan tidak dijaga dengan baik,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai anggaran Pilkada, Hasbullah mengakui bahwa bidang logistik telah memastikan anggaran Pilkada dan Pilgub di Provinsi dan 24 daerah telah selesai melalui NPHD.
Biaya Pilgub, Provinsi Sulsel menjadi yang pertama menandatangani NPHD dari Gubernur ke KPU Provinsi. Dengan demikian, NPHD untuk pelaksanaan Pilgub tersebut sudah dapat dipastikan aman.
“Secara bertahap, pembayaran dilakukan pertama kali sebesar 40 persen, karena 60 persennya akan dibayarkan awal tahun ini. Untuk Kabupaten/Kota? Semua 24 Kabupaten/Kota sudah menyelesaikan anggarannya,” tegasnya. (jun/rif)
