MAKASSAR, BKM-–Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa saat ini Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024 sebesar 60 persen di lingkup Pemprov belum dialokasikan.
Hal ini disampaikan Plt Kesbangpol Sulsel Ansar yang mengatakan, bila dana NPHD Pilkada Sulsel untuk KPU dan Bawaslu belum dapat dicairkan. Karena ada syarat tertentu bahwa dana 40 persen sebelumnya harus sudah sepenuhnya terealisasi.
“Menunggu 40 persen sudah terealisasi semuanya. Yang 60 belum bisa cair di Pemprov ini. Sementara kita mau cairkan paling lambat 10 juli,” ucap Ansar, Selasa (28/5).
Sedangkan untuk alokasi dananya untuk bagian pengamanan di Lingkup Pemprov Sulsel kata dia, sudah dialokasikan.
“Kalau di Pemprov yang sudah dilakukan pencairan cuman bagian pengamanannya untuk TNI Polri. Polda sekitar Rp77 miliar lebih dan kodam Rp19 miliar lebih,” jelasnya.
Dia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu laporan realisasi dana NPHD 40 persen dari KPU dan Bawaslu Sulsel.
“Sampai saat ini belum ada KPU dan Bawaslu menyampaikan realisasinya,” katanya.
Sedangkan untuk kabupaten kota kata dia, baru dua kabupaten yang sudah cair dana NPHD 60 persen untuk semua unsur. Yakni Pemkab Wajo dan Enrekang. Berbeda dengan Pemprov Sulsel, di daerah tidak menggunakan syarat menunggu realisasi dana NPHD 40 persen.
“Kalau kabupaten kota baru Wajo dan Enrekang yang cair. Sisanya belum tergantung pemdanya. Kan semua kemarin sudah tandatangani NPHD. Jadi tinggal menunggu saja, batas waktunya masih bulan Juli,” pungkasnya. (jun/rif)
