MAKASSAR, BKM — Rencana refocusing anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel mendapat sorotan sejumlah kalangan. Salah satunya dari pengamat keuangan negara Universitas Patria Arta Bastian Lubis.
Menurutnya, Pemprov Sulsel terkesan tidak disiplin terhadap pengelolaan anggaran.
Berdasarkan informasi yang diterima, rencana refocusing anggaran itu tak tanggung-tanggung. Nilainya disebut tembus Rp1,2 triliun.
“Jadi kalau menurut saya dengan adanya refocusing itu menandakan Pemprov Sulsel tidak disiplin anggaran,” kata Bastian, Jumat (14/6).
Dia menegaskan agar sebaiknya refocusing anggaran di Pemprov Sulsel ini tidak dilakukan. Apalagi dengan nilainya yang terbilang cukup besar.
“Kalau memang refocusing anggaran sampai Rp1 triliun, artinya sampai 9 persen dari APBD. Kan kurang lebih Rp12 triliun. Kalau Rp1 triliun kan berarti mendekati 9 persen. Jadi itu signifikan. Pergeseran itu sendiri tidak boleh terjadi,” jelasnya.
Mantan auditor BPK itu menuturkan bahwa alasan pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk melunasi utang ini perlu ditelusuri. Itu menandakan bahwa ada kegiatan yang dilakukan tahun lalu, tapi tidak ada mata anggarannya.
“Ini kan kemarin 2023 ada pengeluaran yang diduga itu tidak ada mata anggarannya dibayar sehingga menimbulkan satu utang. Pada dasarnya pemerintah itu tidak berutang ke pihak ketiga, karena setiap kegiatan itu sudah ada mata anggarannya,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin tak menampik rencana refocusing anggaran untuk semua OPD. Hal itu dilakukan untuk pembayaran utang.
“Ada rencana (refocusing anggaran), tapi baru inventarisasi. Belum dipresentasikan ke Pj Gubernur Sulsel, belum rasionalisasi, baru inventarisasi saja. Untuk pembayaran utang. Fokusnya beliau (Pj Gubernur Sulsel) untuk utang saja,” bebernya.
Dia memastikan akan dilakukan refocousimg anggaran karena masih ada beberapa utang yang terbengkalai atau belum dibayarkan.
“Tapi kalau memang rasionalisasi itu kemungkinan besar ada, karena kan di perubahan pasti kita butuh untuk melunasi semua bengkalai bengkalai. Kan tidak semua diselesaikan di 2023 kemarin,” tandasnya. (jun)
