GOWA, BKM — Forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026 telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa pada dua pekan lalu.
RKPD tersebut, menjadi rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah yang disusun dengan baik dengan terlebih dahulu melihat kondisi daerah. Sebab, saat ini tantangan pembangunan semakin kompleks.
Saat ini pemerintah dituntut untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun di sisi lain, pemerintah juga diwajibkan melakukan efesiensi belanja daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujjadan, saat dihubungi pada Jum’at (28/2), mengatakan, forum konsultasi publik RKPD telah dilaksanakan beberapa hari lalu.
Forum ini dilakukan untuk memenuhi tahapan penyusunan RKPD dan sebagai sarana komunikasi interaktif serta dialog membangun antara seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Gowa.
”Tujuannya untuk mendapatkan saran, masukan dari seluruh peserta untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2026 sehingga dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 akan semakin komprehensif dan berkualitas,” kata Sujjadan.
Dikatakan Sujjadan, pada pelaksanaan forum RKPD yang lalu dilakukan sedikit berbeda dengan tahun lalu. Biasanya dilaksanakan sebagai penanda dimulainya tahapan penyusunan RKPD tapi tahun ini didahului dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan.
”Ini dilakukan untuk menyaring lebih awal usulan-usulan masyarakat secara bottom up dengan mekanisme teknik perencanaan sandingan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang kami sebut dengan e-musrenbang. Kecamatan menentukan prioritas berdasarkan tingkat urgensi usulan masyarakat dan urutan prioritas ini kemudian menjadi bahan bagi tim delegasi pada saat forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah,” jelasnya.
Dipaparkannya, dalam menyusun rancangan awal untuk satu tahun kedepan merupakan ujian bagi Pemkab Gowa, karena Pemkab Gowa ditarget pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8 persen tapi juga diminta melakukan efesiensi anggaran.
“Karena itu dibutuhkan bagaimana membuat perencanaan yang matang tapi dengan anggaran minim, namun tetap mampu menggerakkan aktivitas ekonomi kita yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” kata Sujjadan.
Kabupaten Gowa sebagai daerah penyangga Makassar sebagai ibukota Sulsel menyebabkan 87 persen penduduk Gowa adalah komuter. Sehingga nilai tambah ekonomi mereka akan masuk ke Kota Makassar namun masuk dalam pembagi di Kabupaten Gowa.
“Jika komuter Gowa bekerja lima hari di Makassar, maka peluang untuk mengembalikan nilai tambah ekonomi tersebut adalah dua setengah hari (Jum’at sore sampai Minggu) atau akhir pekan. Ini menjadi peluang bagi Kabupaten Gowa mengembangkan pariwisata sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi,” urainya.
Dalam mengembangkan pariwisata, Pemkab Gowa telah rutin melaksanakan Beautiful Malino setiap tahunnya yang dipercaya bukan lagi sekadar event pariwisata, tapi mampu menjadi penggerak aktivitas pariwisata dengan ekosistem ekonominya. Dimana sektor ini berdampak pada masuknya investasi pada sektor pariwisata.
“Sepanjang 2024 lalu, total investasi yang masuk di Gowa sebesar Rp8,1 miliar, dimana diantaranya tercatat lebih dari Rp400 miliar pada bidang pariwisata sehingga muncul destinasi baru seperti Sierra Sky View, Cimory Dairy Land, Malino Hills, Kampung Eropa, Malino Wonderland, pembangunan hotel maupun villa-villa. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Gowa,” jelasnya.
Dikatakan Sujjadan, selama ini sumber pertumbuhan ekonomi didominasi oleh tiga sektor yakni pertanian 29,53 persen, perdagangan 12,72 persen dan konstruksi 12,72 persen. Meski demikian pertumbuhannya cenderung melambat, bahkan sektor pertanian rentan dipengaruhi perubahan iklim.
Menariknya, tambah Sujjadan, terdapat sektor-sektor yang bertumbuh akselaratif terutama sektor tersier yang terkait pariwisata seperti sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh 21,15 persen. Sehingga kebijakan mendorong sektor pariwisata sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi sudah tepat. (sar)
