KESALAHAN fatal dalam kebijakan efisiensi anggaran adalah ketika pemangkasan justru menyasar sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, anggaran untuk DPR tetap utuh tanpa tersentuh. Jika dana pensiun anggota DPR dikurangi atau bahkan dihilangkan, negara bisa menghemat hingga ratusan triliun rupiah.
Sebelum menerapkan efisiensi, seharusnya dilakukan audit keuangan secara menyeluruh. Dengan begitu, bisa diidentifikasi mana pengeluaran yang benar-benar mendesak dan mana yang seharusnya diefisienkan.
Nyatanya, meskipun pemerintah gencar bicara soal efisiensi, utang negara terus meningkat dan proyek-proyek besar justru sering kali boros anggaran, membuat keuangan negara semakin tertekan.
Efisiensi harusnya diterapkan pada hal-hal yang kurang esensial, misalnya pengurangan jumlah staf khusus. Jangan sampai kebijakan ini malah mengorbankan sektor yang krusial.
Pendidikan dan kesehatan yang layak, adil, dan merata adalah hak dasar yang tidak bisa dikorbankan hanya demi alasan efisiensi.
Efisiensi bukan sekadar mengurangi anggaran, melainkan mengalokasikan dana ke program yang lebih prioritas. Memotong tunjangan pejabat tinggi, misalnya, bisa menjadi solusi agar dana tersebut bisa dialihkan untuk memperkuat sektor yang benar-benar penting bagi masyarakat. (mg3)
