MAKASSAR, BKM.COM – Anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, melaksanakan Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2025/2026 di GOR Tabaria, Jalan Tabaria Raya, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Selasa (11/3).
Kegiatan ini menjadi ajang bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi.
Salah satu keluhan utama yang disampaikan warga adalah mengenai bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta permasalahan BPJS Kesehatan yang menunggak.
Menurut Ari Ashari Ilham, banyak warga yang tidak mampu membayar iuran BPJS bukan karena tidak mau, tetapi karena keterbatasan ekonomi.
“Nah, ini yang harus pemerintah kota pikirkan. Di beberapa daerah lain, pemerintahnya sudah turun tangan membayarkan tunggakan BPJS warga, kemudian mengalihkannya ke KIS (Kartu Indonesia Sehat). Saya sudah memanggil kepala BPJS, dan sebenarnya tidak perlu lunas untuk bisa beralih ke KIS,” ungkapnya.
Ari menegaskan bahwa persoalan ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Komisi D DPRD Makassar. Ia berencana berdiskusi dengan Dinas Sosial guna mencari solusi terbaik agar warga yang menunggak tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Banyak warga Makassar yang mengalami kendala akses ke rumah sakit akibat tunggakan BPJS. Seharusnya, kita bisa mencontoh daerah lain yang telah membayar tunggakan BPJS warganya dan mengalihkan mereka ke KIS. Makassar sebagai kota besar dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, seharusnya bisa menjadikan ini sebagai program prioritas,” jelasnya.
Namun, Legislator Fraksi NasDem Makassar ini menekankan bahwa program ini harus dilakukan dengan seleksi yang ketat agar benar-benar menyasar warga yang benar-benar tidak mampu. Dengan adanya langkah konkret dari pemerintah kota, diharapkan masalah tunggakan BPJS yang menghambat akses kesehatan masyarakat dapat segera teratasi.(Ita)
