MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Gerindra selaku Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, meminta agar Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Pendidikan untuk memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri dan swasta.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar guna mendukung operasional sekolah swasta agar dapat menjadi gratis seperti sekolah negeri.
Hal itu disampaikan Andi Tenri Indah ketika menggelar rapat kerja yang membahas persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
“Dinas Pendidikan Sulsel diharapkan memperhatikan sekolah swasta sebagaimana sekolah negeri. Kami juga mendorong agar anggaran Rp5 miliar ini dapat dialokasikan untuk sekolah swasta agar nantinya bisa gratis, seperti sekolah negeri,”pinta Andi Tenri Indah, Selasa (6/5).
Ia menambahkan, dukungan kepada sekolah swasta penting untuk mengatasi keterbatasan ruang kelas di sekolah negeri.
Saat ini, banyak siswa yang memilih sekolah negeri karena biaya gratis dan kualitas yang lebih baik.
“Dengan subsidi kepada sekolah swasta, diharapkan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa harus memikirkan biaya,” ucapnya.
Selain dukungan anggaran, DPRD Sulsel juga mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah provinsi.
Salah satu upaya yang diusulkan adalah memperluas akses ke sekolah unggulan melalui jalur domisili, bukan hanya melalui jalur prestasi akademik.
Namun, terkait rencana pembentukan sekolah unggulan baru, Indah menyarankan agar kebijakan ini ditunda sementara untuk dilakukan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan. “Perlu sosialisasi dan kajian mendalam sebelum melanjutkan program ini,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, peningkatan kualitas guru juga menjadi perhatian. Komisi D meminta agar jam mengajar guru ditambah sehingga mereka memenuhi syarat untuk sertifikasi.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi siswa di Sulsel.
Menjelang PPDB TA 2025/2026, Indah meminta kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait perubahan mekanisme penerimaan siswa baru.
Langkah ini penting agar masyarakat memahami kebijakan baru yang akan diterapkan. “Dengan sosialisasi yang aktif dan menyeluruh, kita berharap tidak ada kebingungan dari orang tua dan siswa terkait penerimaan siswa baru,”ujar legislator asal Dapil III Sulsel meliputi kabupaten Gowa dan Takalar ini.
Komisi D DPRD Sulsel optimistis bahwa melalui pemerataan anggaran, peningkatan kualitas pendidikan, dan perhatian pada sekolah swasta, Sulawesi Selatan dapat mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, menyampaikan bahwa perubahan mekanisme PPDB tahun ini mencakup jalur domisili yang mengutamakan kemampuan akademik, jarak terdekat, dan usia.
Sementara untuk sekolah unggulan, seleksi akan dilakukan melalui jalur prestasi yang dibobot berdasarkan nilai rapor dan hasil Tes Potensi Akademik (TPA).
“Penerimaan di sekolah unggulan tetap melalui jalur prestasi. Mekanisme ini akan berlangsung transparan, dan hasil TPA langsung diumumkan untuk menghindari kecurigaan,”jelasnya.
Iqbal juga menambahkan bahwa siswa yang memiliki hafalan Al-Qur’an minimal 10 juz akan diberikan kebebasan memilih sekolah yang diinginkan, namun tetap harus mengikuti tes seleksi. (rif)
