MAKASSAR, BKM — Langkah Pemerintah Kota Makassar, yang mendorong masyarakat untuk berwirausaha sebagai solusi menekan pengangguran mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Sejumlah legislator menilai pendekatan ini relevan, namun membutuhkan dukungan sistemik agar tidak menjadi sekadar slogan.
Sebelumnya Pemerintah Kota Makassar mengajak warga untuk mengubah pola pikir dari ingin menjadi pegawai menjadi pelaku usaha. Ia juga memperkenalkan program Mulia Creative Hub sebagai wadah pengembangan industri kreatif di Makassar. Namun, kondisi ketenagakerjaan Sulawesi Selatan yang belakangan kembali mengalami kenaikan jumlah pengangguran menjadi sorotan kalangan dewan khususnya di Makassar.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyatakan bahwa dorongan berwirausaha merupakan upaya strategis yang patut diapresiasi. Meski demikian, Ari menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menyiapkan infrastruktur pendukung, terutama bagi warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
”Jangan hanya mendorong warga jadi pengusaha, tapi tidak diberi akses permodalan, pelatihan, dan pasar. Harus ada ekosistem usaha yang konkret,” ungkapnya, Senin (28/7).
Lanjut Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar mengingatkan bahwa berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Sulsel pada Februari 2025 mencapai 238.800 orang naik sekitar 8.000 dari tahun sebelumnya. Di saat yang sama, angka PHK juga menunjukkan tren kenaikan.
Ia menyarankan agar program seperti Creative Hub tidak hanya menjadi simbol pembangunan, tetapi harus benar-benar menjadi ruang pemberdayaan yang terhubung dengan sektor industri dan pelaku UMKM di Makassar. “Program ini bagus, tapi harus menyentuh masyarakat di lapangan, bukan hanya dipusatkan di satu titik. Ini bukan sekadar urusan membangun gedung, tapi soal menyiapkan masa depan tenaga kerja,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar, dr Yulius Patandianan memberikan catatan tajam atas gagasan Pemkot Makassar, ia mengingatkan agar pendekatan wirausaha tidak menjadi pelarian atas persoalan pengangguran yang semakin kompleks.
”Berwirausaha itu harus ada pendampingan serius, pelatihan yang terukur, dan jaminan keberlanjutan usaha,” ujarnya.
Ia menyoroti fakta bahwa mayoritas angkatan kerja di Indonesia, termasuk di Makassar, masih didominasi lulusan SD hingga SMA. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan hanya 15 persen dari 145 juta angkatan kerja nasional yang berlatar belakang pendidikan tinggi.
”Realitas ini harus direspons dengan kebijakan yang realistis. Jangan biarkan masyarakat bertarung di pasar bebas tanpa bekal keterampilan dan modal,” ucapnya.
Ia mendorong agar pemkot bekerja sama dengan lembaga seperti BAZNAS dan Disnakertrans untuk memastikan program pelatihan benar-benar menghasilkan tenaga kerja mandiri dan produktif. “Creative Hub bisa jadi ruang pemberdayaan, tapi jangan eksklusif. Harus ada road map jelas agar program ini menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan korban PHK,” tuturnya.(ita)
