PINRANG, BKM — Bupati Pinrang, HA Irwan Hamid menghadiri rapat koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan haji 2025 di Aula Pemkab Pinrang, Rabu (24/9). Irwan menyoroti maraknya kasus penipuan biro perjalanan di sejumlah daerah yang berujung kerugian finansial sekaligus trauma mendalam bagi masyarakat.
Menurutnya, modus travel atau biro perjalanan haji nakal lazimnya memberikan janji keberangkatan meski sudah mengetahui kuota resmi dari Kerajaan Arab Saudi sangat terbatas.
“Kami minta pihak terkait memberikan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, sekaligus mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak tegas dan melindungi jamaah dari praktik curang semacam ini,” tegasnya.
Irwan memastikan pemerintah daerah akan terus berupaya menjaga kelancaran proses pemberangkatan maupun pemulangan Jamaah Haji asal Pinrang, demi kenyamanan dan keamanan jamaah. Dia menegaskan pentingnya sinergi antara Kemenag RI dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik biro perjalanan haji dan umrah nakal yang kerap merugikan jamaah.
Sementara itu, Kepala Kejari Pinrang, Agung Bagus Kade Kusimantara menegaskan praktik biro perjalanan nakal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan murni tindak pidana penipuan. “Dalam hal ibadah, kami akan menuntut maksimal. Ibadah tidak pantas dijadikan sarana penipuan, apalagi memanfaatkan niat suci masyarakat untuk mencari keuntungan pribadi,” ujarnya tegas.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, Kemenag, dan aparat penegak hukum, proteksi jamaah diharapkan semakin kuat. Upaya ini bukan hanya untuk menjamin keberangkatan haji dan umrah yang aman, tetapi juga menutup ruang bagi oknum biro perjalanan menjadikan ibadah suci sebagai ladang kejahatan. (ady/C)
