MAKASSAR, BKM–Sejumlah politisi yang tergabung dalam Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan mengaku kesal atas temuan lapangan pada proyek yang telah menghabiskan sekira Rp60 miliar dana berupa bendung dan embung yang terletak di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.
Kekesalan para wakil rakyat ini terungkap pada rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas tindak lanjut proyek Bendung Lalengrie dan lima paket pekerjaan jalan multi years 2025–2027.
Rapat dipimpin legislator Golkar Kadir Halid, di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Selasa (14/10), sementara yang hadir yakni perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Bina Marga dan Konstruksi.
Kadir Halid menjelaskan, pembahasan proyek Bendung Lalengrie dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan anggota Komisi D beberapa waktu lalu. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah persoalan teknis yang menghambat manfaat bendung tersebut bagi masyarakat.
“Dari hasil kunjungan, ada dua bangunan di sana, yakni embung dan bendung. Jarak antara embung dan sumber airnya sekitar 400 meter, sehingga sulit menarik air, apalagi debitnya kecil. Sementara bendung yang diresmikan tahun 2022 lalu, kini banyak mengalami kerusakan,” ungkap Kadir Halid.
Ia menegaskan, perbaikan bendung harus didahului dengan kajian teknis oleh tim ahli untuk memastikan solusi yang tepat dan tidak sekadar penambahan anggaran tanpa dasar yang jelas.
Menurutnya, persoalan ini harus diteliti dulu secara mendalam. Karena itu, rapat kita tunda untuk mengundang konsultan agar memberikan penjelasan teknis terkait kondisi aktual di lapangan,”pinta Kadir Halid.
Kadir juga menyoroti belum optimalnya manfaat proyek bagi masyarakat sekitar, meski sebagian warga telah menyerahkan lahan mereka untuk pembangunan.
“Masyarakat di sekitar proyek belum merasakan manfaat dari bendung maupun embung. Padahal mereka sudah menyumbangkan tanahnya,” tambahnya.
Kekesalan sama juga disampaikan legislator Nasdem Mohammad Sadar. “Saya sudah kesana, tapi debit airnya itu tidak cukup, semua saluran yang dibuat itu terlihat kering,”jelas Muhammad Sadar.
Pertanyaan miris juga disampaikan Lukman B Kady. “Katanya sebelum dibangun dilakukan survei, tapi faktarnya pipa diatas sementara air dibawah, jadi bagaimana caranya air bisa naik”tanya Lukman B Kadi heran.
Selain itu, legislator PDIP Esra Lamban, legislator Demokrat Muhtadin dan legislator PPP Rusli Sunali juga meminta agar OPD serius melakukan evaluasi sebelum kembali menurunkan anggaran untuk perbaikan.
Kadis Tarkim Sulsel Andi Bakti Haruni yang dicecar pada wakil rakyat terlihat berkelit karena tahun 2021 dan 2022 dirinya belum menjabat Kadis Tarkim. (rif)
