MAKASSAR, BKM–Masalah air bersih, seragam gratis, Iuran sampah kembali menjadi sorotan warga di Kecamatan Bontoala dalam kegiatan Reses.
Legislator Partai Gerindra selaku Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi menerima langsung keluhan warga Kelurahan Baraya terkait sulitnya akses air bersih, seragam gratis dan PDAM di wilayah mereka pada kegiatan reses berlangsung di Jalan Kandea I RT 05 RW 04, Kelurahan Baraya, Selasa (14/10).
Dalam pertemuan itu, sejumlah warga mengeluhkan kualitas dan distribusi air yang tidak lancar. Mereka menyebut, air yang keluar dari kran rumah sering tercampur lumpur bahkan berbau, sementara beberapa lorong sama sekali tidak mendapatkan pasokan. Iuran sampah juga diminta di gratiskan
Menanggapi hal tersebut, Andi Pahlevi menegaskan bahwa masalah air bersih di Baraya akan menjadi salah satu prioritas yang akan ia dorong pada pembahasan APBD Pokok 2026. “Masalah air bersih ini akan kami perjuangkan bersama pemerintah kota. Kami sudah menjadwalkan rapat pembahasan APBD pokok pada November mendatang, dan insyaallah akan kami masukkan dalam program 2026,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, hasil pantauan awal menunjukkan ada indikasi kebocoran saluran dan pencampuran air bersih dengan limbah rumah tangga. Kondisi itu menyebabkan suplai air di beberapa titik Baraya menjadi tidak layak konsumsi.
”Kita akan koordinasikan langsung dengan PDAM. Ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan air bersih, warga juga menyampaikan keluhan terkait iuran sampah dan seragam sekolah yang dinilai masih membebani keluarga berpenghasilan rendah. Andi Pahlevi mengatakan, dirinya akan mengomunikasikan persoalan itu kepada dinas terkait agar ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
Sementara itu, Lurah Baraya, Arif, yang turut hadir dalam kegiatan reses, mengapresiasi langkah cepat dewan dalam menindaklanjuti keluhan warganya. “Masalah air nanti kami koordinasikan ke PDAM. Kami minta warga melapor langsung agar bisa ditindaklanjuti. Alhamdulillah, selama ini PDAM cukup membantu jika ada laporan yang jelas,” ujarnya.
Andi Pahlevi menutup pertemuan dengan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat. Ia menyebut, reses bukan sekadar kewajiban formal, tetapi bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan aspirasi warga benar-benar terwujud dalam kebijakan pemerintah. (ita/rif)
