BPJS Ketenagakerjaan Dukung Penuh Program 10.000 Hunian Pekerja

MAKASSAR, BKM — BPJS Ketenagakerjaan menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemerintah dalam mewujudkan 10.000 hunian pekerja pada acara ground breaking dan Pencanangan Pembangunan Griya Pekerja, Jakarta pada Selasa, 4 November 2025, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) pada 15 Oktober 2025.
Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menugaskan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) dalam bentuk Griya Pekerja — hunian layak dan terjangkau bagi pekerja Indonesia.
Langkah awal program diwujudkan dengan pencanangan pengembangan Griya Pekerja di Gedung Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang menjadi simbol kolaborasi antara Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan hunian sewa bagi pekerja, khususnya di kawasan padat aktivitas ekonomi.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan, penyediaan hunian pekerja adalah bentuk konkret keberpihakan negara kepada tenaga kerja.
”Langkah ini merupakan wujud komitmen kita untuk membantu mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan akses transportasi dan lokasi kerja. Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah berkomitmen menghadirkan sedikitnya lima titik proyek dan fasilitas untuk minimal sepuluh ribu pekerja,” ujar Muhaimin.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga agar pemberdayaan pekerja berjalan lebih terintegrasi mulai dari peningkatan kapasitas, produktivitas, hingga kesejahteraan keluarga.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari turut mengapresiasi upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam melanjutkan pembangunan Griya Pekerja yang telah dimulai di Batam.
”Apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menjadi inspirasi bagi lembaga lain untuk ikut bergotong royong menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menjelaskan, program Griya Pekerja merupakan bagian dari upaya lembaganya menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi peserta.
”Kami tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kerja, tetapi juga membantu meringankan beban hidup mereka melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara bagi pekerja Indonesia,” ungkap Pramudya.
Berdasarkan Master Plan Griya Pekerja 2025–2029, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan di lima wilayah industri strategis Jakarta, Cikarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten dengan total lebih dari 2.100 kamar baru yang mampu menampung hingga 8.500 pekerja pada tahun 2029.
Selain membantu menekan biaya hidup (living cost), program ini juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal di sekitar kawasan industri melalui peningkatan daya beli masyarakat, pembukaan peluang usaha, dan penguatan ekosistem sosial yang produktif serta inklusif.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo, Haryanjas Pasang Kamase, menegaskan semangat menghadirkan Griya Pekerja juga dirasakan hingga ke tingkat daerah.
”Kami di daerah menyambut dengan penuh semangat program ini. Bagi para pekerja di kota-kota berkembang seperti Palopo, keberadaan hunian terjangkau menjadi kebutuhan mendesak. Kami siap mendukung agar inisiatif nasional ini dapat diwujudkan di berbagai wilayah, sesuai karakter dan potensi daerah masing-masing,” ujarnya.
Haryanjas menambahkan, keberadaan hunian pekerja akan memberi dampak ganda bagi daerah selain membantu pekerja hidup lebih layak, juga menggerakkan sektor informal di sekitar kawasan tempat tinggal mereka. (mir)