MAKALE, BKM–Komisi I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja menggelar rapat maraton membahas Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tana Toraja 2026 bersama OPD mitra kerjanya.
Pembahasan dikomisi I dipimpin sang ketua legislator Gerindra Medi Sura’ Matasak, komisi II dipimpin legislator Nasdem Semuel Pali Tandirerung dan komisi III dipimpin legislator Golkar Agustinus Patinggi.
Usulan program dari OPD dibedah tiap komisi secara cermat dan teliti gegara tranfer dari pusat ditengarai berkurang kisaran 200 milyar.
Kondisi tersebut membuat Pemda Tana Toraja harus hemat belanja dan diperioritaskam program strategis unggulan pro rakyat.
Pembahasan dokumen KUA-PPAS APBD Induk Tahun Anggaran 2026 menarik sebab tanggal jadwal penetapan APBD induk terakhir 30 November 2026.
Pantauan koran ini, anggota komisi konsen menyoroti berbagai program strategis yang akan diusulkan OPD tahun 2026.
Legislator Gerindra selaku Wakil Ketua DPRD Leonardus Tallupadang menegaskan pembahasan KUA-PPAS ini merupakan bagian penting proses perencanaan anggaran daerah hendaknya mengedepankan asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran.
Beliau berharap OPD mitra menyusun program kerja yang realistis, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Anggota dewan akan mengawal secara ketat setiap usulan program agar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,”ujarnya.
Sejumlah kepala OPD memaparkan program kerja dan usulan anggaran akan diajukan di APBD Induk 2026 capaian program tahun berjalan maupun kendala dihadapi pelaksanaannya.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari rangkaian agenda DPRD Tana Toraja menyusun kebijakan anggaran yang transparan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat (gus/rif/c).
