MAKASSAR, BKM–Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Makassar yang juga Anggota Komisi D DPRD Makassar, Rezki mengatakan bahwa pembangunan keluarga harus menjadi agenda politik pembangunan yang mendapat perhatian serius dari pemkot.
Menurut Rezki, Demokrat memandang penguatan institusi keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan sumber daya yang unggul, sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan Makassar di masa depan.
“Partai Demokrat meyakini bahwa keluarga adalah pilar utama pembangunan bangsa dari keluarga yang kuat akan lahir generasi yang sehat, berkarakter, produktif, dan memiliki daya saing. Karena itu, kami di DPRD berkewajiban memastikan setiap program DPPKB tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya, Senin (6/7)
Legislator Fraksi Mulia DPRD Makassar ini mengaku pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh pembangunan manusia melalui kebijakan yang memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program-program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) agar seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Program keluarga berencana, penguatan ketahanan keluarga, edukasi kesehatan reproduksi, hingga percepatan penurunan stunting harus menjadi prioritas pembangunan. Kami akan terus mengawal kebijakan ini melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.
Menurut Anggota Komisi B DPRD Makassar ini menilai politik harus menjadi instrumen untuk menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat, termasuk dalam upaya membangun keluarga yang berkualitas. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat utama agar program pembangunan keluarga dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
“Demokrat selalu mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pembangunan keluarga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen bangsa. Karena itu, kami akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat agar setiap aspirasi dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan sosial yang dihadapi warga,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPPKB Makassar, Andi Irwan Bangsawan menjelaskan bahwa arah kebijakan DPPKB saat ini difokuskan pada penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Program tersebut dirancang sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan ketahanan keluarga, pengendalian penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana, serta percepatan penurunan prevalensi stunting.
“Program Bangga Kencana tidak hanya berorientasi pada pengendalian angka kelahiran, tetapi menjadi pendekatan menyeluruh dalam membangun keluarga yang berkualitas. Kami terus memperkuat pendampingan keluarga berisiko stunting, meningkatkan akses pelayanan kontrasepsi, memberikan edukasi kesehatan reproduksi, membina remaja, hingga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga. Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan DPRD, tenaga kesehatan, kader, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan keluarga merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi penerus Kota Makassar. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat agar Program Bangga Kencana mampu melahirkan keluarga yang tangguh, sehat, sejahtera, dan menjadi fondasi bagi kemajuan Kota. (ita/rif)
