MAKASSAR, BKM– Kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang cepat, transparan, dan profesional.
Pemerintah kecamatan dinilai harus mampu bertransformasi menjadi garda terdepan pelayanan yang responsif sekaligus menjadi ujung tombak pelaksanaan program pembangunan di wilayah.
Melalui agenda pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, DPRD Makassar ingin memastikan seluruh program yang dijalankan berjalan efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik ke tingkat bawah.
Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Anggota DPRD Kota Makassar, Sangkala Saddiko mengatakan kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi institusi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan di tingkat kecamatan akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk memastikan seluruh pelayanan yang diberikan berjalan sesuai harapan. Kecamatan sebagai garda terdepan harus mampu menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan berkualitas,” ungkapnya, Senin (6/7).
Masyarakat tidak boleh dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit. “Sebaliknya, pemerintah harus hadir memberikan solusi melalui pelayanan yang profesional, sehingga setiap warga dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara di tengah kehidupan mereka,” ujar Wakil Ketua Fraksi Amanat Persatuan Indonesia DPRD Makassar.
Menurutnya, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar diimplementasikan dengan baik di tingkat kewilayahan. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja kecamatan harus dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan terus mengalami peningkatan.
Ia menjelaskan, forum pengawasan juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi mengenai pelayanan administrasi, koordinasi pembangunan, penanganan persoalan sosial, hingga kebutuhan infrastruktur di lingkungan masing-masing. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD untuk disampaikan kepada Pemkot Makassar.
Ia berharap hasil pengawasan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Makassar, Adi Akbar menilai kecamatan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta respons terhadap berbagai persoalan warga harus terus diperkuat.
“Pengawasan yang kami lakukan merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD untuk memastikan pelayanan publik terus mengalami perbaikan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Karena itu, kami ingin setiap kecamatan mampu meningkatkan kualitas pelayanannya, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem administrasi, maupun koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, pelayanan yang baik akan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” jelasnya.
Ia menegaskan, kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan berbagai program pembangunan di wilayah. Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat dipengaruhi kinerja pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang berada di garis terdepan. (rif)
