MAKASSAR, BKM–Legislator Nasdem selaku Anggota Komisi D DPRD Sulsel Muhammad Sadar, menghadiri pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
Pada kesempatan itu, Komisi D DPRD Sulsel mendorong penyesuaian harga kontrak proyek multiyears menyusul lonjakan harga material yang dinilai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek jalan di daerah.
Menurut Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel ini, pembahasan mencakup proyek jalan paket 1 hingga paket 6 yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sulsel. Kenaikan harga material, kata dia, menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan proyek.
“Proyek multiyears yang sedang berjalan tahun ini menghadapi tantangan akibat kenaikan harga material. Harga solar industri yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi sudah naik sekitar 130 persen, sementara harga aspal mengalami kenaikan hingga hampir 80 persen,” ujar Sadar.
Muhammad Sadar mengatakan harga Asbuton saat ini masih lebih tinggi dibandingkan aspal impor maupun aspal produksi Pertamina.
Ia menyebut harga Asbuton mencapai sekitar Rp18 juta per metrik ton, sedangkan aspal Pertamina di kisaran Rp13,5 juta per metrik ton.
Selain faktor harga, ia menilai pemerintah juga harus memastikan kualitas Asbuton melalui pengujian yang komprehensif. Menurutnya, kualitas produk harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
“Sudah mahal, kualitasnya juga harus benar-benar dipastikan. Jangan sampai harganya tinggi tetapi kualitasnya belum bisa dijamin,” katanya.
Selain itu, Muhammad Sadar juga menyoroti kebutuhan aspal nasional yang mencapai lebih dari 1,4 juta ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi aspal Pertamina hingga kini belum mencapai 400 ribu ton per tahun.
Ia berharap pemerintah terus meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar ketergantungan terhadap aspal impor dapat dikurangi.
“Harapan kami, kilang yang dimiliki Pertamina bisa dimanfaatkan lebih optimal sehingga impor dapat ditekan. Kualitas aspal Pertamina sebenarnya sudah setara dengan aspal impor, hanya kapasitas produksinya yang masih terbatas,” ujarnya.
Di sisi lain, Muhammad Sadar mengingatkan seluruh rekanan yang mengerjakan proyek infrastruktur, khususnya proyek multiyears, untuk mengutamakan kualitas pekerjaan.
Menurutnya, proyek multiyears dengan nilai lebih dari Rp2 triliun harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Muhammad Sadar menegaskan dirinya tidak menolak penggunaan Asbuton. Ia hanya meminta pemerintah mengambil keputusan berdasarkan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek harga dan kualitas.
Dari hasil pertemuan itu, Kementerian PU mengisyaratkan penyesuaian harga kontrak dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kalau LKPP menyetujui dan sudah ada penandatanganan, maka harga kontrak bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Namun, prosesnya harus melalui kajian yang matang,” katanya.
Sadar menegaskan, kehati-hatian diperlukan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Menurutnya, pemerintah juga harus mengantisipasi kemungkinan harga material kembali normal setelah penyesuaian kontrak diberlakukan.
“Jangan sampai harga disesuaikan saat ini, kemudian harga kembali normal. Itu bisa menjadi pertanyaan dan berpotensi menjadi temuan. Karena itu, LKPP harus mengambil sikap yang jelas dan memiliki dasar yang kuat,” ujarnya.
Selain itu, Sadar mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas PU Bina Marga Sulsel terkait progres proyek multiyears. Ia meminta agar kontraktor yang mengalami keterlambatan akibat kenaikan harga material tidak serta-merta dikenai sanksi.
Menurutnya, rekanan masih dapat melanjutkan pekerjaan pada item lain, seperti pembangunan bahu jalan dan pekerjaan pendukung, sembari menunggu kepastian mengenai penyesuaian harga material. (rif)
