MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel ternyata serius ingin mewujudkan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) yang dikhususkan ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memiliki rumah.
Rusunawa tersebut berada tepat di belakang Kantor Gubernur Sulsel.
Tahap awal, pemprov berencana membebaskan lahan dengan anggaran sebesar Rp4,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.
Rencananya tahun 2017, pemprov merencanakan pembangunan dua twin blok rusunawa di sana.
Kepala Biro Pengelolaan Aset, Ahmadi Akil membenarkan rencana pembebasan lahan untuk rusunawa. Menurutnya,
Biro Aset Sulsel sendiri yang mengusulkan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk pembebasan lahan seluas satu hektare.
Sesuai perencanaan, total ada 10 hektare yang akan dibebaskan di belakang kantor gubernur. Rencana ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak 2012, namun baru kini mulai dianggarkan.
Ahmadi dia berharapa tahun depan lahan seluas 10 hektare itu bisa dibebaskan seluruhnya tahun depan.
“Yang penting ada akses jalan masuk,” ujar Kepala Biro Aset Sulsel, Ahmadi Akil, Jumat, 26 Agustus.
Dari perhitungan 2012 lalu, untuk 10 hektare, dibutuhkan anggaran pembebasan sebesar Rp30 miliar. Tetapi anggaran tersebut dipastikan sudah naik, seiring kenaikan harga lahan.
Untuk kepentingan pembebasan lahan, Biro Aset sudah melakukan rapat koordinasi dengan Biro Pemerintahan Umum serta Biro Hukum, kemarin.
“Sejauh ini tidak ada kendala berarti yang ditemukan. Kita sudah pernah sosialisasikan rencana ini. Tinggal rapat dengan camat dan lurahnya,” pungkas Ahmadi. Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, berharap, Rusunawa yang diperuntukan bagi PNS yang belum memiliki rumah ini, progresnya sudah terlihat 2017 mendatang.
Syahrul berharap, rusunawa yang dibangun di belakang Kantor Gubernur ini untuk bisa lebih mendekatkan PNS ke tempat kerja. Selain bisa menghemat biaya transportasi, ini juga bisa meningkatkan kedisiplinan.
“Ini bisa kita khususkan bagi PNS baru yang belum memiliki rumah. Tetapi tidak boleh dimiliki, harus tetap menjadi aset daerah. Mereka melalui seleksi, harus yang rajin dan betul-betul berkinerja baik,” katanya.(rhm/war)
