RAPBD Lambat, Rakyat Buntung

JENEPONTO, BKM — Lambannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto menyerahkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 ke DPRD Jeneponto, sangat disayangkan sejumlah lembaga di daerah tersebut. Pasalnya, hingga memasuki bulan Maret 2017 belum juga dilakukan pengesahan. ”Siapa yang untung dan siapa yang buntung. Yang jelas, tidak ada yang untung baik legislatif maupun eksekutif yang tidak terpisahkan. Tapi yang pasti, rakyatlah yang buntung. Karena Rp600 miliar yang akan dipakai untuk membangun, tidak bergerak,” ujar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jeneponto, Muh Syarif Karaeng Patta saat menjadi narasumber dalam Diskusi Samboritta berjudul ‘APBD lambat siapa yang untung dan siapa yang buntung’ yang digelar LSM Lekat Maggalatung di Warkop Balla Kopi, Jalan Landapase, Bontosunggu, Jumat (3/3). Acara ini turut dihadiri kalangan penggiat LSM, mahasiswa, wartawan, dan sejumlah komponen lainnya. Narasumber lainnya, Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin Karaeng Gassing serta anggota DPRD Sulsel, Syamsuddin Karlos Karaeng Lagun. Dialog ibi dipandu Khaerulla Loji.
Lanjut Muh Syarif mengatakan, keterlambatan penetapan tentu punya alasan. ”Saya tidak mau merinci terlalu dalam, apakah faktor pusat atau propinsi. Yang penting, biar lambat asal selamat.
Karena tahun 2016 ada aturan baru tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) inilah yang paling banyak menyita waktu dibuatkan Perbup pengangkatan pejabat dan perangkatnya. Yang pasti, kita semua mau APBD ditetapkan tepat waktu, jelas Muh Syarif Karaeng Patta.
Hal ini mendapat respon dari Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin Karaeng Gassing. Dikatakan, eksekutif dan legislatif adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. ”Kalau ada yang disalahkan tentang keterlambatan karena kami yang paling bertanggung jawab. Tapi perlu diketahui, kita lama menunggu Rancangan APBD dari eksekutif karena kita sudah didesak dari segala arah. Tapi juga harus maklum dengan dalih OPD baru kita tidak bisa berkutik, kalau sudah menyangkut teknis, doakan hari Jumat 10 Maret 2017 APBD Jeneponto TA 2017 sudah bisa ditetapkan,” janji Kasmin.
Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Syamsuddin Karlos Karaeng Lagu, mengatakan, dirinya tidak bisa campuri tentang keterlambatan APBD. Karena dirinya bukan lagi berkiprah di Jeneponto. ”Saya sudah di DPRD Provinsi Sulsel. Yang jelas, siapa untung dan siapa buntung, tentunya rakyatlah yang buntung. Karena roda perekonomian masih bertumpu pada anggaran Jeneponto. Adakah investor di Jeneponto, tentu ada. Tapi sedikit pengaruhnya kepada kehidupan rakyat Jeneponto,” terangnya.
Keluar dari topik, kata Karaeng Lagu, sudah diketahui penyakitnya untuk mendongkrak pendapatan perkapita rakyat dari Rp 10 juta menjadi Rp.15 juta per tahun misalnya, solusinya adalah ketersediaan air yang selama ini petani satu kali panen menjadi dua kali panen. Untuk itu, diminta termaktub di APBD Jeneponto agar dianggarkan pembangunan sumber-sumber air per kecamatan di 11 kecamatan secara simultan. Pasti rakyat sejahtera.
Saya juga tantang anggota DPR RI, Muchtar Tompo, diskusi waduk Kelara Kareloe,” jelas Karaeng Lagu.
Sekretaris BPC HIPMI Jeneponto Fausan, mengemukakan, kalangan pelaku usaha dan mahasiswa sebenarnya sudah marah, kenapa setiap tahun penetapan APBD selalu terlambat. ”Jangan-jangan eksekutif dan legislatif mau sama mau, maka rakyatlah yang buntung. Tahun 2018 mendatang, kami tidak mau dengar lagi ada alasan. Misalnya OPD baru yang perlambat APBD. Sedangkan kabupaten lain sama,” jelas Fausan dengan nada tegas.
Demikian juga Direktur LSM Pattiro Jeka, Suryani Hajar, mengatakan, tidak ada alasan OPD baru jadi pemicu keterlambatan APBD. Yang pasti, ada yang tidak maksimal bekerja untuk kepentingan rakyat.
Sedangkan perwakilan wartawan, F Karaeng Kulle, menambahkan, sudah ada regulasi tentang jadual tahapan penetapan APBD, termasuk APBD Jeneponto,yakni jangka waktunya sampai 30 Desember.
”Kenapa molor terus setiap tahun. Aneh,” ujar Karaeng Kulle. (krk/mir/c)