BP-PAUD dan Dikmas Gelar Rakor

MAKASSAR, BKM– Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Sulawesi Selatan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para pejabat dinas dan satuan pendidikan se-Sulsel. Rakor ini dilaksanakan pada Rabu-Jumat (29-31/3) di Kantor BP-PAUD dan Diknas Sulsel.
Rakor tersebut bertujuan dalam rangka memfasilitasi terbangunnya koordinasi antara UPT Pusat dengan Kabupaten/Kota.
Adapun yang hadir dari berbagai instansi ada 48 peserta. Antara lain Ketua Bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Se-Sulsel, Kepala Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar dari Makassar, Bone, Enrekang, Soppeng, dan Bantaeng, Ketua PKBM dari Barru, Sidrap, Bantaeng, dan Bone, Ketua HIPKI Sulsel, Ketua HIMPAUDI Sulsel, Kepala Seksi Kesetaraan Kota Makassar, Kepala Seksi PAUD dari Barru, Sidrap, Sinjai, Gowa, Pangkep, dan Palopo, Penilik Makassar, Barru, Bulukumba, Bone, dan Wajo.
Dirjen PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar dalam sambutannya mengatakan, jika usia empat tahun pertama pada anak adalah usia kritis. Menurutnya, pada usia tersebutlah tahap-tahap perkembangan otak anak. “Pada usia tersebutlah anak sudah mengenal simbol-simbol, keterampilan sosial sederhana, dan keterampilan kognitif. Maka dari itu PAUD sangatlah penting.
Namun pada kenyataannya, ternyata saat ini PAUD dan Dikmas bukanlah prioritas nasional. Kemendikbud saat ini saja hanya menganggarkan sekitar sembilan persen dari total anggaran pendidikan untuk PAUD. Hal ini berbeda jauh dari anggaran yang diperuntukkan sebagian besar untuk Pendidikan Dasar dan Menengah,” tegasnya.
Maka dari itu, Harris menambahkan, jika pihak Ditjen PAUD dan Dikmas pada tahun ini akan mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai akan meningkatkan kualitas PAUD. Kebijakan tersebut diantaranya adalah Memperluas dan meningkatkan mutu program kesetaraan untuk menjangkau anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) serta usia dewasa; Meningkatkan akses dan mutu PAUD; Memberantas buta aksara; Meningkatkan kualitas satuan pendidikan dengan memnuhi SNF; Meningkatkan kompetensi keluarga dalam mendidik anak; Memperkuat kemampuan UPT sebagai pengembangan model, pengembangan mutu, pembinaan dan evaluasi dan penerapan SNPK; Meningkatkan layanan mutu kursus dan pelatihan; Mempererat kerjasama pusat, daerah dan pemangku kepentingan sebagai ekosistem PAUD dan Dikmas, dan Mempertahankan wilayah dari korupsi.
“Kami berharap, dari kebijakan ini bisa lebih membuat PAUD sebagai pendidikan yang dianggap penting,” tutup Harris.(nug/war/c)