LUWU, BKM — Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu (IPMIL) menggelar unjuk rasa di Kantor Rayon PLN Belopa, Kamis (3/8). Dalam aksinya massa mendesak pencopotan Kepala Rayon PLN Belopa Yanuardi Arif.
Yanuardi dinilai sewenang-wenang terkait pemutusan meteran listrik milik salah seorang warga Rengga. Pemutusan tersebut membuat Rengga menyetop produksi usahanya dan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
“Kami pertanyakan denda pencabutan sebesar Rp 23 juta oleh PLN,” ujar Alfian Jenderal Lapangan IPMIL saat menjalankan aksinya di Kantor Rayon PLN Belopa, Kamis (3/8).
Dari kantor PLN, massa kemudian bergeser ke gedung wakil rakyat. Di Gedung DPRD Luwu mereka diterima Wakil Ketua DPRD Luwu Arifin Wajuanna, Summang dan Nuralam Tagan.
Didepan pengunjuk rasa, Arifin meminta PLN memberi penjelasan detail soal pemutusan meteran milik Rengga. Kepala Rayon PLN Belopa Yanurdi Arif menjelaskan, setelah menurunkan tim khusus di lapangan pihaknya menemukan ada kecurangan karena segel meteran sudah dirusak.
“Pembayaran bulanan jika menggunakan meteran 3500 WA sesuai aturan diatas Rp 1 juta tapi kenyataannya yang dibayar hanya Rp 200-Rp 300 ribu apalagi pelanggan ini memiliki usaha las, dan setelah dilakukan pengecekan dengan alat ukur MCB ya tidak jatuh berarti ada kecurangan selama ini,” tutur Yanuardi.
Namun pernyataan Yanuari dibantah Rengga. Menurutnya kalau bermasalah kenapa baru sekarang diputus. Bahkan pihak PLN sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan atas meteran miliknya.
Ketua Umum Pengurus Pusat IPMIL Paisal menambahkan diduga ada kesalahan penggunaan daya listrik. “Jangan jangan dayanya tak sampai 3.500 WA karena Rengga mengaku tak pernah mengutak atik meterannya bahkan diarahkan pihak PLN untuk mengganti meteran jika tidak di ganti akan meledak,ini ada apa dengan PLN Belopa,” jelas Paisal.
Sementara anggota DPRD Luwu Summang menyorot keras pernyataan Yanuardi yang menyerahkan ke pihak PLN Cabang Palopo untuk menangani lebih serius soal permintaan Rengga untuk dibijkasanai soal pemutusan meterannya.
“PLN Belopa tak bisa bersikap begitu, harus ada solusi. Kalau begini PLNnya yang tak benar sebab ada juga hak masyarakat yang mesti dihargai,”tegas Summang. (wan/C)
