LUTIM, BKM — Fraksi Partai Nasdem Luwu Timur menilai temuan Silpa senilai Rp54,9 milyar menciderai pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK – RI Perwakilan Sulsel.
Juru bicara Fraksi Nasdem, Iwan Usman pada rapat sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi yang digelar di ruang Banggar DPRD Luwu Timur, Senin (14/8).
Menurut Iwan, menunjukkan keteledoran dan kekurang cermatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyajikan laporan – laporan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Selisih Silpa ini telah menjadi keresahan publik.
“Fraksinya berpendapat ini menjadi tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif untuk menuntaskan permasalahan ini sehingga keresahan dan tanda tanya besar publik bisa terjawab secara detail dan akuntabel,” paparnya.
Terkait SiLPA senilai Rp156 milyar dalam LHP BPK, kata Iwan, Fraksi Nasdem berpendapat bahwa SILPA tersebut masih cukup besar bila dilihat dari aspek perencanaan ini menandakan tidak terintegrasinya perencanan dan tindakan dilapangan dengan baik.
“Masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan tidak bisa terealisasi padahal sudah direncanakan dan dikaji secara menyeluruh,” ungkapnya.
Catatan lainnya untuk Pemkab yakni, perlu adanya reward dan punishment terhadap ASN yang karena prestasinya ataupun kelalaiannya secara sengaja ataupun tidak disengaja. (alp/C)
