Sekkot Sesalkan Minimnya Pegawai Lolos Ujian Sertifikasi

PAREPARE, BKM — Sekretaris Kota Parepare Mustafa Mappangara mempertanyakan rendahnya tingkat kelulusan pada setiap ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang jasa yang diselenggarakan pemkot. Selama empat tahun kegiatan ini digelar, hanya menghasilkan 192 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Di sisi lain, jumlah kegiatan dalam APBD Kota Parepare setiap tahunnya tergolong sangat besar. Untuk tahun 2015 misalnya, ada 1.572 kegiatan dalam APBD Kota Parepare. Kegiatan ini tersebar di 34 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Artinya, jumlah PPK yang memiliki sertifikasi tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan yang harus ditangani.
Penegasan ini disampaikan Mustafa saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Hotel Edotel, Selasa (8/9). Acara yang berlangsung hingga Sabtu (12/9) ini digelar Bagian Pembangunan bekerja sama Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Peserta terdiri dari staf dan pejabat Pemkot Parepare.
Mustafa menyesalkan tidak adanya pimpinan SKPD yang mengikuti kegiatan tersebut. Karena menurutnya, pimpinan SKPD perlu memahami berbagai aturan terkait pengadaan barang jasa. “Jadi, salah kalau kepala dinas tidak mau mengikuti kegiatan ini karena tidak ingin menjadi PPK,” kata Mustafa.
Menurut Sekkot, dengan memahami aturan pengadaan barang jasa, mereka bisa memberikan bimbingan kepada staf yang menjadi PPK di unit kerjanya. Iapun berharap, pada ujian sertifikasi kali ini, peserta bersungguh-sungguh mengikuti ujian sertifikasi sehingga dapat lulus dan memenuhi standar kualifikasi sesuai yang diharapkan.
Mustafa minta peserta bimtek untuk tidak takut menjadi PPK. Pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap berbagai aturan terkait pengadaan barang jasa yang diperoleh melalui kegiatan tersebut, kata dia, menjadi bekal untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai PPK dengan baik.
“Sebenarnya ikut ujian seperti ini tidak terlalu sulit. Hanya kurang perhatian. Ada juga memang yang tidak mau lulus karena tidak mau menjadi PPK atau panitia pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Kabag Pembangunan Haryanto menjelaskan, bimtek ini merupakan amanat Perpres 54 tahun 2010. Saat ini, kata dia, pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa sangat ketat, prosedurnya baku, dan hanya dilakukan oleh mereka yang telah memenuhi kualifikasi tertentu.
Setelah mengikuti bimtek, kata Haryanto, para peserta wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan LKPP. Ujian ini rencananya dilaksanakan Sabtu (12/9) mendatang di Hotel Edotel Parepare. Untuk pemateri Bintek, selain tim LKPP Jakarta juga hadir tim dari Kementerian Perindustrian. (smr/rus/c)