MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo angkat bicara terkait maraknya peredaran obat-obatan ilegal di kalangan masyarakat. Secara tegas dia menginstruksikan kepada seluruh aparat terkait untuk memperketat pengawasan.
Dia juga memerintahkan mulai dari bupati, wali kota, camat hingga lurah/kepala desa tidak tinggal diam dalam memantau aktifitas sekelilingnya, termasuk masyarakat. Jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan terkait peredaran obat ilegal dan narkoba, segera dilaporkan ke aparat terkait.
“Semua pihak harus mengambil peran mendeteksi peredaran obat-obat keras, bukan hanya narkoba. Segera laporkan, ” tegas Syahrul di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (18/9).
Lebih lanjut, SYL juga meminta agar pemerintah daerah untuk menutup apotik atau penyalur obat yang melanggar.
“Saya meminta bupati menindak tegas apotik atau penyalur obat yang coba bermain-main dari aturan yang ada, jangan ragu menutup apotik mana saja,” sebutnya.
Dia juga meminta pihak kepolisian dan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) untuk bertindak tegas terhadap apotik atau penyalur obat yang melakukan pelanggaran.
“Tutup saja itu apotek atau penyalur obat yang melakukan pelanggaran. Harus ada ketagasan, ” jelasnya.
Lebih jauh dikatakan, dirinya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk gerak cepat dan tanggap terhadap perkembangan yang terjadi saat ini. Perkecil ruang gerak para pengedar narkoba.
“Kemarin saya sudah perintahkan BNN turun tangan, apa saja mulai dari antisipasi gejala,” kata SYL.
Peredaran obat keras dan narkoba di kalangan masyarakat sudah di kategorikan cukup mengkhawatirkan.
Setelah Jumat pekan lalu, BPOM menemukan 29 ribu butir PCC di salah satu perusahaan besar farmasi (PBF) di Jalan Korban 40 Ribu Jiwa, obat ilegal sebanyak 300 biji PCC tersebut kembali ditemukan dalam 30 paket. Satu paket berisi 10 butir pil.
“Sepekan terakhir, BPOM sudah mengamankan sekitar 30.000 lebih pil PCC,” ungkap Kepala BPOM Sulsel, M Guntur.
Penjual berdalih mendapatkannya dari Kendari dan akan diedarkan di kota Ambon.
“Sama yang PBF PT SS itu jumlahnya sudah 30.000an lebih yang ditemukan,” tambahnya.
Guntur juga mengatakan, beberapa PBF di Sulsel lagi dalam target. Laporan masyarakat terkait PBF yang menjual obat ilegal sudah didaftar. Ia tak menampik jika PBF rawan menyelewengkan obat daftar G.
“Kami lakukan sidak setiap minggu. Namun, munculnya PCC kembali ini kita diminta dari pusat lakukan pengawasan berlapis. Ada beberapa yang berpotensi dan sementara dalam target,” sebutnya.
Guntur mengatakan pemilik pil PCC termasuk PT SS sudah dalam pengawasan kepolisian dan BPOM. Namun pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Untuk sanksi sendiri, kata Guntur bisa jadi pemberhentian sementara pengoperasian, pencabutan izin ataupun sanksi pidana.
“Hari ini (kemarin, red) kita mulai lakukan pemeriksaan. Nanti kita lihat tergantung hasil pemeriksaannya. Bisa pemberhentian sementara, pencabutan izin dan pidana,” jelasnya.
Ditanya apakah dengan adanya kejadian tersebut, PBF PT SS akan dihapus ijinnya untuk memasok obat ke rumah sakit atau apotek, Guntur mengaku belum bisa memastikan. Padahal, dari kesalahan PBF sendiri sudah melanggar UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 196-197.
“Kita hanya mengusulkan. Yang berhak memutuskan adalah Kementerian Kesehatan karena izin PBF dari sana,” ucapnya. (rhm)
