MAKASSAR, BKM–Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengaku akan mengevaluasi direksi perusahaan daerah di Kota Makassar dalam waktu dekat.
Evaluasi tersebut dilakukan termasuk karena adanya rekomendasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar saat Paripurna Pengesahan APBD P, Selasa (14/11) lalu.
Dua perusda yakni Perusda Rumah Potong Hewan dan PD Bank Perkreditan Rakyat juga dinilai malas untuk menghadiri panggilan dewan dan tidak menyetorkan devidennya ke pemerintah kota.
Legislator Fraksi PAN, Hasanuddin Leo membenarkan telah merekomendasikan direksi perusahaan daerah untuk segera di ganti, ia juga meminta wali kota segera melakukan evaluasi terhadap perusda yang over tenaga hingga mempengaruhi pos pengeluaran belanja daerah.
“Banyak perusaan daerah yang over tenaga, dan besar pengaruhnya terhadap pos yang dikeluarkan. Dia harus lakukan analisis terhadap beban kerja. Hanya PDAM saja yang banyak devidennya, yang lain turun,” ungkapnya kepada BKM, Rabu (15/11).
Anggota Komisi B DPRD Makassar ini juga menyatakan Wali Kota Makassar harus memilih atau mengangkat dirut perusda yang memiliki jiwa visioner, berkarakter dan profesional serta mengganti dirut yang tidak mampu memberikan kontribusi baik dalam hal layanan masyarakat juga terhadap pendapatan daerah.
“Direksi Perusda di Makassar harus dievaluasi karena kinerjanya tidak menunjukkan peningkatan yang nyata, yakin dan percaya. Hanya di tangan orang yang profesional dan visioner lah yang akan dapat membawah perusda, ke arah social oriented dan Profit oriented,” bebernya.
Begitupun yang dikatakan anggota Komisi B DPRD Makassar, William. Ia menegaskan, selaku owner dari dirut perusda, wali kota harus mengambil langkah tegas untuk mencopot dua perusda yang tidak memiliki kualitas kinerja dan profesional lagi dalam mengurus kerjanya.
“Pak Wali harus serius terhadap kinerja perusda ini yang buruk, sehingga permasalahan dua perusda ini tidak berlarut dan mempengaruhi PAD kita. Bukan hanya PAD kita yang menurun tetapi juga dari segi pelayanan ke masyarakat,” tegasnya.
Wiliam tak menyebutkan perusahaan daerah apa yang masuk dalam garis merah. Tapi soal perpakiran dan terminal, menurutnya belum bisa dituntaskan oleh manajemen PD Parkir dan PD Terminal. Banyak toko dan rumah makan yang memakai bahu jalan sebagai lahan parkir. Juga masih banyak mobil daerah yang berkeliaran tak memanfaatkan terminal.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menuturkan tidak hanya dua perusda yang bakal ia evaluasi, tetapi secara keseluruhan. Namun ia enggan membeberkan kapan ia akan melakukan evaluasi terhadap seluruh perusda di Kota Makassar.
“Pasti itu kita, bukan cuman BPR dan RPH tapi semuanya. Ini persoalan waktu saja tapi yang jelas kita bakal evaluasi,” bebernya.
Danny bahkan menyebutkan kinerja perusda belum menunjukkan kinerja yang maksimal atau belum bisa berinovasi. Diantaranya PD Parkir Makassar Raya, PD Terminal Makassar Metro, PD Pasar Makassar Raya, Rumah Potong Hewan (RPH), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“Saya rasa akan ada pergantian atau pergeseranlah kalau kondisinya seperti begini terus. Teguran saya dan respon masyarakat, teman-teman medialah yang ikut mengawal,” tutupnya.(ita)
