Bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap upaya pelestarian lingkungan, khususnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamasa.

Penyerahan bibit buah ini diharapkan dapat mendukung program penghijauan yang digagas Pemerintah Kabupaten Mamasa sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Selain berfungsi sebagai upaya konservasi lahan dan menjaga keseimbangan ekosistem, penanaman pohon buah juga memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di masa mendatang.

Manager Unit Layanan PLTM Mamuju, Ramadhan Kaafah, menyampaikan, bantuan bibit tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional.

”Melalui program TJSL, PLN Nusantara Power UP Bakaru berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Bantuan 1.000 bibit buah ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan di DAS Mamasa, tetapi juga mendukung visi Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam menciptakan lingkungan yang hijau sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui hasil tanaman produktif di masa depan,” ujar Ramadhan Kaafah

Pemerintah Kabupaten Mamasa menyambut baik dukungan yang diberikan PLN Nusantara Power UP Bakaru.

Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, PLN Nusantara Power UP Bakaru berharap semangat kolaborasi dalam menjaga lingkungan terus tumbuh dan menjadi budaya bersama.

Upaya pelestarian lingkungan merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan sosial bagi generasi mendatang. (mir)

Artikel PLN Nusantara Power UP Bakaru Dukung Kelestarian DAS Mamasa, Serahkan 1.000 Bibit Buah pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis (16/07/2026) yang diikuti oleh peternak dan masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam pengembangan peternakan berbasis teknologi tepat guna.

Pelatihan ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya limbah jerami padi di Desa Biangkeke yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, dengan teknologi fermentasi yang sederhana, jerami dapat diolah menjadi silase yang memiliki kualitas nutrisi lebih baik, daya simpan yang lebih lama, serta mampu menjadi alternatif pakan ternak ketika ketersediaan hijauan menurun, terutama pada musim kemarau.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa memberikan edukasi mengenai manfaat silase sebagai pakan ternak, bahan-bahan yang digunakan, serta tahapan pembuatannya. Proses fermentasi dilakukan menggunakan jerami padi, dedak, EM4, molases, dan air sebagai bahan utama. Peserta juga diberikan penjelasan mengenai fungsi masing-masing bahan, mulai dari dedak sebagai sumber nutrisi tambahan bagi mikroorganisme fermentasi, molases sebagai sumber energi, hingga EM4 yang berperan mempercepat proses fermentasi sehingga menghasilkan silase yang berkualitas.

Pelatihan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga dikemas secara demonstratif agar peserta dapat melihat dan memahami setiap tahapan pembuatan silase secara jelas. Mahasiswa KKN memperagakan proses pembuatan silase mulai dari pencacahan jerami, pencampuran jerami dengan dedak, larutan EM4, molases, dan air, hingga proses pemadatan ke dalam wadah penyimpanan serta teknik penutupan yang kedap udara agar fermentasi berlangsung optimal. Melalui demonstrasi tersebut, peserta memperoleh gambaran yang lebih nyata sehingga diharapkan mampu menerapkan teknologi pembuatan silase secara mandiri di kemudian hari.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Berbagai pertanyaan disampaikan seputar manfaat silase, masa fermentasi, teknik penyimpanan, hingga cara pemberiannya kepada ternak. Diskusi tersebut menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap inovasi sederhana yang mampu meningkatkan kualitas pakan sekaligus menekan biaya pemeliharaan ternak.

Melalui pelatihan ini, mahasiswa KKN Tematik Universitas Hasanuddin berharap masyarakat Desa Biangkeke mampu mengubah limbah pertanian yang sebelumnya kurang dimanfaatkan menjadi pakan ternak yang bernilai ekonomis dan berkualitas. Selain membantu menjaga ketersediaan pakan sepanjang tahun, inovasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ternak, mengurangi pemborosan limbah pertanian, serta mendorong terwujudnya sistem pertanian dan peternakan yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen mahasiswa KKN Tematik Pertanian dan Teknologi Tepat Guna Universitas Hasanuddin Gelombang 116 dalam menghadirkan inovasi yang sederhana, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan semangat “dari limbah menjadi berkah”, jerami yang sebelumnya hanya dianggap sebagai sisa hasil panen kini memiliki nilai tambah sebagai sumber pakan berkualitas yang dapat menunjang kesejahteraan peternak di Desa Biangkeke.(rls)

Artikel Dari Limbah Menjadi Berkah, KKN Tematik UNHAS Kenalkan Teknologi Silase Jerami kepada Peternak Desa Biangkeke pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia terkait percepatan penetapan LP2B di seluruh kabupaten/kota.

Pemerintah daerah didorong menetapkan sedikitnya 87 persen luas lahan baku sawah (LBS) sebagai LP2B guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pada kesempatan tersebut, Irwan bersama Kepala Daerah lainnya se-Sulawesi Selatan menandatangani Berita Acara Penetapan LP2B yang disaksikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, Pemprov juga menyerahkan dokumen peta LP2B secara simbolis kepada Bupati Luwu Timur bersama perwakilan pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagai bagian dari proses penetapan kawasan pertanian yang akan dilindungi secara berkelanjutan.

Menanggapi hal ini, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif.

“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam percepatan penetapan LP2B. Langkah ini bukan hanya untuk melindungi lahan sawah, tetapi juga sebagai upaya menjaga masa depan pertanian dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ujar Irwan.

Irwan juga menginstruksikan OPD terkait untuk segera menyusun langkah2 dan koordinasi untuk menjaga LP2B ini dan juga menambahkan luasan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa, penetapan LP2B merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan di tengah meningkatnya alih fungsi lahan pertanian.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan melalui penguatan regulasi, penataan ruang, serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.

“Komitmen ini akan diperkuat melalui penandatanganan berita acara penetapan LP2B sebagai bentuk kepastian hukum dalam perlindungan lahan pertanian,” ujarnya.

Meski demikian, Andi Sudirman mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk mempercepat penyusunan regulasi daerah serta memperkuat sinergi lintas sektor agar target nasional dapat tercapai.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid menegaskan bahwa percepatan penetapan LP2B merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk melindungi lahan sawah sekaligus memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.

Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan ketersediaan tanah dan ruang, namun tetap harus menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali. Pemerintah menargetkan percepatan penetapan LP2B sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.

“Hingga saat ini capaian nasional baru sekitar 57 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 87 persen pada 2029. Karena itu dibutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui integrasi LP2B ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” jelas Nusron.

Sementara Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Raksan mengungkapkan bahwa, Luwu Timur sudah pada posisi aman yaitu 91,10 persen dari target yang diberikan Pemprov.

“Luas LP2B Luwu Timur 21.682,18 Ha sedangkan lahan baku sawah (LBS) yaitu 23.603,49 Ha,” jelas Raksan. (Rls)

Artikel Bupati Lutim Tegaskan Komitmen Lindungi Lahan Pertanian pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati merupakan bentuk kepedulian Pemkab Barru terhadap warga yang tertimpa musibah. Keduanya meninjau langsung kondisi lokasi kebakaran, menyapa keluarga korban, sekaligus menyerahkan bantuan kebutuhan dasar sebagai upaya meringankan beban korban.

Bantuan yang diserahkan meliputi paket sembako, perlengkapan kebutuhan sehari-hari, serta bantuan tanggap darurat lainnya. Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak para korban selama masa pemulihan.
Bupati Andi Ina menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang dialami warga. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru akan terus hadir memberikan perhatian dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami hadir untuk memastikan pemerintah selalu berada di tengah masyarakat, terutama saat menghadapi musibah. Semoga keluarga yang terdampak diberi kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Insya Allah pemerintah akan terus memberikan pendampingan dan bantuan sesuai kewenangan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Wabup Abustan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong dalam membantu korban kebakaran. Menurutnya, solidaritas dan kepedulian sosial menjadi modal utama dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Dia menegaskan, Pemkab Barru berkomitmen terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar penanganan pascakebakaran berjalan optimal, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, penyaluran bantuan, hingga langkah-langkah pemulihan bagi warga terdampak agar dapat segera kembali menjalani aktivitas seperti sediakala.

Musibah kebakaran tersebut, menghanguskan satu unit rumah, tiga buah sepeda motor dan surat-surat berharga lainnya. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut sejumlah Pimpinan OPD. Pimpinan Baznas, PMI, Camat Tanete Rilau, Lurah Tanete. (udi/C)

Artikel Bupati-Wabup Barru Bantu Korban Kebakaran Tanete pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Menurutnya, TP PKK tidak hanya berperan dalam pemberdayaan keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi rumah tangga.

“TP PKK akan terus hadir sebagai mitra pemerintah dalam setiap program pembangunan. Harapan kita, seluruh program yang dijalankan benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Pinrang,” ujar Sri, Rabu (15/7).

Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Pinrang, Sri Widiati juga menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan sektor kerajinan daerah sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan. Dia menilai Kabupaten Pinrang memiliki potensi kerajinan yang besar dan perlu terus didukung melalui pembinaan, peningkatan kualitas produk, promosi, serta perluasan akses pasar agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus pendapatan para pelaku usaha.

“Ketika pengrajin tumbuh dan berkembang, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Lapangan usaha akan semakin terbuka, pendapatan keluarga meningkat, dan pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Sri berharap berbagai ilmu, pengalaman, dan jejaring yang diperoleh selama mengikuti HKG PKK dan HUT Dekranas 2026 dapat diimplementasikan di Kabupaten Pinrang guna memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kerajinan.

Pada penutupan HUT Dekranas 2026 baru-baru ini, Sekkab Pinrang, A. Calo Kerrang, turut hadir sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor ekonomi kreatif yang diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2026 yang dipusatkan di Kota Makassar resmi ditutup, Ahad (12/7). Momentum tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara PKK, Dekranas, dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Puncak peringatan HKG PKK berlangsung di Hotel Claro Makassar dan dihadiri Ketua Dekranas sekaligus Pembina TP PKK, Selvi Ananda Rakabuming, Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian, serta jajaran pengurus TP PKK dari seluruh Indonesia.
Sementara itu, penutupan HUT Dekranas di Trans Studio Mall Makassar dihadiri Tito Karnavian, Andi Sudirman Sulaiman, serta para ketua dan pengurus Dekranasda se-Indonesia. (ady/C)

Artikel Sri Dorong Kesejahteraan Melalui Sektor Kerajinan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Rapat koordinasi digelar dalam rangka melakukan pemantauan, evaluasi, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah terhadap progres pelaksanaan Program Pandu Juara. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan stakeholder terkait yang memiliki peran dalam mendukung keberhasilan program.

Dalam arahannya, Irwan menegaskan bahwa pelaksanaan Program Pandu Juara harus mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan dan terus berkembang pada tahun berikutnya.
“Hal terpenting di akhir tahun ini harus bisa berproduksi, ada hasil yang terlihat agar di tahun 2027 dapat membuahkan hasil. Saya juga minta kepada instansi terkait untuk proaktif melaksanakan program ini,” tegasnya.
Irwan juga meminta seluruh perangkat daerah yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab agar mempercepat penyelesaian setiap tahapan pelaksanaan program sesuai bidang masing-masing, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur, Awaluddin Anwar menjelaskan, rapat koordinasi tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh stakeholder yang terlibat, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bapperida, Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta instansi teknis lainnya.
Menurutnya, masing-masing perangkat daerah telah diberikan tugas sesuai kewenangannya, mulai dari penyusunan standar operasional prosedur (SOP), penyediaan data perbandingan harga untuk berbagai kebutuhan program, hingga penyusunan dokumen pengadaan.
Awaluddin menambahkan, Dinas Pertanian bertugas menyiapkan perbandingan harga dan kebutuhan mesin pengolahan kakao, sementara Dinas Perikanan menyiapkan data terkait mesin dan peralatan sektor perikanan. Adapun ULP memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen pengadaan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, pada kesempatan ini, juga membahas percepatan penyelesaian kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dengan pendampingan dari pihak yang berkompeten, serta rencana komunikasi dengan Bulog Wilayah Palopo untuk menjajaki penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk kemitraan dan kerja sama.
Sebelum menutup rapat, Irwan meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil pembahasan dan memastikan progres pelaksanaan Program Pandu Juara sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan pada pekan depan sesuai target yang telah ditetapkan. (rls)

Artikel Irwan Minta OPD Proaktif pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Penyerahan sertifikat tersebut merupakan wujud komitmen Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam mendukung tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset milik Pemerintah Republik Indonesia khususnya aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare menyampaikan bahwa dukungan terhadap sertipikasi aset pemerintah akan terus dioptimalkan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait.
Sementara itu, Dandim 1405/Parepare, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kota Parepare atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan dalam proses sertipikasi aset milik Kementerian Pertahanan yang digunakan oleh Kodim 1405/Parepare. Dia berharap sertipikat yang telah diterbitkan dapat memperkuat legalitas aset negara sehingga pengelolaannya menjadi semakin tertib, aman, dan optimal.

Melalui penyerahan sertipikat ini, sinergi antara Kantor Pertanahan Kota Parepare dan Kodim 1405/Parepare diharapkan terus terjalin dengan baik sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang akuntabel, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas. (mup/D)

Artikel Kantor Pertanahan Serahkan Sertifikat ke Dandim pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Ketua Kelompok Tani Mappedeceng, Yunus U mengungkapkan kekhawatirannya kepada BKM, Kamis (16/7). Dia menjelaskan seluruh 86 anggota kelompok tani yang dipimpinnya sepenuhnya bergantung pada elpiji 3 kg untuk mengoperasikan pompa air pengairan sawah.

“Setiap petani menghabiskan tiga hingga empat tabung gas dalam sehari semalam. Jika dikalikan 86 anggota, kebutuhan kami mencapai setidaknya 258 tabung per hari—itu saat debit air sumur bor normal. Apalagi sekarang musim kemarau, air semakin menipis sehingga konsumsi gas bisa melonjak jadi 4 tabung per orang sehari,” jelas Yunus.

Dia menambahkan, alternatif lain menggunakan pompa berbahan bakar solar juga menemui jalan buntu karena BBM jenis ini pun sama sulitnya didapat. “Kami berharap pemerintah terkait segera mencarikan solusi agar kami bisa panen tanpa kendala. Saat ini tidak ada cara lain selain memompa air untuk menyelamatkan tanaman kami,” tegasnya.
Yunus juga menyoroti potensi sumber daya air yang sebenarnya melimpah di wilayahnya. “Kecamatan Marioriawa memiliki danau, sumber air ini seharusnya bisa dimanfaatkan maksimal. Harus ada perhatian pemerintah agar air danau ini bisa mengalir ke lahan-lahan pertanian kami,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Komunitas Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Marioriawa, Asmuri S.Pd, membenarkan bahwa penggunaan elpiji 3 kg untuk pompa air sudah menjadi kebiasaan umum petani di wilayah tersebut.
Menurut Asmuri, penurunan debit air juga terjadi pada Bendungan Latenreng yang menjadi tumpuan utama pengairan, sehingga memaksa petani beralih ke pompa mandiri. “Saya meminta petugas pengelola irigasi Latenreng mengatur pembagian air secara bergilir. Fokuskan ke satu lokasi terlebih dahulu, baru dialihkan ke lokasi berikutnya. Jika semua berebut sekaligus, air yang terbatas tidak akan pernah cukup,” sarannya.

Menyikapi kelangkaan elpiji, Asmuri mendesak pihak berwenang menambah jatah pasokan ke pangkalan penyalur, bukan justru menguranginya. Ia juga meminta pemerintah kembali menggelar operasi pasar seperti kebijakan sebelumnya agar harga dan ketersediaan elpiji 3 kg stabil dan terjangkau bagi petani.

Lanjut Asmuri jangan sampai terulang ada lagi warga yang meninggal gara gara berebutan air tutupnya.
Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Tanaman Pangan Hultikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Asis Dahlan saat dikonfirmasi BKM mengatakan terkait dengan tabung gas elpiji 3 kg itu rananya Koperindag namun jika menggunakan mesin pompa Air baik itu BBM Solar atau pun BBM Bensin kami dari pertanian memberikan rekomendasi kepada petani untuk membeli BBM di SPBU.

”Terkait dengan kelangkaan tabung elpiji 3 kg diminta kepada petani untuk yang memakai yang sewajarnya saja jangan sampai kebutuhan tabung gas untuk rumah tangga tidak terpenuhi,” pinta Azis.
Sekedar diketahui aturan ketat yang mengatur penggunaan gas elpiji 3 kg bersubsidi. Berdasarkan Peraturan Presiden dan Kementerian ESDM, petani yang berhak menggunakan gas elpiji 3 kg hanyalah petani sasaran.
Petani sasaran adalah petani yang telah menerima bantuan mesin pompa air dari pemerintah (paket konversi kit) dan memenuhi kriteria tertentu. Petani biasa atau petani yang memodifikasi sendiri mesin pompa airnya agar bisa memakai gas elpiji dilarang menggunakan gas melon. (ono/D)

Artikel 86 Petani Terancam Gagal Panen pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan tersebut menandai dimulainya penanaman sekitar 2.400 bibit aren genjah di lahan seluas enam hektare milik Kapten Islamuddin. Bibit yang ditanam berasal dari biji asal Medan yang dibudidayakan secara mandiri di lokasi tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Luwu mengapresiasi inisiatif Kapten Islamuddin yang telah memelopori budidaya aren genjah di Kabupaten Luwu.

“Ini merupakan langkah yang sangat baik. Aren termasuk tanaman hutan yang direkomendasikan untuk penghijauan sekaligus memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Semoga budidaya ini terus berkembang dan tidak hanya di Desa Tallang Bulawang,” ujar Bupati.

Dia juga mendorong para kepala desa untuk membentuk kelompok kebun hutan agar dapat mengakses dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, khususnya untuk pengadaan bibit aren. Menurutnya, pengembangan aren genjah dapat menjadi salah satu alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat karena hampir seluruh bagian tanaman memiliki nilai manfaat ekonomi.

Sementara itu, Kapten Islamuddin menjelaskan bahwa aren genjah merupakan varietas yang sangat potensial dikembangkan karena perawatannya relatif mudah serta mampu berproduksi lebih cepat, yakni sekitar lima hingga enam tahun setelah tanam.
Tanaman aren (Arenga pinnata) merupakan tanaman endemik Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain menghasilkan air nira sebagai bahan baku gula aren, baik gula cetak, gula semut maupun gula cair, bagian lain seperti akar, batang, kulit, buah hingga lidi daunnya juga dapat dimanfaatkan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muhammad Rudi, Plt. Kadis Kominfo-SP Imran, Plt. Pabung Luwu, Kapolsek Bajo, Camat Bajo, Kepala Desa Tallang Bulawang, penyuluh pertanian, serta masyarakat setempat. (rls)

Artikel Bupati Luwu Tanam Perdana Aren Genjah pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Dia menyampaikan pentingnya peran para istri Kepala Desa yang tergabung dalam Tim Penggerak PKK untuk aktif mengidentifikasi warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan di masing-masing desa.
Kegiatan ini mengusung tema “Perempuan Cerdas, Keluarga Sejahtera : Membangun Ketahanan Ekonomi dari Rumah” yang digelar PT Pioner Ide Nusantara bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur diikuti 125 peserta yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kabupaten Luwu Timur dan berlangsung selama empat hari.

Turut hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Luwu Timur dr. Ani Nurbani Irwan, para fasilitator, Kepala Desa, TP PKK Kabupaten Luwu Timur dan para peserta bimtek.
Dalam sambutannya, Irwan mengapresiasi pelaksanaan Bimtek yang dinilai lebih interaktif dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya karena melibatkan peserta secara aktif.

“Saya melihat kegiatan yang dilaksanakan PKK kali ini, itu sedikit berbeda dengan kegiatan yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Peserta lebih aktif berinteraksi dengan fasilitator, tidak ada yang pasif. Olehnya itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan ini,” ujarnya.

Irwan juga menegaskan bahwa, PKK merupakan agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan desa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah berawal dari keberhasilan pembangunan di tingkat desa, dan salah satu penggerak utama adalah peran perempuan, khususnya para kader PKK.

“Jika PKK ini betul-betul aktif di desa masing-masing, saya yakin tidak ada masyarakat yang luput dari perhatian. Keberhasilan daerah itu dimulai dari keberhasilan desa. Dan penggerak perubahan di desa adalah ibu-ibu semua,” ungkapnya.
Irwan menekankan bahwa keberhasilan program-program pemerintah sangat bergantung pada keterlibatan aktif para istri kepala desa dan kader PKK dalam mendampingi masyarakat.
“Sehebat apa pun kepala desa atau bupati, tanpa dukungan ibu-ibu, sulit mewujudkan perubahan yang kita harapkan. Karena itu, saya minta ibu-ibu mengidentifikasi warga yang masih mengalami kesulitan di desa masing-masing agar program pemerintah bisa berjalan dan tepat sasaran,” tuturnya.

Irwan berharap seluruh materi dan pengetahuan yang diperoleh selama bimtek tidak berhenti sebagai teori, melainkan segera diterapkan di desa masing-masing.
“Saya berharap setelah pulang dari sini, ibu-ibu bisa berdiskusi dengan kepala desa dan menerapkan materi yang telah diperoleh. Apa yang didapatkan selama bimtek ini harus memberikan kemajuan bagi desa dan peningkatan kesejahteraan keluarga,” pungkas Bupati. (rls)

Artikel Bimtek PKK Berakhir: Bupati Tutup Penguatan Kapasitas pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Pelaksanaan simulasi dilakukan Tim Tanggap Darurat dan Tim Fire Rescue UP Bakaru dengan pengawasan dan evaluasi langsung dari Pos Unit Basarnas Parepare, serta didukung oleh Polsek Soreang Kota Parepare. Kolaborasi ini bertujuan memastikan seluruh prosedur penanganan keadaan darurat dilaksanakan sesuai standar keselamatan dan praktik terbaik di lapangan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan skenario terjadinya kebakaran yang memicu aktivasi alarm keadaan darurat. Tim Tanggap Darurat bersama Tim Fire Rescue UP Bakaru segera melakukan respons awal melalui pengamanan lokasi, evakuasi seluruh pekerja menuju assembly point, hingga pelaksanaan pemadaman awal menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (Apar).

Simulasi kemudian dilanjutkan dengan skenario penyelamatan korban yang berada di ketinggian. Tim Fire Rescue UP Bakaru melaksanakan proses evakuasi menggunakan peralatan penyelamatan sesuai standar operasional, sementara Tim Pos Unit Basarnas Parepare melakukan pengawasan, memberikan masukan teknis, serta mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaan simulasi guna memastikan seluruh prosedur berjalan secara aman dan efektif.

Manager PLN Nusantara Power UP Bakaru, Yan Suprayogi, menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan seluruh personel memiliki kemampuan dan kesiapan menghadapi situasi darurat.
Keselamatan kerja merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional. Melalui simulasi ini, kami tidak hanya menguji kesiapan Tim Tanggap Darurat dan Tim Fire Rescue, tetapi juga membangun kesadaran seluruh insan UP Bakaru agar mampu merespons kondisi darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kami berharap kompetensi yang terus diasah melalui latihan seperti ini dapat mendukung keandalan operasional pembangkit sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman,” ujar Yan Suprayogi.

Sementara itu, Kepala Pos Unit Basarnas Parepare, Agussalim, mengapresiasi komitmen PLN Nusantara Power UP Bakaru dalam menyelenggarakan latihan tanggap darurat secara berkala
Melalui penyerahan sertipikat ini, sinergi antara Kantor Pertanahan Kota Parepare dan Kodim 1405/Parepare diharapkan terus terjalin dengan baik sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang akuntabel, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas. (mup/E)

Artikel PLN UP Bakaru Simulasi Pertolongan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KKDB, Tahir Burhan, memaparkan sejumlah program kerja organisasi yang telah berjalan serta menyampaikan komitmen KKDB untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Barru dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut Tahir, KKDB menghimpun masyarakat asal Barru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Potensi besar sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat dioptimalkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Barru.
Dia menyampaikan sejumlah gagasan, di antaranya program beasiswa bagi putra-putri Barru, penguatan sektor pertanian melalui pemanfaatan tenaga ahli asal Barru, hingga mendorong para pengusaha perantauan untuk berinvestasi di kampung halaman.

“KKDB siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Barru. Kami ingin seluruh potensi warga Barru di perantauan dapat diarahkan untuk membantu percepatan pembangunan daerah,” ujar Tahir.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan KKDB. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki posisi penting sebagai jembatan yang menghubungkan potensi masyarakat Barru di perantauan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dia menegaskan bahwa Pemkab Barru membuka ruang seluas-luasnya bagi KKDB untuk berkolaborasi dalam berbagai sektor, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pertanian, investasi hingga penciptaan lapangan kerja.
“KKDB saya tempatkan sebagai mitra strategis pemerintah. Saya yakin kita memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Kabupaten Barru agar semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tegas Bupati.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Bupati juga mengajak para pengusaha asal Barru untuk mulai menanamkan investasi di daerah sendiri. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Barru siap memberikan kemudahan kepada para investor selama seluruh proses investasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan pekerjaan baru, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Pada kesempatan itu, Bupati turut menjelaskan sejumlah langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung iklim investasi, termasuk percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia menegaskan bahwa kepastian tata ruang menjadi syarat utama agar investasi dapat berjalan dengan baik dan memiliki kepastian hukum.

Bupati juga mengungkapkan bahwa Pemkab Barru terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat terkait percepatan penyelesaian RTRW serta pengembangan kawasan industri yang menjadi salah satu program prioritas daerah. Selain itu, pemerintah tetap menjaga keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai ketentuan nasional agar pembangunan tetap berjalan seimbang.
Dalam diskusi tersebut, Bupati turut menyoroti besarnya potensi Pelabuhan Garongkong yang dinilai perlu memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat Barru. Ia berharap kolaborasi pemerintah bersama KKDB dapat melahirkan berbagai gagasan dan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesamaan visi dalam membangun daerah. Menurutnya, seluruh pihak harus mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Barru dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kalau bukan kita yang membangun Barru, siapa lagi. Mari kita bergandengan tangan, menyatukan potensi dan semangat agar seluruh kekayaan yang dimiliki daerah ini benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Barru,” tutup Andi Ina.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Sekkab Barru Andi Syarifuddin, Asisten Administrasi Umum Setda Andi Muhammad Batara, Kepala Badan Kesbangpol Fadly R. Fawae, Kepala Dinas Pertanian Ahmad selaku Koordinator Hubungan Daerah KKDB, Kepala Bagian Pemerintahan Akmaluddin yang juga merupakan Anggota Hubungan Daerah KKDB, Sekretaris Jenderal KKDB Mas’ud Muhammadiyah, Bendahara Umum Ismail Iskandar, serta jajaran pengurus KKDB lainnya. (udi/C)

Artikel Bupati Barru-KKDB Bahas Percepatan Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Perwakilan Kementerian Sosial RI, Nurlina memberikan apresiasi atas kesiapan Pemkab Barru. Berdasarkan hasil pemantauan di Sulsel, progres persiapan SR di Kabupaten Barru dinilai menjadi salah satu yang paling maju sehingga diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan program di daerah lain.

Sementarea itu Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari kepada kontraktor PT Waskita Karya menekankan pentingnya menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas bangunan. Ia berharap seluruh pembangunan dapat rampung sesuai target, termasuk penyelesaian keseluruhan bangunan pada 20 Juli sebagaimana perencanaan yang telah disampaikan.

Menurutnya, SR akan menjadi aset pendidikan jangka panjang bagi masyarakat Barru sehingga setiap detail konstruksi harus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kelayakan.
“Jangan memburu target waktu tetapi mengabaikan kualitas bangunan. SR ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Barru. Karena itu kualitasnya harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
Turut hadir, Kepala OPD terkait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupate Barru, Para PIC Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI, Camat Soppeng Riaja, Wakil Kepala SRT 65 Barru Bersama Wali Asuh, Kepala Desa Lawallu, serta undangan lainnya. (udi/C)

Artikel Gedung SR Rampung 20 Juli, 330 Siswa Sudah Masuk pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Tim PPMU hadir sebagai solusi atas masalah kelangkaan pakan ternak saat musim kemarau menjadi tantangan klasik bagi peternak di wilayah Indonesia Timur, termasuk di Kabupaten Bulukumba. Menurunnya ketersediaan rumput sering kali berdampak buruk pada kondisi fisik ternak seperti sapi dan kambing yang menjadi kurus akibat kekurangan asupan nutrisi.

Kegiatan yang didanai melalui hibah PPMU tahun 2026 ini mengangkat tema “Pelatihan Pembuatan Silase Berbasis Bahan Pakan Lokal Sebagai Strategi Penyediaan Pakan Berkelanjutan di Musim Kemarau Dalam Mendukung SDGs Zero Hunger”. Tim PPMU Unhas ini diketuai Fahrul Irawan, dengan beranggotakan Syahriana Sabil dan drh. Andi Achmad Rifaldi.

Dalam pemaparannya, Fahrul Irawan menyampaikan wilayah Bulukumba sebenarnya kaya akan potensi pakan alternatif seperti limbah pertanian dan legum pohon, namun pemanfaatannya oleh petani lokal belum optimal selama ini.
Salah satu strategi terbaik untuk daerah kering yang dipaparkan adalah optimalisasi legum pohon seperti lamtoro. Selain memiliki biomassa dan nutrisi yang tinggi, lamtoro dinilai sangat tahan terhadap kemarau ekstrem serta pemotongan berulang, sehingga mampu menjamin ketersediaan pakan yang kontinu selama musim kemarau.

Selain pengenalan lamtoro, tim pengabdi juga mengenalkan teknologi pengawetan pakan melalui pembuatan silase yang selama ini belum pernah dilakukan oleh peternak setempat.
Teknologi ini menjadi sangat penting untuk menjaga pasokan pakan yang aman saat musim panas, di mana silase dapat dibuat saat hijauan melimpah pada musim hujan dan disimpan untuk digunakan saat hijauan mulai langka. Tidak hanya memaparkan teori, kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung pembuatan silase bersama para peternak agar mereka dapat menguasai tekniknya secara mandiri.
Kegiatan pelatihan ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Tritiro yang memberikan apresiasi penuh atas inisiatif tim akademisi Unhas.

Dalam sambutannya, kepala desa berharap kegiatan ini dapat benar-benar membuka wawasan petani mengenai strategi penyediaan pakan yang baik, khususnya dalam menghadapi siklus musim kemarau panjang yang kerap melanda desa mereka.
Pelatihan diikuti oleh 25 orang peternak dari Kelompok Tani Mudharabah. Sepanjang kegiatan, para peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan seputar materi dan teknik pembuatan silase.

Melalui edukasi dan transfer teknologi ini, Tim PPMU Unhas berharap produktivitas ternak di Desa Tritiro tetap terjaga sepanjang tahun, sekaligus berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) poin kedua, yaitu Zero Hunger (Tanpa Kelaparan), melalui penguatan ketahanan pangan sektor peternakan. (rls)

Artikel Tim PPMU Unhas Latih Peternak Bulukumba pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Sejak awal kegiatan, puluhan warga dari berbagai kalangan memadati lokasi reses. Ibu rumah tangga, petani, tokoh masyarakat hingga pemuda tampak antusias mengikuti jalannya dialog. Di tengah tiang-tiang kayu rumah panggung, semilir angin kampung dan canda ringan warga menciptakan suasana yang nyaman, membuat setiap orang leluasa menyampaikan isi hati mereka.

Satu per satu warga menyampaikan harapan dan keluhannya. Mulai dari kebutuhan listrik untuk area persawahan, penambahan kuota gas elpiji bersubsidi, pemasangan lampu jalan, hingga pembangunan rabat beton pada sejumlah ruas jalan. Aspirasi itu disampaikan bukan dengan nada tuntutan, melainkan penuh harapan kepada wakil rakyat yang mereka percaya.

Andi Merly pun mendengarkan setiap masukan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk, mencatat poin-poin penting, dan menanggapi langsung setiap persoalan yang disampaikan warga. Dialog berlangsung cair tanpa protokoler yang kaku, sehingga komunikasi terasa lebih dekat dan menyentuh.

Menurut Andi Merly, reses bukan hanya agenda konstitusional, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi untuk mendengar langsung suara masyarakat. Baginya, setiap aspirasi yang disampaikan merupakan amanah yang harus diperjuangkan melalui fungsi DPRD.

“Saya ingin reses seperti ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berbicara apa adanya. Insya Allah, setiap aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada. Yang terpenting, masyarakat merasa didengar dan tidak berjalan sendiri menghadapi persoalannya,” ujarnya.

Menjelang berakhirnya kegiatan, suasana semakin terasa hangat. Warga tampak berbincang santai, berjabat tangan, bahkan mengabadikan momen bersama Andi Merly. (Humas DPRD Wajo)

Artikel Di Bawah Kolong Rumah Panggung, Andi Merly Serap Aspirasi Warga Kelurahan Cina dalam Suasana Penuh Kekeluargaan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Tanasitolo, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Wajo, Sekretaris Desa Palippu, serta diikuti oleh warga dari Desa Palippu, Desa Mario, Desa Wajoriaja, dan Desa Pakkana.

Dalam dialog terbuka, permasalahan yang paling banyak disampaikan adalah kondisi tegangan listrik yang sangat rendah dan sering turun, yang sudah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian yang nyata. Warga merasakan kerugian yang cukup besar, karena tegangan yang tidak stabil sering menyebabkan kerusakan pada berbagai peralatan elektronik. Di malam hari pun pasokan daya tidak memadai sehingga aktivitas rumah tangga terganggu, padahal tagihan listrik tetap dibayarkan secara penuh setiap bulan.

Kondisi ini bahkan berdampak langsung pada ketersediaan air bersih. Sarana penyediaan air bersih berbasis tenaga listrik seperti PAMSIMAS sering tidak dapat beroperasi dengan baik, sehingga pendistribusian air bersih ke rumah warga pun terhenti.

Salah satu warga setempat, Kikong, menyampaikan kekecewaannya atas hal tersebut.
“Kami sudah lama menanggung kesulitan akibat listrik yang sering bermasalah. Banyak barang elektronik kami yang rusak, mulai dari pesawat televisi, kulkas, hingga pompa air. Padahal kami selalu membayar tagihan tepat waktu. Kami berharap Bapak Amran dan DPRD benar-benar memperjuangkan hal ini sampai ada solusi nyata dari pihak PLN,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan warga, rendahnya tegangan diduga karena jaringan menuju Dusun Tanatempare’e masih menggunakan jenis kabel lama, dengan jarak sekitar 3 kilometer dari titik trafo yang berada di dekat Kantor Desa Palippu. Hal ini membuat daya yang sampai ke wilayah pemukiman menjadi tidak maksimal.

Masyarakat meminta agar DPRD Kabupaten Wajo segera memanggil pihak PLN ULP Sengkang dan menyampaikan permasalahan ini kepada PLN UP3 Watampone, guna dilakukan peningkatan jaringan maupun penambahan sarana kelistrikan yang dibutuhkan.

Menanggapi hal itu, Amran menjelaskan bahwa upaya penyelesaian masalah ini sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak sebelumnya.
“Sebenarnya persoalan ini bukan baru saya ketahui hari ini. Saya sudah meminta PLN ULP Sengkang melakukan peninjauan ke lokasi, dan juga sudah mendatangi kantor mereka untuk menagih kepastian penanganan. Namun sampai saat ini belum ada perubahan, karena menurut pihak PLN pelaksanaannya masih menunggu persetujuan dari PLN UP3 Watampone. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian,” jelas politisi dari Fraksi PPP-Gelora ini.

Amran menegaskan bahwa pelayanan kelistrikan adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, ia memastikan akan membahas masalah ini secara resmi melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di lingkungan DPRD Kabupaten Wajo.

“Melalui RDPU nanti, kami akan mengundang pihak PLN ULP Sengkang maupun PLN UP3 Watampone, perangkat desa, pemerintah kecamatan, serta perwakilan warga agar masalah ini dibahas secara terbuka dan tuntas. Kami akan menuntut adanya komitmen serta jadwal waktu yang jelas dari PLN, sehingga warga tidak terus-menerus menjadi korban pelayanan yang belum maksimal,” tegasnya.

Anggota DPRD ini juga berjanji tidak akan berhenti sebelum masalah ini benar-benar terselesaikan.
“Saya tidak ingin semua ini hanya berhenti pada pertemuan atau janji saja. Saya akan terus mengawal sampai warga di Tanatempare’e mendapatkan pelayanan listrik yang layak, stabil, dan aman. Masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar tagihan, maka mereka juga berhak mendapatkan pelayanan yang setara dengan wilayah lainnya,” tambahnya.

Selain masalah kelistrikan, warga juga menyampaikan harapan agar ruas jalan Tancung–Palippu segera mendapatkan penanganan pengaspalan, mengingat jalur ini merupakan akses utama yang sangat penting untuk menunjang pendidikan, perekonomian, dan mobilitas sehari-hari. Masyarakat juga meminta perhatian terhadap peningkatan pelayanan air bersih, baik dari sisi penambahan jaringan maupun kapasitas sistem pengelolaannya agar dapat melayani kebutuhan warga secara berkelanjutan.

Amran menegaskan seluruh usulan yang diterima dari masyarakat akan segera diproses dan diperjuangkan bersama pemerintah daerah serta instansi terkait, agar segera masuk ke dalam rencana pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga di wilayah Kecamatan Tanasitolo. (Humas DPRD Wajo)

Artikel Warga Keluhkan Soal Daya Listrik di Reses, Amran: DPRD Akan Panggil PLN Lewat RDPU pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kegiatan berjalan dengan suasana akrab dan dialogis, dihadiri langsung oleh Camat Tanasitolo, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Wajo, Sekretaris Desa Palippu, serta perwakilan masyarakat dari Desa Palippu, Mario, Wajoriaja, dan Pakkana.

Dalam pertemuan terbuka tersebut, warga menyampaikan sejumlah permasalahan mendasar yang dirasakan sehari-hari, antara lain rendahnya kualitas pelayanan dan tegangan listrik, kondisi ruas jalan yang belum pernah tersentuh pengaspalan, serta keterbatasan akses dan pasokan air bersih.

Amran menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formalitas lembaga perwakilan rakyat, melainkan ruang resmi dan terbuka agar masyarakat dapat menyampaikan harapan dan kendala secara langsung kepada wakil rakyat.

“Apa yang kami dengar dan catat hari ini akan menjadi bahan utama perjuangan kami melalui tiga fungsi utama DPRD: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tujuannya agar pemerintah daerah maupun instansi terkait segera memberikan solusi yang nyata dan terukur,” ujar Amran.

Dari berbagai masukan yang disampaikan, persoalan yang paling banyak disorot adalah rendahnya tegangan listrik yang tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga menghambat pengoperasian sarana penyediaan air bersih. Selain itu, warga secara khusus meminta perhatian terhadap ruas jalan Tancung–Palippu yang hingga kini belum teraspal, padahal merupakan jalur penghubung utama yang dilalui ribuan warga setiap harinya.

Terkait hal ini, Amran menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar bukanlah kebutuhan tambahan, melainkan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Listrik yang memadai, jalan yang layak dilalui, serta air bersih yang terjamin bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar setiap warga negara. Pemerintah wajib memastikan pelayanan publik yang adil, merata, dan tidak memandang letak wilayah,” tegasnya.

Untuk menindaklanjuti keluhan pelayanan listrik, Amran memastikan akan segera menggunakan kewenangan pengawasan DPRD dengan mengundang pihak PLN untuk membahas langkah penyelesaian secara terbuka di forum resmi dewan.

“Kami tidak ingin aspirasi ini hanya berhenti pada pendengaran semata. Masyarakat berhak mengetahui kapan perbaikan akan dilaksanakan dan apa langkah konkret yang akan diambil oleh pihak berwenang,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, Amran menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengawal seluruh usulan tersebut hingga terwujud tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.

“Saya hadir ke sini bukan hanya untuk mendengar, melainkan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak warga. Segala aspirasi yang disampaikan adalah amanah yang akan saya bawa dan perjuangkan bersama rekan-rekan di DPRD. Saya berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dapat merespons dengan cepat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan yang nyata,” pungkas Amran.

Sementara itu, masyarakat yang hadir menyambut baik kegiatan ini dan berharap seluruh usulan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi kemajuan dan kesejahteraan bersama di wilayah Kecamatan Tanasitolo. (Humas DPRD Wajo)

Artikel Reses di Tanasitolo, Amran Serap Aspirasi Warga: Listrik, Jalan, dan Air Bersih Menjadi Prioritas Perjuangan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Menurunnya ketersediaan rumput sering kali berdampak buruk pada kondisi fisik ternak seperti sapi dan kambing yang menjadi kurus akibat kekurangan asupan nutrisi.

Merespons persoalan tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin (PPMU) Unhas hadir memberikan solusi nyata melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada Rabu (15/7/2026) di Kelompok Tani Mudharabah, Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.

Kegiatan yang didanai melalui hibah PPMU tahun 2026 ini mengangkat tema “Pelatihan Pembuatan Silase Berbasis Bahan Pakan Lokal Sebagai Strategi Penyediaan Pakan Berkelanjutan di Musim Kemarau Dalam Mendukung SDGs Zero Hunger”.

Tim PPMU Unhas ini diketuai oleh Fahrul Irawan, S.Pt., M.Si., Ph.D., dengan beranggotakan Syahriana Sabil, S.Pt., M.Si. dan drh. Andi Achmad Rifaldi, M.Si.

Dalam pemaparannya, Fahrul Irawan menyampaikan bahwa wilayah Bulukumba sebenarnya kaya akan potensi pakan alternatif seperti limbah pertanian dan legum pohon, namun pemanfaatannya oleh petani lokal belum optimal selama ini.

Salah satu strategi terbaik untuk daerah kering yang dipaparkan adalah optimalisasi legum pohon seperti lamtoro. Selain memiliki biomassa dan nutrisi yang tinggi, lamtoro dinilai sangat tahan terhadap kemarau ekstrem serta pemotongan berulang, sehingga mampu menjamin ketersediaan pakan yang kontinu selama musim kemarau.

Selain pengenalan lamtoro, tim pengabdi juga mengenalkan teknologi pengawetan pakan melalui pembuatan silase yang selama ini belum pernah dilakukan oleh peternak setempat.

Teknologi ini menjadi sangat penting untuk menjaga pasokan pakan yang aman saat musim panas, di mana silase dapat dibuat saat hijauan melimpah pada musim hujan dan disimpan untuk digunakan saat hijauan mulai langka.

Tidak hanya memaparkan teori, kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung pembuatan silase bersama para peternak agar mereka dapat menguasai tekniknya secara mandiri.

Kegiatan pelatihan ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Tritiro yang memberikan apresiasi penuh atas inisiatif tim akademisi Unhas.

Dalam sambutannya, kepala desa berharap kegiatan ini dapat benar-benar membuka wawasan petani mengenai strategi penyediaan pakan yang baik, khususnya dalam menghadapi siklus musim kemarau panjang yang kerap melanda desa mereka.

Pelatihan ini diikuti oleh 25 orang peternak dari Kelompok Tani Mudharabah. Sepanjang kegiatan, para peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan seputar materi dan teknik pembuatan silase.

Melalui edukasi dan transfer teknologi ini, Tim PPMU Unhas berharap produktivitas ternak di Desa Tritiro tetap terjaga sepanjang tahun, sekaligus berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) poin kedua, yaitu Zero Hunger (Tanpa Kelaparan), melalui penguatan ketahanan pangan sektor peternakan. (rls)

Artikel Tim PPMU Unhas Latih Peternak Bulukumba Buat Silase Berbasis Pakan Lokal pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Kapolres bersama rombongan memberikan kejutan dengan membawa nasi tumpeng sebagai simbol rasa syukur serta menyampaikan doa dan ucapan selamat ulang tahun. Bertepatan dengan momen hari ulang tahun Dandim, sehari sebelumnya Senin 13 Juli 2026.
Kehadiran Kapolres bersama rombongan disambut hangat oleh Dandim 1411/Bulukumba beserta istri. Suasana penuh keakraban terlihat saat kedua pimpinan Forkopimda tersebut berbincang dan menikmati momen kebersamaan.

Kapolres Bulukumba AKBP Restu Wijayanto mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian, kepedulian, sekaligus upaya mempererat sinergitas antara Polri dan TNI yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik.

“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat soliditas dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, meningkatkan sinergi operasional, serta mencegah terjadinya hambatan koordinasi di lapangan,” ujarnya.

“Kami juga mendoakan semoga Bapak Dandim segera pulih sepenuhnya dan senantiasa diberikan kesehatan,” sambung AKBP Restu Wijayanto.
Sementara itu, Dandim 1411/Bulukumba Letkol Inf. Heraldo Tabasonda menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan Kapolres Bulukumba beserta jajaran. Kejutan ini, kata dia, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Letkol Inf.Heraldo Tabasonda bersama keluarga.

Letkol Inf. Heraldo Tabasonda pun mengucapkan terima kasih kepada Kapolres beserta seluruh jajaran Polres Bulukumba atas doa, perhatian, dan kebersamaannya. Dia berharap agar sinergitas TNI-Polri di Bulukumba semakin solid dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Keluarga besar Polres Bulukumba menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Dandim 1411/Bulukumba. “Selamat ulang tahun kepada Bapak Dandim 1411/Bulukumba Letkol Inf. Heraldo Tabasonda. Semoga senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat,” jelas personel Polres Bulukumba yang ikut mendampingi Kapolres.

Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata eratnya hubungan kekeluargaan dan sinergitas TNI-Polri di Kabupaten Bulukumba dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah. (ful)

Artikel Kapolres Kejutkan Dandim dengan Nasi Tumpeng pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Wabup Abustan A. Bintang, Dandim 1405/Mallusetasi Letkol Inf. Erwin Hidayat, S.I.P., Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru, A. Amiruddin Rum, Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Barru, Wirman Firdaus, Camat Soppeng Riaja, Amirullah, Kepala SRT 65 Barru, Haris, serta perwakilan kontraktor pelaksana PT Waskita Karya, Ardian Saputra.

Kehadiran seluruh unsur ini menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana.
Bupati bersama rombongan meninjau sejumlah fasilitas utama yang akan menunjang proses belajar mengajar, mulai dari ruang kelas, asrama, ruang makan, dapur, ruang kesehatan, fasilitas sanitasi, tempat ibadah, hingga sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar kelayakan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan sebelum digunakan oleh para siswa. Selain mengecek kondisi fisik bangunan, Bupati juga menggelar koordinasi bersama seluruh pihak terkait untuk mengevaluasi progres penyelesaian pembangunan dan kesiapan operasional sekolah.

Pembahasan mencakup kesiapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, perlengkapan belajar, hingga sistem pengelolaan sekolah agar seluruh aspek telah siap saat sekolah mulai beroperasi.

Perwakilan PT Waskita Karya, Ardian Saputra, menyampaikan bahwa proses penyelesaian pekerjaan terus dikebut sesuai jadwal dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi sehingga seluruh fasilitas dapat difungsikan secara optimal pada saat peresmian.

Pemkab Barru berkomitmen mengawal seluruh tahapan persiapan hingga peresmian SRT 65 Barru pada 31 Juli 2026. Kehadiran sekolah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Barru. (udi/C)

Artikel Andi Ina Cek Kesiapan SRT 65 pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.