Headline

MAKASSAR, BKM — Saat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar nomo urut 1, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) kampanye di Galesong, Takalar, lembaga survei Celebes Research Center (CRS) merilis hasil surveinya pemilihan bupati (pilbup) Takalar, Jumat (10/2) siang. Berdasarkan hasil survei, dipastikan pasangan Bur-Nojeng menang telak.

Survei yang dilakukan 4 hingga 7 Februari lalu tersebut menempatkan pasangan Bur-Nojeng di urutan pertama. Tingkat elektabilitas pasangan petahana ini mencapai 61,3 persen.
Sedangkan pasangan nomor urut 2, Syamsari Kitta-H De’de Ahmad Dg Se’re (SK-HD) tingkat elektabilitasnya hanya 29,8 persen.
Kendati elektabilitas Bur-Nojeng jauh di atas SK-HD, pasangan yang diusung PKS dan Nasdem serta didukung PKB ini tetap masih memiliki peluang menang. Selain mengambil suara yang belum menentukan pilihan, SK-HD juga bisa menarik simpati pendukung Bur-Nojeng.
Direktur Eksekutif CRC, Herman Heizer kepada wartawan di kantornya di Jalan Adiyaksa Makassar saat merilis hasil survei, kemarin mengatakan, peluang SK-HD tetap ada, tapi sangat kecil.
“Itupun jika semua faktor seperti pemilih yang belum menentukan pilihan, serta faktor lainnya tiba-tiba tumpah ke paslon SK-HD,” jelas Herman.
Herman menjelaskan, CRC melakukan survei dengan metode sampel multistage random. Artinya sampel diambil secara acak. Survei dilakukan di 9 kecamatan di Takalar dengan jumlah responden sebanyak 450 orang.
“Toleransi kesalahannya sekitar kurang lebih 4,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen,” katanya.
“Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, tatap muka langsung dengan menggunakan kuisoner,” tambah Herman.
Sementara itu, pengamat politik yang juga hadir saat rilis hasil survei, Dr Bachtiar Maddatuang meyakinkan jika hasil survei ini menggunakan metode ilmiah seperti yang dilakukan di perguruan tinggi. Sehingga, kata Bahtiar, akurasinya dapat dipertanggungjawabkan ke pubik.
“Kalau melihat hasil survei dengan jarak yang cukup jauh, sepertinya tak ada lagi peluang penantang untuk mengalahkan petahana,” ujar Bachtiar.
Lantas bagaimana tanggapan kubu Bur-Nojeng atas hasil survei ini? Ketua Tim Manajemen Bur-Nojeng, Fachruddin Rangga mengapresiasi hasil survei CRC.
Menurut anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini, hasil tersebut sebagai bukti bahwa kerja-kerja tim dan relawan yang semakin baik. “Hasil survei Bur-Nojeng dari CRC memiliki tren kenaikan bila merujuk pada hasil survei Desember lalu,” kata Fachruddin. Pada survei Desember 2016 lalu, pasangan petahana meraih tingkat elektabilitas 56 persen.
Sementara itu, kampanye akbar pasangan Bur-Nojeng sebelum memasuki masa tenang digelar di Galesong, kemarin. Puluhan ribu massa tumpah ruang Lapangan Larigau.
Hadir sejumlah tokoh politik nasional, diantaranya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, Wakil Ketua DPP PDIP, Hamka Haq, anggota DPR RI Samsu Niang, Ridwan Wittiri, Ketua Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid dan ketua-ketua partai pengusung lainnya.
Selain politisi nasional, kampanye ini juga menghadirkan sejumlah artis seperti Zaskia Gotik, Aty Kodong dan Donny Kusuma.
Koordinator tim pemenang Bur-Nojeng wilayah Mangngarabombang, A Rifki Affandi mengatakan puluhan ribu massa pendukung Bur-Nojeng yang menyatu dalam kampanye akbar di Galesong sudah termasuk massa dari Mangngarabombang yang diperkirakan mencapai 35 ribu. (arf)

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota diminta untuk bersikap tegas. Angkutan umum yang menggunakan aplikasi online yang beroperasi di daerah ini harus segera ditutup.
Hal itu disampaikan Syamsuddin Karlos, anggota DPRD Sulsel usai menerima raturan sopir angkutan umum yang menggelar aksi demo di gedung dewan, Senin (6/2).
Legislator PAN Sulsel ini menyebut, transportasi angkutan penumpang umum roda empat tersebut tidak mengantongi izin operasi. Juga tidak membayar pajak. Sementara angkutan umum konvensional memiliki kewajiban membayar pajak.
”Kami akan meminta pemerintah untuk memblokir transportasi yang menggunakan aplikasi online. Karena mereka tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, transportasi online juga tidak membayar pajak,” ujar Karlos.
Mantan wakil ketua DPRD Jeneponto ini berjanji, aspirasi para sopir akan diteruskan ke Kementerian Perhubungan, DPR RI serta institusi terkait. Akun moda transportasi aplikasi online harus secepatnya diblokir.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Makassar, Mario Said mengaku belum bisa mengambil sikap terkait tuntutan para sopir yang tergabung dalam Organda (Organisasi Angkutan Darat).
”Kalau untuk taksi online, itu ranahnya provinsi (Dishub Sulsel). Kami sudah menggelar pertemuan dengan pihak kepolisian. Juga mengkoordinasikannya dengan pemprov dan Dishub Sulsel. Ada surat yang ditandatangani gubernur dan meminta untuk memblokir. Namun sampai saat ini belum ada keputusan dari Kementerian Kominfo,” jelas Mario.
Ia juga menyinggung tuntutan lain yang disuarakan para sopir. Yakni soal kenaikan pembayaran pajak Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).
”Kalau untuk pembayaran pajak kendaraan, sebenarnya kita sudah mengundang Organda. Juga menyampaikan ke provinsi, karena itu ranahnya. Dalam rapat diputuskan, Organda mengajukan keberatan atas kenaikan tersebut kepada gubernur. Namun ditolak, dengan alasan ini aturan dari pusat yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” terang Kadishub.
Untuk keberadaan BRT (Bus Rapid Transit) dan haltenya, Mario berdalih pihaknya tidak dilibatkan. Baik dalam penambahan koridor maupun halte.
”Untuk penambahan koridor BRT dan halte yang juga dipersoalkan sopir, itu ranahnya provinsi. Soal petepete smart yang mereka tolak, kami masih dalam tahap penyempurnaan. Belum kita sampaikan karena masih digodok,” tandasnya.
Mengenai legalitas petepete smart, Mario Said berharap tidak senasib dengan proyek mobil toko (moko). ”Mudah-mudahan petepete smart bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ketua Organda Makassar, Saenal Abidin yang memimpin aksi, mengatakan demo ini sebagai lanjutan dari unjuk rasa komunitas angkutan umum se-Mamminasata yang berlangsung bulan Oktober 2016 lalu. Sebab hingga saat ini belum ada realisasi dari tuntutan mereka. Padahal, Kemenkominfo telah disurati oleh Organda dan Pemprov Sulsel bulan November 2016.
“Ini adalah aksi unjuk rasa atas bentuk kekecewaan kami karena belum adanya umpan balik dari pemerintah pusat. Kita sudah menyurat terkait penolakan terhadap angkutan online, namun tidak ada jawaban sama sekali,” katanya ketika berorasi di gedung DPRD Makassar, Senin (6/2).
Karenanya, mereka memberi batas waktu selama satu hari kepada Pemkot Makassar untuk memberi tanggapan atas tuntutan para sopir tersebut.
Salah seorang perwakilan sopir mendesak dewan dan pemkot untuk serius menanggapi aspirasi mereka. Jika dalam tempo seminggu ke depan tidak ada respons positif, mereka mengancam akan berbuat anarkis. Salah satunya menghancurkan sendiri armadanya.
”Jika seminggu tidak ada realisasi, yakin saja saya dan semua teman-teman yang hadir akan menghalalkan darah kami untuk urusan ini,” teriaknya diikuti sopir lainnya.
Mendengar hal itu, anggota komisi D DPRD Makassar Susuman Halim berjanji untuk mengakomodir tuntutan tersebut. Staf dewan diminta untuk segera mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh stakeholder serta Organda.
”Jadi kita minta bersabar dan tidak berbuat hal-hal yang bisa merugikan. Kita pasti akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan,” janji Sugali, panggilan karib legislator Partai Demokrat ini.
Melalui fax, staf dewan langsung mengirim aspirasi sopir ke instansi terkait, baik provinsi maupun pusat. ”Kalau diperlukan tanda tangan anggota dewan, kami siap,” tandas Sugali.
Anggota komisi B, Basdir senada dengan Sugali. Ia siap menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan aspirasi sopir. Salah satunya terkait penolakan petepete smart.
”Saya adalah orang yang tahu bagaimana perasaan kalian. Saya secara terang-terangan dan pribadi menolak petepete smart. Sikap saya jelas. Kita bersama-sama berada di barisan saudara-saudaraku sopir petepete. Saat lauching petepete smart, anggota dewan yang ada disini tidak menghadirinya,” beber anggota Fraksi Demokrat ini. (rif-ita-jun/rus)

MAKASSAR, BKM — Finalisasi revisi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 72 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), telah rampung. Ada beberapa perubahan yang terjadi.
Penandatanganan persyaratan hasil revisi tersebut dilakukan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto di ruang kerjanya, Senin (23/1). Hadir Wakil Wali Kota Syamsu Rizal, Sekretaris Kota (Sekkot) Ibrahim Saleh dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis, serta camat.
Kepada para camat, wali kota yang akrab disapa Danny ini meminta mereka untuk menyampaikan kepada para calon ketua RT dan RW tentang persyaratan ini. Seperti kampanye hanya bisa dilakukan media sosial. Tidak diperbolehkan melakukan kampanye terbuka. Seperti memasang baliho, spanduk, brosur dan semacamnya. Apalagi sampai memasangnya di lorong-lorong.
”Selain dapat merusak pemandangan lorong, kampanye terbuka juga berpotensi membuat perpecahan antarwarga,” kata Danny.
Wali kota juga punya alasan khusus mewajibkan calon ketua RT/RW untuk berkampanye melalui sosial media. Yaitu untuk mengukur tingkat kemampuan dan pengetahuan masing-masing calon terhadap teknologi. Apakah mereka cukup tahu memanfaatkan medsos, atau malah gagap tekonologi (gaptek).
Hal ini penting, karena selain menjanjikan insentif sebesar Rp1 juta bagi ketua RT/RW terpilih nantinya, pemkot juga akan memberikan handphone jenis Android kepada mereka. Jika tidak menguasai teknologi informasi, tentu mereka akan tertinggal.
Guna mendukung aktifitas kampanye melalui sosial media yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Danny menginstruksikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk segera merampungkan akses internet. Khususnya di wilayah kepulauan di Makassar.
Dengan begitu, kampanye melalui sosial media dapat berlangsung tanpa ada kendala. Interaksi antara calon dengan warga bisa berjalan efektif dan lancar.
”Kita sudah siapkan 5.969 android dan telah diisi aplikasi khusus. Alat ini nantinya digunakan ketua RT dan RW melaporkan aktifitas yang ada di wilayahnya. Seperti penempatan barang (gudang), sex bebas ataupun tindak kriminal,” terang Danny. Diapun memastikan, sosial media bakal ramai dengan kampanye para calon ketua RT/RW. Namun, Danny menilai hal tersebut lebih baik dibanding kampanye terbuka.
”Saya tidak mau ada calon yang melakukan kampanye dengan membuat spanduk ataupun baliho. Dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antarwargam,” tandasnya.
Di bagian lain penjelasannya, Danny juga menyebutkan terjadinya perubahan pada persyaratan rekomendasi dari lurah. Syarat yang sempat mengundang pro dan kontra itu ditiadakan, dan digantikan dengan persyaratan lain.
Setiap calon ketua RW wajib mengantongi 5 persen dari keseluruhan kepala keluarga (KK) wajib pilih di wilayahnya. Sementara untuk calon ketua RT harus didukung 10 persen KK. Semuanya dibuktikan dengan melampirkan foto copy kartu keluarga.
”Syarat rekomendasi lurah kita ganti. Setiap calon ketua RT harus mendapat dukungan awal dari warganya sebesar 10 persen. Sementara RW 5 persen,” tambah Danny.
Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Muh Iskandar Lewa menegaskan, telah disiapkan sanksi bagi calon ketua RT/RW yang melakukan pelanggaran. Khususnya larangan melakukan kampanye terbuka.
”Jika ada calon yang melakukan kampante terbuka, seperti memasang spanduk, baliho atau menyebar brosur akan dikenai sanksi. Mereka didiskualifikasi dari pencalonan dan tidak bisa mengikuti pemilihan,” tegasnya.
Secara resmi, mulai hari ini, Selasa (24/1) para kandidat calon ketua RT dan RW diberi kesempatan untuk bersosialisasi melalui medsos. Ini sekaligus bisa dijadikan sebagai ajang kampanye. Selama sosialisasi, kandidat juga bisa menggalang dukungan dengan mengumpulkan foto copi kartu keluarga untuk dilampirkan saat mendaftar.
Kegiatan kampanye berakhir dua hari menjelang hari sebelum pemilihan, tepatnya 24 Februari.
Disebutkan Iskandar Lewa, saat ini panitia pemilihan tengah melakukan pendataan terhadap kepala keluarga wajib pilih di RT dan RW. Pendataan akan berakhir 31 Januari mendatang.
Dihubungi terpisah, Ketua RW 5 Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, H Yusuf Wahid mendukung sepenuhnya jika kampanye calon tidak dilakukan secara terbuka. Alasannya, pemasangan baliho dan spanduk akan merusak keindahan lorong.
”Bayangkan kalau masing-masing calon memasang baliho. Ramainya itu lorong. Sangat merusak keindahan lorong yang selama ini sudah tertata dengan baik,” kata H Ucu, panggilan karibnya yang kembali akan maju sebagai calon ketua RW di wilayahnya. (arf/rus)

MAKASSAR, BKM — Rencana relokasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar ke kawasan Centrepoint of Indonesia (CoI) terus bergulir. Pro dan kontra kini timbul. Ada yang setuju, sebagian lagi menolak dengan sejumlah alasan.
Anggota Panitia Khusus Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Pansus Fasum-Fasos) DPRD Makassar, Zaenal Beta mengatakan, pihaknya sangat menghargai rencana wali kota tersebut. Karena memikirkan gedung baru untuk anggota dewan.
”Kita dukung, selama bisa. Lokasi pembangunan gedung baru direncanakan di kawasan CoI. Informasinya, bangunan berbentuk tower akan dibuat 36 lantai. Luar biasa itu,” kata Zaenal Beta, kemarin.
Pernyataan sebaliknya dilontarkan Basdir, anggota Pansus Fasum Fasos DPRD Makassar. Ia menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana tersebut. Basdir berdalih, kawasan CoI masih bermasalah. Sehingga tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari bisa timbul persoalan. Jadi, sangat tidak layak dimanfaatkan untuk membangun kantor DPRD.
”Secara pribadi saya tidak setuju. Pertama, karena akses masyarakat untuk ke sana sangat susah. Yang dekat hanya wilayah Mariso dan sekitarnya. Sedangkan yang dari Tamalanrea, Biringkanaya dan sekitarnya sangat jauh. Kalau di sini (Jalan AP Petta Rani) merupakan titik tengah dari semua kecamatan,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD, Selasa (17/1).
Masalah kedua, tambah anggota komisi B ini, jika kantor wali kota juga dipindahkan, pelayanan masyarakat tidak akan maksimal. Sebab akses ke rakyat akan berkurang, karena jauhnya.
”Kenapa tidak sebaliknya saja. Gedung kesenian yang dibangun disana. Termasuk bangunan lain, seperti gedung olahraga, taman dan sarana pendidikan,” sarannya.
Anggota komisi A, Rudianto Lallo meminta kepada pemkot untuk memikirkan persoalan yang lebih penting dibanding membangun gedung dewan yang baru. Sebab tidak akan efisien jika membangun balai kota yang baru bersamaan dengan gedung dewan.
”Saya kira tidak usah dipindahkan. Gedung ini juga baru direnovasi. Menghabiskan biaya yang besar. Begitu juga dengan balai kota. Bangunannya masih bagus. Baru-baru selesai dibangun, masa’ harus pindah lagi,” cetus legislator Fraksi Nasdem ini, kemarin.
Ia mempertanyakan sepenting itukah relokasi mesti dilakukan. Sementara masalah kemiskinan, pengangguran masih belum tertangani dengan baik.
”Kita di dewan nyamanji terima aspirasi dan keluhan rakyat di sini. Aksesnya mudah dijangkau,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel bidang pembangunan, Rudi Pieter Goni mengatakan, wacana relokasi juga bergulir di DPRD Sulsel. Bisa saja nantinya kantor wakil rakyat Sulsel ini ikut dipindahkan di CoI.
Menurut RPG, kawasan tersebut nantinya bisa saja seperti Putra Jaya di Malaysia. Menjadi pusat perkantoran pemerintahan, mengingat lahannya yang cukup luas.
“Bisa jadi kantor gubernur dan DPRD yang baru dibangun disana. Artinya, semua sarana pelayanan pemerintahan ada di satu tempat,” ujar RPG, Selasa (17/1).
Namun, legislator PDIP Sulsel mengingatkan kendala moratorium pembangunan gedung baru dan juga pembiayaan. ”Memang ada segelintir pikiran bahwa aset lama diruislag untuk membiayai pembangunan, baik pembangunan kawasan maupun pembangunan Sulsel. Tapi akhirnya pikiran ini ditinggalkan,”jelas RPG.
Apresiasi yang sama dilontarkan legislator Partai Golkar Sulsel, HA Kadir Halid. Ketua Fraksi Golkar ini menilai wacana tersebut sangat bagus. Ada kawasan pemukiman dan perkantoran yang baru.
“Saya kira itu bagus, agar sebagian lahannya dapat menjadi kawasan perkantoran,” kata Kadir. (ita-arf/rus)