Headline

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel berupaya untuk memberlakukan tunjangan kinerja (tukin) atau tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun ini. Hal itu sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Sulsel menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemprov Sulsel.
Namun, kehadiran pergub menuai pro dan kontra. Khususnya yang berkaitan dengan pemberian TPP untuk guru. Mereka pun mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran.
Pemicunya ada pada pasal 7 ayat dalam pergub itu. Di sana disebutkan, bagi PNS dan CPNS dalam Jabatan Fungsional Guru yang telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan sertifikasi atau tunjangan lainnya yang sejenis, tidak diberikan TPP.
Ribuan guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) siap melakukan aksi jika tukin untuk mereka ditiadakan. Penegasan ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat IGI, Muhammad Ramli Rahim dalam konferensi pers di Warkop Tuan Guru, Jalan Muhammad Tahir, Kamis (4/1).
IGI dan PGRI, menurut Ramli Rahim, telah bersepakat menyatakan tekad berjuang hingga titik darah penghabisan, jika dalam kebijakan pemberian tukin, guru diabaikan.
Ramli mengatakan, Pergub Sulsel Nomor 130 Tahun 2017 telah mengabaikan hak guru sebagai pegawai yang bernaung di bawah pemerintah provinsi. Pasal 7 ayat 2 merupakan bentuk kesalahan perhitungan Pemprov Sulsel dalam menilai kesejahteraan guru.
Wacana memberikan pilihan antara tukin atau TPG (sertifikasi) pun, dinilai Ramli, sesungguhnya dirasa tidak rasional. Setidaknya ada delapan hal yang menjadi alasannya.
Pertama, tukin dituangkan dalam pergub yang mengatur keberadaan pegawai dalam lingkup Pemprov Sulsel. Sementara TPG diatur dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 dan PP No 41 tahun 2009. Tunjangan sertifikasi guru sumbernya dari APBN, sementara tukin berasal dari APBD.
”Kedua, nilai tukin jauh lebih besar dari TPG. Sehingga jika melihat pergub tersebut, maka hampir bisa dipastikan guru yang berpendidikan doktor dengan golongan IV pun akan kalah besar pendapatan bulanannya dibanding pegawai biasa golongan I, yang mungkin pendidikannya SMA ke bawah,” beber Ramli.
Ketiga, selama ini guru sesungguhnya telah menerima dua tunjangan sekaligus, yaitu TPG dan pakasi sejak Januari 2017. Sehingga tidak ada lagi alasan bahwa tukin untuk guru yang sudah sertifikasi tergolong dobel tunjangan.
Keempat, dalam pasal tersebut tukin tidak diberikan ke guru sertifikasi, dan tetap diberikan kepada guru PNS non sertifikasi. Hal ini dalam realitasnya nanti akan menimbulkan ketimpangan. Guru sertifikasi yang “berdarah-darah” untuk mendapatkan status guru profesional, harus menerima kenyataan pendapatannya kalah dari guru baru yang belum lulus sertifikasi.
Kelima, sejak Januari 2017 guru SMA dan SMK telah menerima pakasi sebesar Rp200 ribu, dan naik jadi sekitar Rp1,6 juta pada Juli 2017. ”Setelah ada tukin nantinya, pakasi ini akan hilang dan sudah meruntuhkan semangat kawan-kawan guru di Sulsel,” tandas Ramli.
Keenam, beban kerja guru jauh lebih besar dibanding pegawai negeri non guru. Bahkan setelah Dinas Pendidikan menghitung, beban kerja guru mencapai 1.251 jam. Lebih 100 jam dalam setahun dibanding pegawai non guru
Ketujuh, risiko kerja guru jauh lebih besar karena berhadapan langsung dengan manusia. Sudah banyak guru yang dipukuli oleh siswa, orang tua dan oknum masyarakat. Tak jarang guru harus berhadapan dengan hukum karena diindikasikan melakukan kesalahan dalam menangani siswa.
Kedelapan, jika pegawai non guru mengurusi masa kini, maka guru sesungguhnya mengurusi masa depan. Sehingga tugas guru sesungguhnya jauh lebih berat dibanding PNS non guru.
“Untuk itu, rasanya jika pemprov menggunakan akal dan hatinya, tukin harus diberikan juga ke guru meskipun sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Apalagi jika guru dibandingkan dengan dokter, yang selain menerima tunjangan profesi, masih juga mendapatkan TPP,” terang Ramli.
Ketua IGI Wilayah Sulsel, Abdul Wahid Nara menyebutkan, telah ada tiga upaya yang rencananya akan dilakukan dalam memperjuangkan tukin. ”Pertama, IGI akan melempar wacana ini terlebih dahulu melalui media. Jika tidak diindahkan, maka IGI akan secara langsung menemui gubernur Sulsel guna membicarakan masalah ini. Bila diabaikan lagi, maka IGI akan turun serta bergerak bersama ribuan guru mengutarakan aspirasinya secara langsung,” jelas Abdul Wahid.
Ramli menambahkan kembali, jika pemprov mengabaikan hal tersebut, maka IGI bersama komponen guru lainnya yang jumlahnya lebih dari 16.000 siap bergerak memperjuangkan hal tersebut.
“Guru itu tidak pernah demo. Namun jika ini tidak didengar oleh pemerintah, maka kami akan pertama kalinya melakukan demonstrasi. Hal ini sudah kami bicarakan dan akan sangat mudah menggerakkan para guru ini,” cetus Ramli.

Pergub Direvisi

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo menyatakan siap mengawal proses penyusunan TPP ini. Menurutnya, siapapun ASN yang memiliki kinerja, harus dihitung. Termasuk guru.
“Sama dengan dokter, meski sudah terima tunjangan medik tetap bisa dapat TPP. Jadi guru yang bersertifikasi juga harus begitu,” tegasnya.
Pejabat yang akrab disapa None ini berharap, tak ada perbedaan antara guru dengan pegawai lainnya dalam pemberian TPP. Apalagi, saat ini jumlah guru yang mendapat tunjangan sertifikasi baru 8.000 lebih dari 16.000 guru PNS.
Selain itu, tunjangan non sertifikasi yang diterima Rp100 ribu per bulan telah dihapus pemerintah.
“Kalau mau hitung beban kerja guru, silakan hitung jumlah muridnya atau jam mengajarnya,” kata None.
Karena persoalan itu, berdasarkan informasi yang diperoleh, pergub terkait tukin tersebut bakal direvisi agar para guru juga bisa terakomodir.
Apalagi, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo pada Rabu (3/1) menegaskan untuk menjamin semua ASN lingkup Pemprov Sulsel akan mendapatkan tukin. Termasuk bagi guru dan tenaga kependidikan di SMA, SMK dan SLB. Hanya saja untuk nilainya, masih dalam proses perhitungan. (rhm-nug/rus/b)

MAKASSAR, BKM — Sukacita malam pergantian tahun belumlah usai. Bunyi petasan masih terdengar saling sahut menyahut. Kendaraan cukup ramai berlalulalang di jalan raya.
Jarum jam menunjuk kira-kira pukul 03.00 Wita, Senin (1/1). Sejumlah personel tampak duduk-duduk di Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Bontoala Jalan Sunu nomor 1, Makassar.
Di tengah-tengah tugas melaksanakan pengamanan malam tahun baru, tiba-tiba dari halaman mapolsek terdengar suara dentuman yang cukup keras. Personel kepolisian yang ada di Mapolsek Bontoala langsung berhamburan mencari sumber ledakan. Ternyata, bunyi itu bersumber dari bahan yang diduga bom pipa.
Kapolsek Bontoala Kompol Rafiuddin terluka dalam peristiwa ini. Termasuk salah seorang personelnya, yakni Brigpol Junsyam yang bertugas di bagian Opsnal. Ia terluka pada bagian paha sebelah kiri. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapat perawatan medis.
Ditemui sesaat setelah kejadian, Kompol Rafiuddin menjelaskan detik-detik ledakan berlangsung. Menurutnya ada dua kali ledakan terjadi. Ledakan pertama dan kedua hanya berselang menit.
Ketika personel polsek bergegas menuju sumber ledakan pertama, muncul seseorang tak dikenal dari belakang mapolsek. Ia kemudian melemparkan sesuatu yang diduga bom pipa ke arah polisi.
”Seketika itu juga langsung meledak di dekat anggota. Serpihannya mengenai saya dan salah seorang anggota,” ujar Kompol Rafiuddin yang terluka pada jari-jari tangannya.
Setelah ledakan, beberapa personel kepolisian berusaha mengejar pelaku. Namun berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok belakang Mapolsek Bontoala.
Pelaku diduga masuk melalui pintu belakang mapolsek yang berbatasan dengan parkiran Masjid Al-Markaz. Di bagian belakang mapolsek ditemukan ransel yang diduga milik pelaku.
Sekitar pukul 04.00 Wita, tim gabungan dari Resmob Polda Sulsel, Gegana Brimob Polda Sulsel, Jatanras Polrestabes, Reskrim Polsek Bontoala, Inafis dan Satreskrim Polrestabes Makassar tiba di lokasi. Termasuk Polisi Satwan K9 Polda Sulsel yang membawa serta anjing pelacak bernama Malinowsky, dan tim penjikan bom.
Tim gabungan langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Anjing pelacak menyisir area bangunan mapolsek dengan mengendus jejak kaki pelaku.
Dari hasil penyisiran, ditemukan sejumlah barang bukti. Diantaranya sendal, mur dan baut, pipa besi, alat penembak rakitan yang terbuat dari kaleng dan plastik yang dibalut lakban.
Polisi juga meminta keterangan saksi. Salah seorang pemuda mengaku melihat pelaku melempar bom masuk ke halaman Mapolsek Bontoala. Setelah itu ia kabur lewat pagar belakang mapolsek yang tembus halaman Masjid Al-Markaz. Sayangnya, ia tak mengenali wajah pelaku.
Usai diambil keterangannya, pemuda itu lalu dibawa ke lantai dua Mapolsek Bontoala untuk dimintai keterangannya. Belum diketahui pasti status pemuda tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan penyidikan.
Pengakuan senada disampaikan saksi bernama Yanyi (47). Peremuan ini mengatakan, melihat seorang pemuda yang datang dari arah belakang kantor polsek. Ciri-cirinya bertubuh kecil dan mengenakan peci.
”Dia melemparkan sesuatu yang langsung meledak. Saya kaget,” ujar Yanti yang berada di Mapolsek Bontoala.

Kapolda dan Pangdam ke Lokasi

Di sela-sela berlangsungnya olah TKP, Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono tiba di Mapolsek Bontoala. Ia melihat langsung lokasi ledakan. Tidak lama berselang, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV Hasanuddin, Mayjen Agus Surya Bakti juga datang ke lokasi.
Kepada wartawan, Kapolda Sulsel menegaskan, ledakan bom pipa di Mapolsek Bontoala bukan berarti pihak kepolisian kecolongan dalam pengamanan malam pergantian tahun baru. Sebab, peristiwa tersebut berlangsung beberapa jam setelah pergantian tahun.
”Kejadian ini bukan kecolongan dalam pengamanan malam pergantian tahun. Personel kami sudah melakukan tugas pengamanan secara maksimal,” jelas Irjen Umar, kemarin.
Menyusul peristiwa tersebut, tambah Kapolda, jajarannya tetap siaga satu. Pengamanan di kantor polsek ditingkatkan agar kejadian serupa tak terulang.
Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Agus Surya Bakti mengatakan, aksi pelemparan bom ini dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. ”Ya, aksi pelaku ini sama dengan pencuri. Ia melakukannya saat ada kesempatan,” ujarnya.
Hingga kemarin, polisi masih melakukan penyelidikan atas insiden ini. Sementara Kapolsek Bontoala dan satu orang anggotanya masih menjalani perawatan intensif di RS Bhayangkara.
Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Anwar Efendi mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan. Terutama mereka yang mendapat tugas haga, agar melakukan pemeriksaan ketat terhadap orang yang keluar masuk ke kantor polsek. (ish-jul/rus)

MAKASSAR, BKM — Awan kelam menutup akhir tahun 2017 di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel). Seorang pejabatnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Sulsel.
Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Nur Asikin itu terciduk aparat dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel, Kamis (28/12). Ia menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelayanan Logistik Perdagangan (BPLP) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.
Nur Asikin diamankan dari kantornya bersama satu orang lainnya. Dia adalah Malik selaku kontraktor pelaksana.
Selain keduanya, dalam OTT tersebut, polisi menyita uang sebagai barang bukti. Sebanyak Rp350 juta diamankan dari ruangan Nur Asikin. Ada pula uang senilai Rp83.600.000. Totalnya Rp433.600.000.
Direktur Ditkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan bersama Kabid Humas, Kombes Pol Dicky Sondani merilis hasil OTT ini di mapolda, kemarin. Kombes Yudhi menjelaskan, penangkapan dua orang tersebut berawal dari informasi yang diterima Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditkrimsus.
Di sana disebutkan, telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi di UPTD Disdag Provinsi Sulsel. Tipikor tersebut terkait penyewaan gedung Celebes Convention Centre (CCC) yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga. Namun, hasil dari penyewaan itu tidak disetor ke kas daerah.
”Jadi awalnya tim Tipikor Polda Sulsel menerima informasi atas dugaan korupsi dalam penyewaan gedung CCC yang diduga dilakukan oleh kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel. Uang hasil sewa gedung tidak disetor ke kas daerah,” jelas Kombes Yudhiawan.
Uang tersebut juga berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) tahun 2017 atas beberapa kegiatan penunjukan langsung (PL). Selanjutnya, dari kegiatan itu dilakukan pemotongan sebesar 65 persen dari nilai kontrak.
Kegiatan tersebut berupa pemeliharaan gedung PDR Makassar Disdag UPTD BPLP Tahun Anggaran 2017 melalui CV Ambajaya. Nilai kontraknya sebesar Rp198.365.000.
Ada pula pemeliharaan tempat penginapan PDR Makassar Disdag UPTD BPLP TA 2017 melalui CV Rizkha Madani. Kontraknya senilai Rp198.238.000.
Perwira tiga melati di pundaknya itu menerangkan lebih jauh, bahwa atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan. Polisi yang diturunkan ke lapangan melakukan pengamatan di kantor UPTD BPLP Disdag Sulsel.
Kira-kira pukul 10.00 Wita, kemarin, seorang pria masuk ke kantor Nur Asikin. Lelaki yang belakangan diketahui bernama Malik itu merupakan kontraktor pelaksana penunjukan langsung. Ia mengantarkan uang untuk Nur Azikin.
“Uang itu hendak diserahkan ke kepala UPTD BPLP Dinas Perdagangan Sulsel. Tim kemudian bergerak ke lokasi. Sekitar pukul 11.44 Wita, tim Subdit 3 Ditkrimsus langsung menyergap Malik bersama Nur Azikin,” jelas Yudhiawan.
Di lokasi OTT, polisi kemudian melakukan penggeledahan. Ditemukanlah uang senilai Rp433.600.000. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya. Seperti dokumen berupa buku dan rekening atas nama Nur Asikin. Ada pula dokumen penyewaan gedung CCC, dokumen setoran sewa serta dokumen SPK.
Uang ratusan juta pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, serta barang bukti lainnya diperlihatkan kepada wartawan dalam rilis kemarin. Hanya saja, Nur Asikin dan Malik tidak dimunculkan.
”Kedua orang tersebut bersama barang bukti yang diamankan, kemudian dibawa ke mapolda untuk penyelidikan lebih lanjut. Sekarang sementara menjalani pemeriksaan,” terang Yudhiawan.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani menambahkan, keduanya merupakan pihak pemberi dan yang diberi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, akan dijerat Undang-undang Tipikor.
”Si pemberi dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf d, subsider pasal 13 UU Nomor 31 tahn 1999, junto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor. Sementara penerima ia akan dijerat pasal 12 huruf a, atau subsider pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 junto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor,” jelas Dicky. (ish/rus)

MAKASSAR, BKM — Sebanyak 17 proyek fisik yang dikerjakan di tahun anggaran 2017 tak mampu mencapai target penyelesaian alias molor. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pun memberikan peringatan kepada 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan seluruh program kerjanya. Terutama yang berhubungan dengan proyek infrastruktur sebelum 31 Desember.
Penegasan itu disampaikan melalui surat edaran bernomor 800/8519/Biro-P-PBJ yang ditandatangani Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Latif.
“Kita terus semangati OPD agar penyerapan anggaran dan programnya bisa maksimal sebelum 31 Desember. Setidaknya mencapai 90 persen dari target,” kata Abdul Latief.
Salah satu proyek yang cukup mendapat perhatian adalah Stadion Barombong. Berdasarkan kontrak kerjanya, proyek tersebut sudah rampung per 31 Desember mendatang. Namun melihat kondisi di lapangan, proyek tersebut diperkirakan akan menyeberang ke tahun 2018 mendatang.
Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Stadion Barombong, Muchlis Mallajareng menjelaskan, hingga saat ini progresnya baru mencapai 70,13 persen. Sementara targetnya, tribun selatan dan barat sudah harus rampung tahun ini.
“Menyikapi surat edaran yang ditandatangani Pak Sekprov, kami akan rapat untuk membicarakan langkah dan upaya apa yang harus dilakukan. Saat ini, progres pekerjaan baru mencapai 70,13 persen. Itu sesuai laporan kami saat rapat di TP4D kemarin,” kata Muchlis, Selasa (26/12).
Selebihnya, lanjut Muchlis, menunggu finishing untuk dua tribun tersebut. “Sisa konsentrasi pada konstruksi tribun saja. Terutama tempat duduk beton. Kalau soal atapnya, nanti 2018 baru direncanakan lagi pemasangannya,” ujarnya.
Pihaknya juga terus memberi penekanan kepada kontraktor yang melaksanakan kegiatan untuk terus menggenjot pekerjaan.
Kendati demikian, pihak kontraktor, yakni PT Usaha Subur Sejahtera meminta tambahan atau perpanjangan waktu kerja, dengan risiko denda sesuai kontrak yang telah disepakati.
Meski tidak diungkapkan besaran denda yang dikenakan, Muchlis mengatakan permohonan penambahan waktu kerja merupakan salah satu bentuk administrasi yang dipersyaratkan oleh Tim Anggaran Perangkat Daerah (TPAD).
“Melewati 31 Desember bisa kena denda sesuai aturan DPRD. Tapi melewati batas waktu bisa diberi kesempatan tanpa ada denda, sesuai ketetapannya,” kata Muchlis.
Bukan Stadion Barombong saja yang mendapat perhatian. Sebanyak 17 catatan daftar kegiatan yang tersebar di 15 OPD juga tak luput dari perhatian Pemprov Sulsel.
Diantaranya, Dinas PSDA dengan kegiatan Masjid 1.000 Kubah yang terletak di Centerpoint of Indonesia (CoI). Dinas Peternakan dengan kegiatan pembangunan gedung A dan C Dinas Peternakan Sulsel.
UPTD Transfusi Darah Provinsi Sulsel dengan kegiatan pembangunan gedung transfusi darah. RSUD Haji dengan kegiatan pembangunan/rehab gedung pelayanan terpadu farmasi, laboratorium dan gedung radiologi RS Haji.
Selain itu, lanjutan pembangunan gedung poliklinik lantai dua dan pembangunan gedung rekam medik RSUD Haji juga ditarget hingga 31 Desember tahun ini
OPD lain yang mendapat peringatan yakni UPTD Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut, dengan jenis kegiatan pengadaan bangunan gedung bedah mulut. UPTD RS Labuang Baji dengan kegiatan rehab gedung penunjang, gedung perawatan umum dan anak dan gedung perkantoran RS Labuang Baji.
Selanjutnya, pembangunan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan oleh UPTD Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulsel, pengadaan konstruksi bangunan instalasi pengelolaan air limbah dan pengadaan tegap renovasi gedung oleh RSUD Ibu dan Anak Siti Fatimah, rehab berat gedung kesehatan kulit, kelamin dan kecantikan UPT Balai Kesehatan Kulit dan Kelamin Sulsel.

Sejarah Pribadi Syahrul

Guna memastikan pembangunan Stadion Barombong terus berjalan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo secara khusus mengunjungi proyek tersebut dengan menggunakan motor, Senin (25/12). Ia berkeliling melihat progres pekerjaan di sana.
Ada beberapa penekanan yang diharapkan diperhatikan baik oleh pengawas maupun pelaksana kegiatan. Dia mengatakan, pengawas harus cerewet dan teliti dalam mengawasi pembangunan stadion tersebut agar kualitas pekerjaan sesuai dengan bestek. Syahrul juga menyemangati para pekerja dan semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
Terkait keterlambatan proyek yang diperkirakan tidak mampu ditepati, karena target sudah harus rampung per 31 Desember mendatang, Syahrul menegaskan, ada mekanisme yang harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati.
Jika memang diatur ada adendum atau pengajuan tambahan waktu berdasarkan kontrak, berarti tidak ada masalah.
“Yang jelas, apapun langkah yang ditempuh, tidak boleh melawan hukum. Harus berdasarkan aturan supaya tidak bersoal. Intinya, jangan keluar dari aturan,” tandasnya.
Dia menekankan, Stadion Barombong tidak boleh bersoal. Dirinya punya sejarah pribadi terhadap proyek monumental tersebut. Pasalnya, saat melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama stadion, bertepatan dengan meninggalnya sang buah hati tercinta, Rinra.
Saat jenazah almarhum diterbangkan ke Makassar, karena panggilan tugas, orang nomor satu Sulsel itu tetap melaksanakan kewajiban untuk groundbreaking.
Kepada PPK Stadion Barombong, dia meminta agar proyek tersebut dikawal dengan baik. “Saya mau ini jadi amal jariyah,” imbuhnya.
Soal peristiwa gagal cor yang terjadi beberapa waktu lalu, Syahrul tidak terlalu mempersoalkan. Apalagi pascakejadian, kontraktor langsung memperbaiki dan melakukan cor ulang. Tidak terlihat tanda-tanda kerusakan.
Pada kesempatan itu, diapun meminta agar disiapkan waktu setelah tahun baru untuk makan-makan bersama seluruh pekerja yang terlibat pembangunan Stadion Barombong. Ada sekitar 500 orang yang bekerja di proyek ini. (rhm/rus)

TAKALAR, BKM — Jarum jam menunjuk angka di kisaran pukul 03.00 Wita, Jumat (22/12). Terdengar suara sirine mobil ambulance berkecepatan tinggi. Melintas di jalan poros Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
Lengkingan suara sirine disertai kelap kelip lampunya, berseliweran dengan air hujan yang tengah turun begitu lebatnya. Di belakang ambulance tersebut mengekor sebuah mobil Daihatsu Ayla berwarna merah. Bernomor polisi DD 1387 LC.
Tepat di sebuah tikungan tajam wilayah Tepo, pengemudi Ayla tak mampu menguasai kendaraannya. Mobil tersebut tidak berbelok. Melainkan melaju lurus dengan kecepatan yang cukup tinggi.
Akibatnya, mobil menghantam tiang pembatas jalan. Kemudian masuk ke dalam rawa-rawa yang memiliki ketinggian air kira-kira dua meter.
Warga yang mengetahui kejadian tersebut, kemudian beramai-ramai datang ke lokasi. Mereka mencoba berusaha mengevakuasi korban. Namun karena air rawa cukup dalam, upaya pertolongan pun urung dilakukan.
Polisi Lalulintas Polres Takalar lalu dihubungi. Tak lama berselang mereka tiba di lokasi kejadian. Kemudian dilakukan penyisiran. Didapatlah mobil nahas itu dalam kondisi mengapung di atas air rawa-rawa.
Petugas bersama warga bermaksud melalukan evakuasi orang yang ada di dalamnya. Sayang, pintu mobil terkunci rapat. Penumpang pun sulit dikeluarkan.
Memecahkan kaca mobil menjadi solusi. Akhirnya, tujuh orang korban berhasil dikeluarkan.
Hanya saja, tiga orang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Sementara empat lainnya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padjonga Dg Ngalle Takalar.
Namun, di tengah perjalanan, tiga orang meninggal dunia. Satu lainnya berhasil diselamatkan, meski kondisinya kritis. Korban yang masih hidup adalah Dg Ngerang (37), warga Dusun Bontomate’ne, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.
Petugas kepolisian kemudian melakukan proses identifikasi terhadap keenam korban tewas. Semuanya diketahui warga Dusun Bontomate’ne, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Jeneponto.
Mereka adalah Syahrir (32), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saat kejadian, ia yang mengemudikan mobil nahas tersebut. Korban meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit. Syahrir mengalami luka robek pada kepala bagian kiri, lecet di hidung sebelah kiri dan lecet pada pelipis kiri.
Alimuddin Dg Sikki (57) mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian. Demikian pula Radifa Marwah. Bocah berumur dua tahun ini meninggal di TKP.
Sementara Sudarman Dg Tutu (18), Kayla (2) dan Sapri (30) berpulang saat dalam perjalanan menuju rumah sakit.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani yang dihubungi, kemarin membenarkan peristiwa lakalantas tersebut. Dari tujuh orang di dalam mobil nahas, enam diantaranya meninggal.
”Mobil yang kecelakaan dikendarai salah seorang korban bernama Syahrir. Melaju dari arah timur ke barat mengikuti mobil ambulance. Di dalam ambulance ada seorang ibu yang hendak melahirkan dan mau dibawa ke Makassar,” jelas Dicky.
Perempuan tersebut merupakan istri dari Dg Ngerang, satu-satunya penumpang mobil Daihatsu Ayla yang selamat. Hanya saja, ia belum bisa dimintai keterangannya karena masih depresi.
Petugas Satuan Lalulintas Polres Takalar telah mengambil keterangan dari sejumlah saksi di lokasi. Informasi yang diperoleh, kecelakaan lalulintas tersebut diduga kuat karena kondisi jalan yang licin. Apalagi hujan turun dengan derasnya. Akibatnya, mobil lepas kendali dan tergelincir masuk ke dalam rawa-rawa.
Pascainsiden kecelakaan maut tersebut, polisi lalu melakukan olah tempat kejadian perkara. Dipasang pula imbauan kepada pengendara untuk berhati-hati ketika menikung di lokasi ini.
Mobil Daihatsu Ayla yang mengalami kerusakan parah, diamankan ke Mapolres Takalar. Seluruh kacanya hancur. (ish/rus)

MAKASSAR, BKM — Banjir di Kota Makassar kian meluas. Rumah warga yang terendam bertambah banyak. Sekolah juga terkena dampaknya.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar merilis, hingga Kamis (21/12), sedikitnya ada 22 sekolah yang kebanjiran. Masing-masing 20 gedung Sekolah Dasar (SD), dan dua SMP.
Sekolah tersebut memang sudah menjadi langganan banjir jika hujan deras melanda. Beruntung, proses belajar mengajar sebagian telah rampung usai ujian semester.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Kota Makassar, B Linda Deryani mengatakan, sekolah terendam banjir disebabkan oleh posisinya yang lebih rendah dari jalan. Tingginya debit air di saluran drainase juga membuat air dalam sekolah tidak bisa mengalir keluar.
”Biasanya, satu jam setelah hujan airnya sudah surut. Jadi cepatji surut kalau debit air di drainase sudah rendah,” kata Linda, Kamis (21/12).
Adapun sekolah yang membutuhkan waktu berminggu-minggu agar genangan air surut, yakni SD Inpres Kejenjeng, SD Inpres Jongaya, SD Inpres Barombong III, SDN Rappojawa 71, SD Buttatianang, SDN Karuwisi 1, 2 dan 3 serta SDN Maccini. Sementara dua gedung SMP, masing-masing SMPN 15 dan SMPN 7 Makassar. Ketinggian air di sekolah tersebut mencapai 30 hingga 50 cm.
“SD itu yang butuh waktu satu sampai dua minggu baru surut airnya. Karena daerahnya rendah. Meski hujan sedikit sudah ada genangan dan lama surutnya. Kita usulkan anggaran kemarin Rp1,9 miliar untuk rehabilitas sekolah,” ucapnya.
Kepala Disdik Kota Makassar, Ismunandar menambahkan, tahun depan akan dilakukan penimbunan terhadap sekolah yang banjir. Priotitasnya adalah sekolah yang masuk kategori banjir permanen.
“Ada dua kategori sekolah banjir versi kami. Pertama, ketika hujan redah, genangannya surut. Ketegori dua adalah sekolah banjir permanen, atau setiap tahun kena banjir dan lama surutnya. Sekolah yang banjir permanen itulah yang kami prioritaskan dilakukan penimbunan di 2018,” terangnya.

Air Setinggi Atap Rumah

Jumlah rumah warga yang terkena banjir di Jalan Toa Daeng III dan Jalan Swadaya, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala terus bertambah. Saat ini tercatat 371 rumah terendam, dengan 584 kepala keluarga (KK).
Jumlah itu terdiri dari 1.487 jiwa. Sebanyak 20 diantaranya adalah balita. Mereka kini berada di Masjid At Thoyyibah Jalan Swadaya Mas yang dijadikan lokasi penampungan sementara.
Banjir juga melanda kompleks perumahan BTN Kodam III, Jalan Paccerakkang, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya. Sedikitnya 712 rumah yang dihuni 745 kepala keluarga, terendam. Kurang lebih 4.000 jiwa dievakuasi dan ditampung di tempat yang tersebar. Diantaranya rumah ibadah dan ruko.
Dari pantauan BKM, ketinggian air sebagian sudah mencapai atap rumah warga.
Di Jalan Biring Romang Lorong 2 RT 3/RW 7 Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, banjir merendam 50 rumah. Ada 60 kepala keluarga dan 350 jiwa yang menempati rumah tersebut.
Sekretaris Kecamatan Tamalanrea, Reza menjelaskan, terendamnya rumah warga di Jalan Biring Romang disebabkan karena pembangunan perumahan Mutiara Gading. Pengembang menutup saluran Sungai Daya yang menjadi akses keluar masuknya kendaraan pengangkut bahan bangunan perumahan.
“Kalau genangan di wilayah kami sering terjadi. Tapi kalau banjir, baru kali ini. Ini disebabkan oleh pembangunan perumahan Mutiara Gading yang menimbun sungai, hingga air tidak bisa mengalir. Lebar yang ditutup itu ada 8 meter, dengan kedalaman hingga 5-6 meter. Ini juga salah satu penyebab terendamnya kompleks Kodam yang di Paccerakkang. Sementara sungai kita gali, antisipasi pengembang timbun lagi,” ungkap Reza saat ditemui di lokasi banjir Jalan Biring Romang.
Sekretaris Kecamatan Biringkanaya, Mahyuddin juga turun memantau lokasi banjir di Kompleks Kodam III Jalan Paccerakkang. Menurutnya, daerah ini pemukiman ini memang dataran rendah yang dikelilingi area persawahan.
Di lokasi penampungan warga korban banjir yang dievakuasi dari Kompleks Kodam III, telah berdiri dapur umum serta bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kompleks Perumahan Bukkang Mata Indah Residence, Paccerakkang juga tak luput dari banjir. Kurang lebih 116 rumah yang terendam air dengan ketinggian 50 cm hingga satu meter.
Ketua RT 5/RW4 Kelurahan Paccerakkang, Bachtiar menyebut, warga yang terdampak banjir berjumlah 210 jiwa. Terdiri dari dewasa 121 orang, usia lanjut 42 orang dan balita 47 orang. Angka tersebut telah dilaporkan ke BPBD.
Sebagian diantaranya telah diungsikan ke Masjid Arramun. Namun, ada pula yang masih bertahan di rumahnya masing-masing karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
Masjid Arramun yang dijadikan posko pengungsian telah ramai dengan warga. Dapur umum juga sudah didirikan. Bantuan berupa mi instan, beras dan gula mulai berdatangan.
Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara telah menyerahkan sumbangan kepada korban banjir di Kelurahan Katimbang. Ia menjelaskan, penyebab banjir disebabkan karena sungai yang ada di belakang kompleks Kodam III tidak lagi bisa menampung debit air.
”Kita minta sungai di belakang BTN Kodam III itu digali agar lebih dalam. Kemudian dibuatkan talud, supaya kalau hujan seperti sekarang, air tidak langsung meluap ke perumahan warga,” imbuhnya. (arf-jun-ita/rus)