Kesepakatan yang berlangsung di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, itu menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan masyarakat luas.
Melalui perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Makassar menghibahkan sebidang tanah milik daerah kepada BPSDMP yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan fasilitas dan pengembangan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar.

Penandatanganan dokumen dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, dan Direktur PIP Makassar, Rudy Susanto, disaksikan langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto, serta sejumlah pejabat terkait.

Kesepakatan ini juga merupakan bagian dari skema hibah timbal balik yang sebelumnya telah dilakukan kedua belah pihak. Sebelumnya, PIP Makassar telah menyerahkan aset berupa bangunan akses jalan kepada Pemerintah Kota Makassar guna mendukung pembangunan Stadion Untia yang menjadi salah satu proyek strategis daerah.

Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan, Suharto, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar yang dinilai memiliki visi sejalan dengan pemerintah pusat dalam mengelola aset negara agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Menurutnya, kerja sama tersebut menunjukkan bahwa aset pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai barang milik negara, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi publik.

“Alhamdulillah, kami memiliki visi yang sama dengan Pemerintah Kota Makassar, yakni bagaimana aset yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar Suharto.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa penandatanganan NPHD tersebut merupakan langkah penting untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan Untia yang saat ini menjadi salah satu fokus pembangunan kota.
Ia menyebut seluruh aset yang terlibat dalam kesepakatan tersebut pada dasarnya tetap digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat sehingga proses pemanfaatannya arus dipercepat.

Ini adalah aset negara yang kembali dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Karena itu, tidak ada alasan untuk menunda, semuanya harus segera dijalankan dan dimaksimalkan,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, kawasan Untia saat ini tengah berkembang pesat seiring hadirnya berbagai proyek infrastruktur strategis. Salah satunya adalah rencana pembangunan stadion sepak bola yang berlokasi di sekitar kawasan PIP Makassar.
Karena itu, menurutnya, dukungan sarana transportasi, akses jalan, dan konektivitas kawasan menjadi faktor penting dalam menunjang pertumbuhan wilayah tersebut di masa depan.

Pada kesempatan yang sama, Munafri juga memperkenalkan program transportasi laut antar pulau yang baru diluncurkan Pemerintah Kota Makassar. Program yang dikenal masyarakat sebagai “pete-pete laut” itu dihadirkan untuk memperkuat akses transportasi bagi warga di delapan pulau berpenghuni, termasuk dua pulau terluar yang berada dalam wilayah administrasi Kota Makassar.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara Pemerintah Kota Makassar dan BPSDMP Kementerian Perhubungan, pengembangan kawasan Untia diharapkan berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat sektor pendidikan maritim, konektivitas wilayah, dan pelayanan publik bagi masyarakat. (rhm)

Artikel Sepakat Hibah Lahan Demi Stadion Untia pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Predikat tersebut menjadi capaian kelima kalinya secara berturut-turut bagi Pemkot Makassar.
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Kota Makassar dan DPRD atas komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik dan akuntabel.

“Pemkot Makassar telah mendapatkan opini WTP selama lima kali berturut-turut. Ini tentu menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai amanat konstitusi,” ujarnya saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Senin (25/5) di Kantor BPK Makassar, Jalan AP Petta Rani.
Winner menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan terinci.

Menurutnya, tujuan utama pemeriksaan keuangan adalah memberikan keyakinan memadai atas kewajaran laporan keuangan dengan mengacu pada empat indikator utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan.
“Seluruh temuan pemeriksaan selalu kami komunikasikan kepada entitas. Jadi tidak ada temuan yang tiba-tiba muncul tanpa diketahui pemerintah daerah,” jelasnya.
Meski kembali meraih opini WTP, BPK tetap menemukan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar. Dalam pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK mencatat 11 temuan dengan total 27 rekomendasi perbaikan.

Salah satu sorotan utama adalah pengelolaan retribusi pelayanan persampahan yang dinilai belum tertib. BPK menemukan empat kecamatan belum melakukan pemungutan retribusi, sementara satu kecamatan terlambat menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
Selain itu, penetapan tarif retribusi juga disebut belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Temuan lainnya berkaitan dengan pengelolaan persediaan barang pada sejumlah perangkat daerah yang dinilai belum memadai.(rhm)

Artikel Komitmen Kelola Keuangan yang Baik pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad mengatakan, banyak pegawai mengeluhkan penempatan kerja yang terlalu jauh dari tempat tinggal. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kedisiplinan dan efektivitas kerja aparatur.
“Penempatan pegawai harus ditata dengan baik. Jangan sampai ada yang bertugas terlalu jauh rumahnya di Rappocini tapi kerjanya di Tamalanrea atau Biringkanaya, sehingga mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, ataupun membuat kewalahan,” ungkapnya, Kamis (16/4).

Ia menilai distribusi pegawai harus dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah dan beban kerja masing-masing kantor. Menurutnya, penataan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi di Kota Makassar. Selain itu, Politisi Demokrat Makassar ini juga menyoroti masih adanya jabatan kosong di sejumlah kelurahan maupun unit pelayanan. Ia menegaskan posisi strategis yang belum terisi dapat berdampak pada lambatnya pelaksanaan program pemerintah.

“Jabatan kosong harus segera diisi, jangan sampai anggaran dan program yang sudah direncanakan tidak berjalan maksimal karena kekurangan pejabat pelaksana seperti tahun kemarin ada anggaran 500 tidak bisa di gunakan karena kekosongan ini, sekarang ini Dakel sudah di turunkan 300 juta tapi dikali berapa kelurahan. Jadi percuma dakel ini ada milyaran tapi dampaknya tidak bisa dirasakan masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, anggota DPRD Makassar lainnya, Idris menyoroti pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia meminta pengawasan internal diperketat, terutama terkait kehadiran pegawai saat jam kerja. “Pelayanan publik harus menjadi prioritas. Kalau masyarakat datang mengurus berkas, pegawai harus ada di tempat dan siap melayani,” katanya.

Menurutnya, sistem absensi harus dibarengi pengawasan nyata di lapangan agar tidak hanya sebatas administrasi. Ia menilai kehadiran pegawai harus benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan. Ia juga mendorong proses pengangkatan dan penataan pegawai, termasuk PPPK, dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Dengan demikian, seluruh aparatur yang telah lama mengabdi mendapat kepastian status dan jenjang karier yang adil.

“Kita berharap Pemerintah Kota Makassar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pegawai, pengisian jabatan kosong, serta peningkatan disiplin ASN. Agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan baik kedepannya,” tuturnya. (ita)

Artikel Dewan Minta Penempatan Pegawai Dibenahi pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Dakhlan menegaskan bahwa kebijakan tersebut merujuk pada aturan dalam Permendagri terkait penerapan sistem kerja WFH dan WFO, yang secara tegas memerintahkan pengurangan belanja perjalanan dinas.
Untuk perjalanan dalam negeri, anggaran akan dipangkas hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri dikurangi hingga 70 persen.

“Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah regulasi. Karena itu kami di TAPD akan melakukan penyesuaian anggaran, termasuk mengalihkan dana perjalanan dinas (SPPD) untuk mendukung kebutuhan DLH dan PU,” ujarnya pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran Triwulan I yang digelar Kamis (16/4) di Ruang Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar.
Ia mengungkapkan, total pemangkasan anggaran perjalanan dinas diperkirakan mencapai Rp50 hingga Rp60 miliar dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar.
Namun, angka pasti masih menunggu finalisasi perhitungan kebutuhan masing-masing OPD.

“Kita harapkan proses ini bisa rampung dalam satu hingga dua hari ke depan, sehingga seluruh SKPD sudah bisa langsung menyesuaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya komitmen seluruh OPD dalam menjalankan kebijakan efisiensi ini.
Ia meminta agar perjalanan dinas benar-benar diminimalkan dan diganti dengan pertemuan daring bila memungkinkan.

“Kalau bisa rapat-rapat di Jakarta dilakukan lewat Zoom saja. Selain itu, pastikan program yang dijalankan tidak membebani APBD, terutama untuk kegiatan bantuan,” tegas Munafri.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga mempercepat realokasi dana ke sektor-sektor yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. (rhm)

Artikel Makassar Pangkas Anggaran Dinas 50% untuk Prioritas Lingkungan pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama antara Finlandia dan Pemerintah Kota Makassar di berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur cerdas, energi, pengelolaan air, hingga pendidikan.

Dalam pertemuan tersebut, Pekka menjelaskan bahwa Finlandia memiliki skema kerja yang menawarkan dukungan teknologi cerdas sekaligus pembiayaan, dengan melibatkan ekosistem perusahaan Finlandia di berbagai sektor.

“Pada dasarnya kami mencari peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah atau bahkan perusahaan lokal dalam proyek-proyek infrastruktur cerdas,” jelasnya.
Munafri menyambut baik peluang kerja sama yang ditawarkan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terbuka terhadap kolaborasi, khususnya jika menghadirkan solusi teknologi yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa implementasi kerja sama proyek besar di tingkat daerah di Indonesia memiliki keterbatasan karena harus mengikuti regulasi pemerintah pusat. Namun demikian ruang kolaborasi skala kecil tetap terbuka.

“Di Indonesia, kita terikat dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat. Daerah tidak bisa menyediakan atau membangun sendiri setiap proyek infrastruktur, kami tidak bisa melangkah terlalu jauh. Banyak kebijakan yang berasal dari pusat. Namun kita bisa memulai dari skala kecil,” ujarnya.

Untuk itu, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menawarkan, kerja sama awal dapat difokuskan pada proyek-proyek yang lebih sederhana seperti kerja sama pengelolaan air.
“Seperti pengolahan air mungkin bisa kami sediakan, ini tidak menjadi bukan proyek besar, melainkan proyek kecil seperti desalinasi dan sebagainya,” jelasnya.
Appi secara khusus menawarkan peluang kerja sama yang mampu menjawab kebutuhan mendesak listrik di wilayah kepulauan. Ia menjelaskan Makassar memiliki wilayah kepulauan yang hanya bisa menikmati listrik sekitar enam jam per hari.

“Kami memiliki delapan pulau dan sebagian di antaranya hanya mendapatkan listrik sekitar enam jam per hari. Kami membutuhkan dukungan teknologi yang lebih baik. Jika Anda memiliki teknologi untuk itu, silakan kami pelajari dan uji bersama, karena ini adalah situasi yang sangat mendesak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Appi turut menggaris bawahi urgensi di sektor pendidikan, termasuk pengembangan sistem pendidikan melalui proyek percontohan bersama Finlandia. Ia juga mendorong adanya pertukaran pengalaman dan peningkatan kapasitas guru sebagai bagian dari kolaborasi tersebut.

“Mungkin bisa menghadirkan satu sistem pendidikan, seperti proyek percontohan untuk sekolah di Makassar. Kita bisa membangunnya bersama-sama,” katanya.
Menutup pertemuan, Appi mengundang Langsung Pekka sebagai Dubes Finlandia untuk menghadiri agenda Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) Diplomatic Tour 2026 yang akan digelar di Makassar Juni mendatang. Yang sambut senang oleh Pekka bersama dengan komitmennya untuk hadir.(rhm)

Artikel Makassar-Finlandia Kolaborasi Infrastruktur Cerdas & Teknologi pertama kali tampil pada Berita Kota Makassar.