Dewan Minta Tiga SKPD Genjot Anggaran

Makassar, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta kepada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Makassar untuk menggenjot pencapaian anggaran secara rasional. Hingga saat ini, realisasi anggaran SKPD rata-rata masih berkisaran 30 persen.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Erick Horas mengatakan bahwa SKPD yang paling banyak bermasalah dan paling banyak mengelontorkan anggaran yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan umum, Badan Perizinan Terpadu (BPT), Kadispenda, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup (BLHD), Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Berhubungan, Dinas Perumahan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan.
“Paling banyak anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan umum (PU) yang berkisaran 10 sampai 20 persen anggaran untuk mereka. Hanya saja, realisasinya kurang. Kami sudah tekankan kepada mereka bahwa hingga semester akhir nanti semuanya harus terealisasi,”ungkap legislator Makassar, Erick Horas saat di hubungi via telepon, Jumat, (24/7).
Erick menambahkan, sebelumnya dewan telah melakukan pertemuan yang dihadiri sejumlah SKPD yang membahas sejauhmana realisasi anggaran yang mereka capai. Untuk APBD 2014 saja, realisasi anggaran hanya mencapai 30 persen saja, padahal dewan sudah memasuki pembahasan APBD Perubahan 2015.
Terkait teguran bagi SKPD yang lamban, Erick menegaskan, dewan hanya melakukan pengawasan, sementara sanksinya ada di wali kota.
Sementara itu, anggota Komisi A, Abdi Asmara juga menuturkan, setiap SKPD sebaiknya melakukan inovasi untuk meningkatkan program kerja pemerintah kota, tanpa asal-asalan menciptakan program yang ujung-ujungnya hanya menghamburkan anggaran saja.
“saya melihat program kerja dari SKPD seperti Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menggelar musik Jazz di Pantai Losari, sangat tidak efesien dalam menggenjot wisatawan. Sementara biaya yang dikeluarkan dalam even tersebut mencapai Rp700 juta, inikan tidak masuk akal,”tuturnya.
Selain itu Abdi masih melihat kurangnya keseriusan masing-masing SKPD dalam merealisasikan program kerjanya, buktinya hingga memasuki bulan Juni realisasi SKPD masih kurang.(ita/war/c)