Nelayan Protes Ektivitas di Eks Ornamen Dana Tempe

SENGKANG, BKM — Sejumlah nelayan Danau Tempe didampingi Ketua Forum Danau Tempe dan Macoa Tappareng Danau Tempe mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo, kemarin. Mereka mempertanyakan kelanjutan lelang eks ornamen di Danau Tempe.
Hal tersebut menyusul adanya oknum inisial HKD yang melakukan aktivitas di eks ornamen. Sementara berdasarkan surat edaran Dinas Perikanan, pelelangan eks ornamen di Danau Tempe ditunda karena adanya program nasional rencana pengerukan Danau Tempe.
Akibatnya, nelayan lain geram karena ulah oknum tersebut, yang melakukan aktivitas tanpa melalui proses pelelangan.
“Yang kami sesalkan, adanya oknum yang melakukan aktivitas sementara belum ada pelelangan. Tentu nelayan lain juga ingin ikut lelang,” kata Macoa Tappareng Danau Tempe Sussang alias Bangko’e di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dia meminta Dinas Kelautan dan Perikanan segera menindaklanjuti aspirasi para nelayan ini. Sebab jika tidak, dikhawatirkan terjadi bentrok antarnelayan di danau.
“Kami berharap hal ini segera ditindaklanjuti. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya.
Ketua Forum Penyelamat Danau Tempe Andi Fajar Asmari, meminta para nelayan untuk bisa menahan diri. Dirinya juga berharap dinas terkait segera mengambil sikap.
“Secepatnya hal ini harus ditindaklanjuti. Jangan sampai terjadi bentrok antarnelayan,” imbuhnya.
Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Wajo Andi Siswati, berjanji akan segera menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan kedua belah pihak, instansi kepolisian, dan FPDT untuk membicarakan hal tersebut.
“Oknum HKD memang pernah datang ke kantor Dinas Perikanan untuk mempertanyakan perpanjangan lelang eks ornamen. Tapi kami sudah menjelaskan bahwa belum ada perpanjangan,” katanya.
Menurutnya, penundaan pelelangan eks ornamen di Danau Tempe disebabkan oleh adanya program nasional rencana pengerukan Danau Tempe.
“Ditakutkan, ketika dilelang, kemudian Danau Tempe dikeruk, tentu akan merugikan masyarakat. Minimal tentu akan dikeluarkan lagi biaya ganti rugi,” tandasnya. (ilo/rus/b)