Dewan Minta Lembaga KP3S Dihapus

MAKASSAR, BKM– Sejumlah anggota DPRD Kota Makassar menanggapi serius terkait keberadaan lembaga Komisi Pengendalian Percepatan Program strategis (KP3S) yang tidak berjalan efektif.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Demokrat, Abdi Asmara di ruang Komisi A mengatakan, keberadaan tim Lembaga KP3S patut dihapuskan saja, disamping tidak berjalan efektif, juga tidak melalui proses pengesahan dalam paripurna APBD Makassar tahun lalu.
“Kan anggarannya tidak masuk dalam APBD Pokok sehingga saran saya sebaiknya dihapus saja. Apalagi, keberadaannya tidak disahkan oleh dewan melalui rapat paripurna,” ungkapnya, kemarin.
Abdi menambahkan, keberadaan lembaga KP3S hanya terkesan mubassir karena sudah ada tim pendamping yang membantu wali kota. “Daripada mubassir lebih baik dihapus saja. Toh sudah ada pendamping wali kota yang dibentuk, “ucapnya.
Hal senada dikatakan anggota DPRD Makassar, Rudianto Lallo. Menurutnya, tim Lembaga KP3S tak perlu ada karena pertimbangan beberapa faktor diantaranya jangan sampai ada lagi pemborosan anggaran. Apalagi, sudah ada staf ahli wali kota serta tim pendamping wali kota yang telah dibentuk sebelumnya.
“Lembaga KP3S tak penting untuk diadakan karena jelas-jelas tak sinkron dengan azas efisiensi dan efektivitas baik dari segi penganggaran maupun dari efektivitas kinerja pemerintahan, “tegasnya.
Sehari sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mulai mengevaluasi kinerja dan keberadaan Lembaga Komisi Pengendalian Percepatan program strategis (KP3S).
Danny sapaan akrab Wali Kota Makassar mengatakan, jika dalam evaluasi ditemukan kinerja anggota KP3S tidak maksimal seperti yang diharapkan, maka akan disempurnakan. Namun tidak menutup kemungkinan, anggota KP3S juga terancam bakal dihilangkan.
“Anggota KP3S masih aktif. Kita masih mengevaluasi untuk melihat kinerja. Kalau belum efektif, kita akan sempurnakan. Terkait dihilangkan KP3S, nanti kita tinjau lagi,” singkat Danny.
Terpisah, Sekretaris Kota Makassar juga membenarkan kinerja dari anggota KP3S semakin tidak jelas. Padahal pembentukan lembaga KP3S diharapkan mampu membantu melakukan percepatan program pembangunan Kota Makassar.
“Dulu-kan tujuan membentuk KP3S untuk membantu precepatan pembangunan, sedangkan ini saya lihat sudah tidak berjalan, jadi tidak adami dia kerja KP3S,” kata Ibe sapaan akrabnya.
Dia mengharapkan kepada mantan pejabat khususnya anggota KP3S yang berpangkat eselon II ataupun eselon III A untuk mengikuti lelang jabatan pada jabatan yang lowong. Sehingga lembaga KP3S dengan sendirinya akan hilang.
“Mungkin sebaiknya mantan pejabat khususnya yang ada di KP3S yang berpangkat eselon II dan eselon III A untuk mengikuti lelang jabatan di jabatan yang lowong. Jadi disitumi teman teman lagi berjuang,” ujarnya. (arf)